Ketika kekuasaan bersikap defensif terhadap kritik, ruang partisipasi publik menyempit. Demokrasi kehilangan suara karena koreksi justru dipandang sebagai ancaman, bukan bagian dari perbaikan negara.
Tabooo.id – Demokrasi tidak runtuh hanya ketika pemilu berhenti digelar. Demokrasi juga melemah ketika penguasa menganggap kritik sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari pengawasan publik. Ruang kebebasan memang masih terbuka, tetapi ruang itu dapat menyempit apabila pemerintah terus memandang perbedaan pendapat sebagai gangguan. Akibatnya, masyarakat kehilangan keberanian untuk menyampaikan suara yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi.
Padahal, kritik bukan musuh negara. Sebaliknya, kritik menjadi mekanisme yang menjaga agar kekuasaan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Tanpa kritik, pemerintah kehilangan cermin untuk mengevaluasi kebijakan sekaligus memperbaiki kekeliruan. Karena itu, hubungan antara negara dan masyarakat hanya dapat tumbuh sehat apabila kedua pihak membuka ruang dialog.
Ketika Rakyat Hanya Diingat Saat Pemilu
Dalam sistem demokrasi, rakyat memberikan mandat kepada pemerintah melalui pemilu. Namun, mandat tersebut bukan cek kosong. Setelah pemilu berakhir, masyarakat tetap berhak mengawasi pemerintah, mempertanyakan kebijakan, bahkan menolak keputusan yang mereka anggap tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Sayangnya, sebagian pejabat justru mencap para pengkritik sebagai penyebar kebencian, provokator, atau kelompok yang sengaja menciptakan kegaduhan. Akibatnya, publik lebih banyak memperdebatkan siapa yang berbicara daripada membahas isi kritik itu sendiri. Kondisi tersebut membuat kualitas diskusi publik terus menurun.
Lebih jauh lagi, pola semacam itu mendorong masyarakat memilih diam. Banyak orang akhirnya menahan pendapat karena khawatir menghadapi stigma atau tekanan. Jika situasi itu terus berlangsung, demokrasi kehilangan salah satu unsur terpentingnya, yaitu partisipasi warga negara.
Mengapa Kekuasaan Sering Bersikap Defensif?
Setiap pemerintahan tentu ingin mempertahankan legitimasi. Namun, pemerintah tidak membangun legitimasi dengan membungkam kritik. Sebaliknya, pemerintah memperkuat kepercayaan publik ketika mendengarkan masukan, menjelaskan kebijakan secara terbuka, lalu memperbaiki kekurangan yang muncul.
Meski demikian, banyak pengambil kebijakan lebih memilih menjaga citra politik daripada menyelesaikan persoalan yang masyarakat soroti. Pilihan tersebut membuat pemerintah menghabiskan energi untuk mengendalikan opini, bukan menyelesaikan akar masalah. Akibatnya, persoalan tetap ada, sementara kepercayaan publik terus menurun.
Selain itu, sikap defensif memperlebar jarak antara negara dan masyarakat. Ketika pemerintah menutup ruang dialog, masyarakat semakin sulit mempercayai setiap kebijakan yang lahir. Pada akhirnya, hubungan yang seharusnya dibangun melalui komunikasi berubah menjadi hubungan yang dipenuhi kecurigaan.
Kritik Bukan Gangguan, Melainkan Alarm
Setiap kritik membawa pesan bahwa masyarakat menemukan persoalan yang perlu segera mendapat perhatian. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memanfaatkan kritik sebagai sistem peringatan dini sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Banyak negara demokratis justru menggunakan kritik sebagai bahan evaluasi. Pemerintah mengukur efektivitas program melalui masukan publik, kemudian memperbaiki kelemahan yang muncul di lapangan. Dengan cara itu, kebijakan berkembang melalui dialog, bukan melalui rasa takut.
Sebaliknya, ketika pemerintah mengabaikan kritik, kesalahan yang sama akan terus berulang. Kondisi tersebut bukan hanya menurunkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperbesar risiko lahirnya kebijakan yang semakin jauh dari kebutuhan masyarakat.
Ruang Sipil Harus Tetap Terbuka
Ruang sipil menjadi fondasi utama demokrasi. Karena itu, negara harus menjamin setiap warga dapat menyampaikan pendapat secara damai tanpa rasa takut. Negara juga harus melindungi kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional, bukan sekadar bentuk toleransi dari penguasa.
Di sisi lain, masyarakat juga memikul tanggung jawab untuk menyampaikan kritik secara etis. Kritik yang menggunakan data, argumentasi, dan fakta akan memperkuat kualitas diskusi publik sekaligus mendorong pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik.
Lebih penting lagi, negara dan masyarakat tidak boleh saling memosisikan sebagai lawan. Demokrasi justru tumbuh ketika pemerintah bersedia mendengar, sementara masyarakat terus mengawasi jalannya kekuasaan secara bertanggung jawab.
Demokrasi yang Sehat Tidak Takut Dikoreksi
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan pemilu. Demokrasi juga bergantung pada keberanian pemerintah membuka ruang kritik serta kesediaan masyarakat mengawasi jalannya kekuasaan. Semakin luas ruang tersebut, semakin kuat pula fondasi demokrasi.
Karena itu, pemerintah tidak perlu takut kepada masyarakat yang menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Sebaliknya, pemerintah dapat memanfaatkan kritik sebagai sumber pembelajaran untuk melahirkan kebijakan yang lebih adil, lebih efektif, dan lebih berpihak kepada rakyat.
Dengan demikian, tantangan terbesar demokrasi bukan sekadar menjaga prosedur politik tetap berjalan. Tantangan yang jauh lebih penting ialah memastikan setiap warga tetap memiliki ruang untuk berbicara, mengawasi, dan mengoreksi jalannya pemerintahan. Ketika pemerintah menerima kritik sebagai bagian dari proses perbaikan, demokrasi akan tumbuh semakin matang. Sebaliknya, ketika penguasa terus menganggap kritik sebagai ancaman, demokrasi perlahan kehilangan makna yang paling mendasar, yaitu keberanian untuk mendengar suara rakyat. @dimas
