Tabooo.id: Global – Di tengah ketegangan geopolitik yang kembali membara di Jazirah Arab, tiga warga negara Indonesia (WNI) terjebak jauh dari rumah. Sejak 3 Januari 2026, mereka tertahan di Pulau Sokotra, Yaman sebuah pulau eksotis yang mendadak berubah menjadi ruang tunggu tak pasti akibat perang yang kian meluas.
Penutupan wilayah udara Yaman oleh Arab Saudi menjadi pemicunya. Langkah itu menyusul serangan militer ke Pelabuhan Makala pada 30 Desember lalu, yang memperparah eskalasi konflik di kawasan selatan Yaman. Akibatnya, seluruh penerbangan dihentikan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada kepastian waktu.
Di situlah tiga WNI itu berada. Terisolasi. Menunggu.
Dari Wisata ke Wilayah Konflik
Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan, ketiga WNI tersebut masuk ke Pulau Sokotra melalui operator wisata berbasis Uni Emirat Arab. Awalnya, perjalanan itu murni wisata. Namun situasi berubah cepat.
“Mereka terjebak di Sokotra akibat wilayah udara di Yaman ditutup oleh pemerintah Saudi pada saat serangan militer ke Pelabuhan Makala,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pulau Sokotra memang kerap disebut “pulau alien” karena lanskap alamnya yang unik. Namun dalam konteks konflik, keindahan itu tidak banyak berarti. Ketika pesawat berhenti terbang, pulau itu berubah menjadi kantong isolasi.
Meski begitu, Kemlu memastikan kondisi ketiga WNI tersebut aman. Mereka masih dapat berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia. Negara, setidaknya, belum kehilangan kontak.
Perlombaan dengan Jadwal Penerbangan
Kabar baik datang pada 7 Januari. Otoritas setempat mulai membuka kembali penerbangan terbatas. Momentum itu langsung dimanfaatkan.
Perwakilan RI di Muscat dan Abu Dhabi bergerak cepat. Mereka berkoordinasi dengan otoritas penerbangan dan maskapai agar ketiga WNI dapat ikut penerbangan keluar dari Yaman pada Kamis dan Jumat, 9-10 Januari 2026.
“Kami terus mendorong agar ketiga WNI tersebut bisa ikut penerbangan tersebut. Kasus ini terus kami kawal,” jelas Heni.
Namun dalam situasi konflik, jadwal penerbangan bukan janji. Ia bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung dinamika militer dan keputusan politik regional.
Bagi keluarga di Indonesia, setiap jam penundaan berarti kecemasan yang memanjang.
Diplomasi di Atas, Kewaspadaan di Bawah
Di saat yang sama, Kemlu RI menegaskan posisi diplomatik Indonesia. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A Mulachela, menyatakan Indonesia menyambut baik langkah Arab Saudi yang memfasilitasi dialog internasional terkait Yaman.
Konferensi-konferensi di Riyadh, menurut Nabyl, bertujuan membuka ruang dialog inklusif antar-elemen di Yaman demi menjaga perdamaian dan keutuhan wilayah.
Namun diplomasi tingkat tinggi berjalan paralel dengan kenyataan di lapangan yang jauh lebih rapuh.
Karena itu, Kemlu kembali mengingatkan WNI agar menghindari wilayah konflik, terutama di Yaman Selatan. Hingga kini, pemerintah belum menerima laporan adanya WNI yang menjadi korban langsung konflik di wilayah tersebut.
“Prioritas utama pemerintah adalah keselamatan dan keamanan WNI,” ujar Nabyl, seraya menegaskan komitmen Indonesia mendorong penyelesaian damai tanpa kekerasan.
Konflik yang Terus Bergeser
Situasi Yaman sendiri terus bergerak. Sejak akhir Desember, ketegangan meningkat tajam setelah kelompok Dewan Transisi Selatan (STC) merebut kendali atas Hadramaut dan Al-Mahra dua provinsi strategis yang mencakup hampir setengah wilayah Yaman dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi.
Arab Saudi menuding Uni Emirat Arab mendorong operasi militer STC di kawasan tersebut. Tuduhan itu dibantah Abu Dhabi. Sementara itu, STC menilai pemerintah Yaman meminggirkan wilayah selatan dan kembali menyerukan pemisahan. Pemerintah Yaman bersikukuh mempertahankan persatuan nasional.
Di tengah tarik-menarik itulah warga sipil termasuk WNI sering kali terjebak tanpa suara.
Catatan Akhir: Ketika Paspor Tak Cukup
Kasus tiga WNI di Sokotra kembali mengingatkan satu hal sederhana paspor tidak selalu menjamin jalan pulang. Dalam konflik, warga sipil kerap menjadi catatan kaki dari keputusan politik dan militer yang lebih besar.
Negara boleh berbicara di meja diplomasi. Namun bagi mereka yang terjebak di pulau kecil di tengah Samudra Hindia, yang paling dibutuhkan bukan pernyataan melainkan tiket pulang.
Dan waktu, dalam situasi seperti ini, selalu berpihak pada siapa yang paling cepat bergerak. @dimas
