MBG akan diteruskan Prabowo dengan perbaikan dan efisiensi. Namun, kasus keracunan ratusan siswa Karo menguji keamanan program.
Tabooo.id – Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.
Komitmen itu ia sampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pemerintah, kata Prabowo, akan meneruskan MBG dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi.
“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting,” ujar Prabowo.
Alasannya jelas. Anak-anak membutuhkan gizi agar tumbuh sehat dan mampu belajar dengan baik.
Namun, beberapa ratus kilometer dari gedung parlemen, realitas memberi catatan kaki yang jauh lebih keras.
Di Podium Bicara Gizi, Karo Bicara Keracunan
Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menghadirkan persoalan yang tidak bisa selesai dengan tepuk tangan sidang.
Ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG.
Keluhan para siswa juga tidak bisa dianggap sepele. Mereka mengalami gatal pada mulut, gatal pada kulit, hingga sesak napas.
Sejumlah siswa kemudian mendapat penanganan di fasilitas kesehatan.
Ironinya, makanan tersebut berasal dari SPPG yang memang bertugas menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
BGN lantas menghentikan sementara operasional SPPG terkait dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program di lokasi tersebut.
Gratis di Nama, Risiko Jangan Ikut Gratis
Di titik ini, kata “gratis” terdengar seperti istilah yang perlu diberi catatan kaki.
Negara membayar makanan.
Anak-anak menerima makanan.
Ketika keamanan pangan gagal, tubuh anak justru menanggung akibatnya.
Tentu, satu insiden tidak otomatis membuktikan seluruh MBG gagal.
Sebaliknya, kasus Karo memperlihatkan mengapa pengawasan harus semakin kuat ketika sebuah program terus membesar.
MBG menyasar anak-anak dalam jumlah sangat besar. Karena itu, celah kecil dalam satu titik distribusi bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih luas.
Persoalannya akhirnya bukan cuma menu makan siang.
Yang ikut dipertaruhkan ialah kualitas bahan, kebersihan dapur, proses pengolahan, waktu distribusi, penyimpanan, hingga pengawasan.
Masalahnya Bukan Sekadar Nasi dan Lauk
Program sebesar MBG membutuhkan sistem keamanan pangan yang sepadan dengan skalanya.
BGN sendiri memasang target zero accident atau zero defect untuk pelaksanaan MBG pada 2026.
Dalam evaluasi sebelumnya, BGN juga mengakui masih terdapat kejadian keamanan pangan dan pelanggaran SOP.
Artinya, keamanan pangan bukan persoalan baru yang tiba-tiba muncul di Karo.
Kasus tersebut justru kembali menyalakan lampu peringatan.
Pertanyaan publik pun sebenarnya sederhana:
Siapa memastikan makanan aman sebelum anak menyantapnya?
Jawabannya tidak cukup berhenti pada evaluasi setelah kejadian.
Sistem yang matang harus mampu menemukan risiko sebelum makanan sampai ke tangan siswa.
Kristina Diberi Mimpi, Karo Memberi Peringatan
Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan Kristina Beno, siswi penerima manfaat MBG dari Merauke, Papua Selatan.
Kehadiran Kristina menjadi simbol dari cita-cita besar program tersebut.
Prabowo bahkan mengatakan suatu hari Kristina mungkin duduk di kursi pimpinan lembaga legislatif.
Harapan itu terdengar besar.
Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar sebelum seorang anak mencapai kursi kekuasaan:
Bisakah negara memastikan makanan yang ia terima hari ini tidak membuatnya sakit?
Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana.
Justru pertanyaan sederhana sering menjadi ujian paling berat bagi sebuah sistem.
Ini Bukan Sekadar Keracunan. Ini Ujian Sistem.
Dapur yang bermasalah bisa dihentikan.
Pengelola yang lalai dapat diperiksa.
Operasional SPPG dapat dibekukan.
Namun, langkah tersebut belum menyelesaikan pertanyaan terbesar.
Bagaimana memastikan kejadian serupa tidak muncul di dapur berikutnya?
Jawabannya membutuhkan pencegahan, bukan sekadar reaksi.
Standar keamanan harus berlaku konsisten di setiap dapur.
Pengawasan juga harus berjalan sebelum makanan berangkat menuju sekolah.
Pelanggaran SOP perlu menghasilkan konsekuensi yang jelas.
Setiap insiden pun harus menghasilkan perbaikan yang bisa diukur.
Tanpa itu, negara hanya akan mengulang siklus yang sama: makanan datang, masalah muncul, evaluasi dilakukan, lalu program kembali berjalan.
Siklus semacam itu tidak bisa menjadi fondasi program yang menyangkut jutaan anak.
Efisiensi Jangan Menghemat Keselamatan
Prabowo ingin melanjutkan MBG dengan perbaikan dan efisiensi.
Gagasan tersebut masuk akal untuk program berskala nasional.
Namun, efisiensi tidak boleh mengurangi standar keselamatan.
Penghematan tidak boleh memangkas pengawasan.
Kecepatan distribusi juga tidak boleh mengorbankan kualitas makanan.
Jumlah penerima manfaat akhirnya tidak boleh menjadi alasan untuk menoleransi risiko.
Sebab negara tidak sedang membagikan paket promo.
Negara sedang memberi makan anak-anak.
Dan anak-anak bukan angka dalam tabel pencapaian.
MBG Boleh Jalan. Tapi Sistemnya Harus Belajar.
Tujuan MBG tetap penting.
Anak yang lapar memang sulit berkonsentrasi.
Kekurangan gizi juga dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.
Karena itu, pemerintah memiliki alasan kuat untuk mempertahankan program tersebut.
Prabowo sendiri menempatkan pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan manusia.
Namun, tujuan baik membutuhkan sistem yang baik.
Karo menunjukkan celah yang tidak boleh dianggap sebagai gangguan kecil.
Jika pemerintah ingin membangun generasi emas, standar makanannya juga harus ikut naik kelas.
Bukan hanya murah, bukan sekadar cepat dan bukan pula sekadar sampai ke sekolah.
Aman harus menjadi syarat mutlak.
Sebab keberhasilan MBG tidak cukup dihitung dari jumlah piring yang terisi.
Kita juga harus melihat apa yang terjadi setelah anak menyantapnya.
Kalau makanan bergizi justru membuat ratusan anak sakit, persoalannya tidak selesai dengan mengganti satu dapur.
Cara berpikir sistemnya juga harus dimasak ulang. @dimas
