Bank Indonesia mencatat utang luar negeri RI mencapai Rp8.030 triliun. Benarkah kenaikan utang mampu mendorong pertumbuhan atau justru menjadi beban ekonomi?
Tabooo.id: Reality – Utang negara selalu muncul dalam laporan ekonomi sebagai deretan angka. Namun, setiap angka membawa konsekuensi bagi masyarakat. Pemerintah membutuhkan pinjaman untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, pemerintah wajib memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat, bukan hanya menambah beban generasi mendatang.
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$444,4 miliar atau sekitar Rp8.030,35 triliun dengan kurs Rp18.069 per dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju itu lebih tinggi daripada pertumbuhan 0,6 persen pada April 2026.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan sektor publik menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan utang luar negeri Indonesia.
“Perkembangan posisi ULN Mei 2026 tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik. ULN pemerintah tetap terjaga melalui pengelolaan yang pruden dan kredibel, sehingga terus mendukung belanja prioritas pemerintah serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya.
Pemerintah Menambah Pembiayaan untuk Program Prioritas
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri pemerintah mencapai US$217,3 miliar. Nilai itu tumbuh 9,8 persen secara tahunan. Pada April 2026, pertumbuhannya hanya mencapai 8,6 persen.
BI menjelaskan bahwa arus modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik ikut mendorong kenaikan tersebut. Investor tetap membeli SBN karena mereka masih percaya pada prospek ekonomi Indonesia meski dunia menghadapi ketidakpastian.
Pemerintah memakai pembiayaan itu untuk membiayai layanan kesehatan, pendidikan, konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, jasa keuangan, serta penyediaan listrik dan gas.
Ramdan menegaskan pemerintah tidak memakai utang hanya untuk menutup defisit anggaran.
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang.”
Dunia Usaha Mulai Menahan Laju Penurunan Utang
BI juga mencatat utang luar negeri swasta mencapai US$194,5 miliar. Nilainya masih turun 0,9 persen. Namun, penurunannya lebih kecil daripada April yang mencapai 1,2 persen.
Lembaga keuangan mencatat kontraksi sebesar 2,2 persen. Sementara itu, perusahaan nonkeuangan mulai memperbaiki kinerjanya meski masih mencatat penurunan tipis sebesar 0,6 persen.
Industri pengolahan, jasa keuangan, penyediaan listrik dan gas, serta pertambangan menyumbang sekitar 80 persen dari total utang luar negeri swasta. Pelaku usaha juga lebih banyak memilih pinjaman jangka panjang. Jenis pinjaman ini mencapai 76,9 persen dari total utang swasta.
Angka Utang Masih Terkendali, Hasilnya Harus Terbukti
Bank Indonesia menilai kondisi utang Indonesia masih sehat. Rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada 29,9 persen. Pinjaman jangka panjang menguasai 83,9 persen dari total utang luar negeri.
“Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 29,9 persen serta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9 persen dari total ULN,” kata Ramdan.
Meski begitu, masyarakat tidak cukup hanya melihat besarnya utang. Masyarakat juga perlu menilai hasil yang lahir dari penggunaan dana tersebut.
Pemerintah harus mengubah pinjaman menjadi jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, layanan kesehatan yang lebih cepat, serta lapangan kerja yang lebih luas. Langkah itu akan memperkuat produktivitas nasional sekaligus memperbesar kapasitas ekonomi Indonesia.
Sebaliknya, pengelolaan yang lemah hanya akan mempersempit ruang fiskal. Kondisi itu juga akan mengurangi kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan publik pada masa depan.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak terletak pada besarnya utang. Ukuran yang sesungguhnya terletak pada kemampuan pemerintah mengubah pinjaman menjadi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itulah alasan publik berhak mengawasi setiap tambahan utang yang diambil negara. @dimas
