Patungan Rp10 ribu, massa dari berbagai wilayah Jakarta datangi Kemensos untuk memprotes penetapan desil bansos yang dinilai tak sesuai kondisi warga.
Tabooo.id – Ada sesuatu yang ganjil di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kamis (17/9/2026).
Sekitar 15 mobil odong-odong membawa warga dari berbagai penjuru Jakarta. Kendaraan terbuka berwarna-warni itu mengangkut rombongan dari Penjaringan, Jakarta Utara, hingga Cengkareng, Jakarta Barat.
Namun, tujuan mereka bukan sekadar berkumpul.
Rp10 Ribu untuk Memperjuangkan Data
Nurjanah (60), warga Penjaringan, termasuk peserta aksi tersebut. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti demonstrasi.
Untuk berangkat ke Kemensos, Nurjanah bersama warga lain mengumpulkan uang Rp10.000 per orang. Koordinator aksi kemudian menggunakan uang itu untuk menyewa kendaraan dan membeli air minum.
“Enggak apa-apa. Kan memang kemarin ada orang yang ngedata itu, ngebantuin biar desilnya dibenerin, biar dapat bantuan,” kata Nurjanah.
Bagi Nurjanah, biaya tersebut bukan persoalan utama.
Ia hanya ingin keluhannya sampai kepada pejabat pemerintah. Sebab, warga sebelumnya telah mengadukan persoalan desil yang mereka anggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.
Di titik itu, muncul ironi yang sulit diabaikan.
Warga yang merasa membutuhkan bantuan justru mengeluarkan uang sendiri untuk datang ke kantor pemerintah. Mereka patungan, menyewa kendaraan, lalu membawa persoalan ekonomi keluarga ke ruang yang menentukan kebijakan bantuan.
Damar Setyaji, Ketua Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Jakarta Raya yang mendampingi warga, membenarkan adanya patungan tersebut.
Menurut Damar, warga datang secara mandiri tanpa sponsor atau pendanaan dari pihak lain.
“Mandiri lah,” ujarnya.
Ketika Angka Menentukan Bantuan
Sekitar 15 mobil kemudian bergerak dalam beberapa rombongan sesuai wilayah asal warga. Sejumlah angkot juga ikut mengantar peserta.
Pemandangan itu memperlihatkan satu hal penting. Keluhan mengenai data tidak berhenti sebagai persoalan administratif.
Bagi warga, angka dalam sistem bisa berhubungan langsung dengan akses terhadap bantuan.
BPS menjelaskan desil sebagai pemeringkatan relatif kesejahteraan keluarga. Sistem tersebut membagi keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan karakteristik sosial ekonomi.
Karena itu, desil bukan sekadar angka yang berdiri sendiri. Pengelompokan tersebut mempertimbangkan berbagai kondisi sosial ekonomi keluarga.
Persoalan muncul ketika hasil pengelompokan terasa berbeda dengan kehidupan sehari-hari.
KWJK mengklaim telah menghimpun lebih dari 2.500 keluhan warga terkait desil. Mereka menilai sebagian warga yang masih menghadapi kesulitan ekonomi justru masuk dalam kelompok desil yang lebih tinggi.
Koordinator aksi Marlo Sitompul menyampaikan keberatan tersebut saat berorasi di depan Kemensos.
“Desil ini tidak jelas dasarnya, banyak warga miskin mendapat desil tinggi dan terancam tidak mendapat bantuan sosial,” kata Marlo.
Pernyataan itu merupakan keberatan dari pihak pengunjuk rasa. Pemerintah sendiri menjelaskan bahwa data sosial dapat diperbarui ketika kondisi warga tidak lagi sesuai dengan data yang tercatat.
Data Bergerak, Kehidupan Juga Berubah
Di atas kertas, sistem pendataan membutuhkan indikator yang terukur.
Akan tetapi, kehidupan keluarga tidak bergerak serapi tabel statistik.
Pendapatan bisa berubah dalam hitungan bulan. Pekerjaan dapat hilang. Beban keluarga juga bisa bertambah ketika kebutuhan kesehatan, pendidikan, atau pangan meningkat.
Karena itu, pembaruan data menjadi bagian penting dalam memastikan kondisi sosial ekonomi warga tetap terbaca.
Masalahnya, warga tidak hidup di dalam tabel.
Mereka hidup dari pendapatan yang terbatas, membayar kebutuhan sehari-hari, dan menghadapi perubahan ekonomi secara langsung. Ketika angka dalam sistem tidak lagi terasa sesuai, warga membutuhkan jalur yang jelas untuk mengoreksinya.
Pada titik inilah persoalan desil berubah menjadi persoalan kepercayaan.
Warga tidak hanya mempertanyakan angka. Mereka juga mempertanyakan apakah sistem tersebut cukup cepat menangkap perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka.
Dari Trotoar ke Ruang Menteri
Aksi dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.
Massa yang didominasi ibu-ibu dari berbagai wilayah Jakarta berkumpul di depan gerbang dan trotoar Kemensos. Poster mereka membawa satu pesan utama: keberatan terhadap penetapan desil yang mereka anggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi keluarga.
Sekitar pukul 11.30 WIB, sejumlah perwakilan warga masuk ke Gedung Kemensos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono kemudian menemui massa. Warga bergantian menyampaikan persoalan yang mereka alami.
Pertemuan itu membuat tuntutan warga tidak berhenti di depan pagar.
Mereka akhirnya berhadapan langsung dengan pejabat yang menangani urusan sosial. Namun, pertemuan tersebut baru menjadi awal dari proses yang lebih panjang.
Sekitar pukul 13.30 WIB, massa mulai membubarkan diri.
Meski begitu, persoalan desil belum selesai.
Perwakilan KWJK menyatakan akan terus berkomunikasi dengan Kemensos selama sepekan berikutnya. Mereka juga akan membawa lebih dari 2.500 data keluhan warga yang telah dihimpun.
Odong-Odong dan Jarak Negara dengan Warganya
Odong-odong mungkin terlihat seperti detail kecil dalam aksi tersebut.
Nyatanya, kendaraan itu justru menjadi gambaran paling sederhana tentang bagaimana warga datang membawa tuntutan.
Mereka tidak menggunakan fasilitas khusus. Tidak pula menunggu kendaraan mewah untuk membawa mereka ke kantor pemerintah.
Warga mengumpulkan Rp10.000.
Kemudian, mereka menyewa kendaraan bersama.
Setelah itu, mereka menempuh perjalanan menuju Kemensos untuk meminta satu hal: data yang mereka anggap keliru diperiksa kembali.
Di satu sisi, negara memiliki sistem pendataan sosial dengan cakupan yang sangat besar. Di sisi lain, ada keluarga yang merasa kehidupannya belum terbaca secara tepat oleh sistem tersebut.
Jarak antara keduanya bukan sekadar persoalan teknologi.
Jarak itu menyangkut mekanisme koreksi, kecepatan pembaruan, dan kemampuan pemerintah mendengar warga ketika data tidak lagi sesuai dengan kenyataan.
Sebab, bagi negara, desil mungkin hanya sebuah klasifikasi.
Bagi keluarga miskin, angka itu bisa menentukan apakah bantuan masih datang ke rumah atau justru berhenti.
Ini Bukan Sekadar Demo Desil
Aksi di depan Kemensos akhirnya membuka persoalan yang lebih besar.
Pemerintah membutuhkan data untuk menentukan sasaran bantuan. Namun, data juga membutuhkan mekanisme koreksi agar tidak kehilangan hubungan dengan realitas.
Di sinilah warga menempatkan keberatan mereka.
Mereka tidak sedang memperdebatkan angka sebagai angka. Mereka sedang mempertanyakan konsekuensi ketika angka tersebut tidak menggambarkan kehidupan yang mereka jalani.
Nurjanah dan warga lainnya bahkan rela patungan untuk datang ke Kemensos.
Jumlahnya hanya Rp10.000 per orang.
Namun, di balik nominal kecil itu terdapat pesan yang jauh lebih besar: warga ingin terlibat ketika negara menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan.
Kini, lebih dari 2.500 keluhan menjadi pekerjaan berikutnya.
Pemerintah harus memeriksa satu per satu data tersebut. Warga pun menunggu apakah keluhan mereka akan menghasilkan perubahan atau kembali berhenti sebagai catatan.
Pada akhirnya, persoalan desil bukan hanya tentang bagaimana negara menghitung kemiskinan.
Persoalannya juga tentang bagaimana negara memastikan manusia di balik angka itu tetap terlihat.
Sebab ketika data menentukan bantuan, kesalahan kecil dalam angka bisa membawa dampak besar ke meja makan sebuah keluarga. @dimas
