Anggaran BGN 2027 turun Rp30 triliun menjadi Rp240,2 triliun, tetapi MBG tetap dominan dengan alokasi Rp232,5 triliun.
Tabooo.id – Rp240,2 triliun bukan angka kecil. Namun, angka itu membawa cerita berbeda bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Pada 2027, BGN mendapat anggaran indikatif Rp240,2 triliun. Nilai itu turun Rp30 triliun dari alokasi sebelumnya sebesar Rp270,2 triliun.
Di tengah pemangkasan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi pusat anggaran BGN.
BGN mengalokasikan Rp232,51 triliun untuk MBG. Jumlah itu mencapai sekitar 96,8 persen dari total anggaran indikatif BGN 2027.
Artinya, hampir seluruh anggaran BGN akan bergerak untuk satu program.
Di sinilah persoalan mulai menarik.
Ketika anggaran turun, seberapa jauh MBG mampu mempertahankan cakupan dan kualitas layanannya?
Rp30 Triliun Hilang dari Rencana Awal
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan alokasi 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Sudaryono, pemerintah menetapkan anggaran itu berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA).
Dokumen tersebut berasal dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Surat itu bertanggal 5 Agustus 2026.
Sudaryono menyebut efisiensi mencapai Rp30 triliun.
Anggaran khusus Bantuan Pemerintah (Banper) juga mengalami penyesuaian. Semula, BGN merencanakan anggaran tersebut sebesar Rp262 triliun.
Kini, angkanya turun menjadi Rp232 triliun.
“Total alokasi tersebut mencakup efisiensi sebesar Rp30 triliun,” kata Sudaryono.
Dengan demikian, pemerintah memangkas ruang belanja. Namun, BGN tetap harus menjalankan program dengan cakupan puluhan juta penerima.
MBG Menguasai Hampir Seluruh Anggaran
Dari total anggaran Rp240,2 triliun, BGN menyiapkan Rp7,36 triliun untuk belanja operasional.
Rinciannya mencakup Rp7,19 triliun untuk belanja pegawai. Kemudian, Rp176,78 miliar masuk belanja barang.
Sementara itu, belanja non-operasional mencapai Rp232,84 triliun.
MBG mendapat bagian terbesar.
BGN menyiapkan Rp232,51 triliun untuk program tersebut pada 2027. Selain itu, BGN mengalokasikan Rp198,96 miliar untuk anggaran pendidikan.
Komposisi ini menunjukkan betapa besar posisi MBG dalam struktur anggaran BGN.
MBG bukan lagi sekadar salah satu program BGN. Program itu menjadi mesin utama lembaga tersebut.
Karena itu, setiap persoalan dalam MBG akan ikut memengaruhi cara publik membaca kinerja BGN.
Puluhan Juta Penerima Menunggu
Skala program membuat persoalan anggaran semakin kompleks.
Pada 2026, BGN menargetkan 74,5 juta penerima manfaat. Hingga 31 Agustus 2026, MBG sudah menjangkau 56,9 juta orang.
Angka tersebut mencapai 76,45 persen dari target tahun ini.
Namun, sekitar 17,56 juta penerima masih harus dijangkau.
Angka itu menunjukkan bahwa ekspansi MBG belum selesai.
BGN masih harus memperluas jangkauan. Pada saat yang sama, lembaga tersebut harus mengelola anggaran yang lebih ketat.
Di titik ini, efisiensi tidak cukup hanya berarti mengurangi angka belanja.
Efisiensi harus menjaga agar penerima tidak kehilangan kualitas layanan.
Persoalannya Tidak Berhenti di Jumlah Penerima
Program sebesar MBG membutuhkan jaringan pelayanan yang juga besar.
BGN karena itu memperkuat pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lembaga tersebut juga menerapkan Standar Layanan dan Higiene Sanitasi (SLHS).
SPPG yang belum memenuhi standar dapat menerima status suspend. Pengelola harus melakukan perbaikan sebelum layanan berjalan kembali.
Langkah tersebut memperlihatkan satu tantangan penting.
Makin besar program, makin panjang pula rantai yang harus diawasi.
Rantai itu mencakup dapur, makanan, distribusi, penerima manfaat, hingga penggunaan anggaran.
Satu titik bermasalah dapat memengaruhi banyak penerima.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang keluar dari dapur.
Publik juga membutuhkan jawaban tentang kualitas, keamanan, ketepatan sasaran, dan pengelolaan anggaran.
1.653 Sekolah Elite Keluar dari Sasaran
BGN juga mulai menajamkan sasaran penerima.
Sebanyak 1.653 sekolah elite tidak lagi menerima MBG.
Pada sisi lain, BGN menyiapkan pembukaan layanan di wilayah 3T. Wilayah tersebut mencakup daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Dua kebijakan itu memperlihatkan perubahan arah sasaran.
BGN tidak hanya mengejar jumlah penerima. Lembaga tersebut juga mulai memilah kelompok yang dianggap lebih membutuhkan program.
Namun, proses itu membutuhkan data yang akurat.
Jika data penerima keliru, program bisa kehilangan sasaran.
Makanan yang seharusnya menjangkau kelompok rentan dapat bergerak ke kelompok yang relatif tidak membutuhkan.
Sebaliknya, warga yang membutuhkan intervensi bisa tertinggal.
Di sinilah data penerima menjadi sama pentingnya dengan anggaran.
Rp139 Triliun Sudah Keluar
Perbandingan dengan 2026 memberikan gambaran lain.
Setelah penajaman, pagu BGN 2026 mencapai Rp229,75 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp221,30 triliun masuk Pemenuhan Gizi Nasional.
BGN menggunakan Rp218,77 triliun untuk MBG.
Hingga 16 September 2026, realisasi anggaran BGN mencapai Rp139,04 triliun.
Angka itu setara 63,89 persen dari pagu tersedia di luar blokir sebesar Rp224,11 triliun.
Realisasi tersebut menunjukkan besarnya uang negara yang sudah bergerak dalam program BGN.
Namun, serapan anggaran belum otomatis menunjukkan dampak.
Anggaran menjawab pertanyaan tentang uang yang sudah digunakan.
Dampak menjawab pertanyaan yang berbeda.
Apa perubahan yang benar-benar dirasakan penerima?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika negara mengelola anggaran dalam skala ratusan triliun rupiah.
Ini Bukan Sekadar Anggaran Turun
Di atas kertas, cerita ini terlihat sederhana.
BGN mendapat Rp240,2 triliun. Pemerintah memangkas Rp30 triliun. MBG kemudian tetap memperoleh Rp232,51 triliun.
Namun, angka-angka tersebut menyimpan persoalan yang lebih besar.
Ini bukan sekadar cerita tentang anggaran yang turun. Ini tentang kemampuan sebuah sistem besar bekerja dengan sumber daya yang lebih terbatas.
BGN harus menjaga cakupan.
BGN juga harus menjaga kualitas.
Selain itu, lembaga tersebut harus memastikan distribusi berjalan dan data penerima tetap akurat.
Pada saat yang sama, pengawasan harus mengikuti pertumbuhan program.
Di sinilah ukuran efisiensi sebenarnya muncul.
Efisiensi bukan hanya soal memangkas anggaran.
Efisiensi harus terlihat dari semakin tepatnya setiap rupiah bekerja.
Lalu, Apa Dampaknya Buat Kamu?
Bagi masyarakat, perdebatan anggaran sering terasa jauh.
Rp240,2 triliun terdengar seperti angka dari dunia lain.
Namun, uang itu pada akhirnya berubah menjadi makanan, dapur, distribusi, tenaga kerja, dan layanan bagi jutaan orang.
Karena itu, masyarakat punya kepentingan langsung terhadap cara BGN mengelola anggaran tersebut.
Publik tidak hanya membutuhkan angka serapan.
Publik juga membutuhkan informasi tentang penerima, kualitas makanan, keamanan pangan, dan hasil program.
Sebab, ukuran keberhasilan MBG tidak berhenti pada berapa banyak makanan yang dibagikan.
Ukuran akhirnya jauh lebih sederhana.
Apakah uang negara itu benar-benar membuat masyarakat lebih bergizi?
Di situlah Rp232,51 triliun harus mempertanggungjawabkan dirinya. @dimas
