Aksi 28 Oktober mencerminkan keresahan publik terhadap pemerintah, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, hingga kebebasan sipil dan kepercayaan publik.
Tabooo.id – Jalanan kembali menyuarakan kegelisahan. Pada 28 Oktober 2026, mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat turun ke ruang publik di sejumlah kota. Mereka membawa kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, korupsi, hingga kebebasan sipil.
Di Jakarta, massa berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Sementara itu, mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi di sekitar gedung DPRD DIY dan bergerak menuju Titik Nol Kilometer. Bandung juga mencatat aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Peristiwa tersebut memperlihatkan satu persoalan penting: jarak antara kebijakan pemerintah dan keresahan masyarakat. Ketika warga merasa kehidupannya semakin berat, ruang jalanan kembali menjadi tempat untuk menyampaikan tuntutan.
Lima tuntutan, satu pertanyaan tentang arah pemerintahan
Di Jakarta, BEM Universitas Indonesia bersama Komite SADAR membawa lima kelompok tuntutan. Mereka menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan, efisiensi APBN, evaluasi program populis, akses pendidikan dan pekerjaan, serta persoalan hukum dan kebebasan sipil.
Komite SADAR memperkirakan sekitar 4.000 orang mengikuti aksi di Bundaran HI. Mereka juga menyebut sejumlah peserta kesulitan mencapai lokasi akibat penyekatan di beberapa titik. Sementara itu, laporan Tirto mencatat ribuan orang masih bertahan di kawasan tersebut hingga sore hari.
Angka massa memang penting untuk menggambarkan skala demonstrasi. Namun, jumlah peserta bukan satu-satunya ukuran. Pemerintah perlu membaca substansi tuntutan yang mereka bawa.
Pertanyaannya sederhana: mengapa isu pekerjaan, pendidikan, lingkungan, dan kebebasan sipil kembali memenuhi ruang demonstrasi?
Jawabannya tidak cukup dengan menyebut aksi sebagai dinamika demokrasi. Pemerintah perlu menguji apakah kebijakannya benar-benar menjawab persoalan yang masyarakat hadapi.
Ketika keresahan bertemu dengan bentrokan
Yogyakarta memperlihatkan sisi lain dari demonstrasi tersebut. Sejumlah kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat menyampaikan kritik melalui orasi dan longmarch. Namun, situasi di kawasan Malioboro memanas pada malam hari.
LBH Yogyakarta mencatat dugaan penyekatan akses, penggunaan gas air mata, serta pengerahan aparat dalam jumlah besar. Di sisi lain, Polda DIY menyampaikan versi berbeda. Kepolisian menyebut sekelompok orang tak dikenal datang setelah massa aksi membubarkan diri dan memicu keributan.
Dua keterangan itu perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Publik membutuhkan kronologi yang utuh, bukan sekadar saling lempar tuduhan. Aparat harus menjelaskan tindakannya, sementara setiap pihak juga perlu mempertanggungjawabkan tindakan di lapangan.
Sebab, bentrokan tidak boleh menghapus substansi tuntutan. Sebaliknya, tuntutan politik juga tidak dapat menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan.
Di Bandung, mahasiswa mengangkat persoalan pendidikan, kesehatan, hukum, dan kebakaran hutan serta lahan. Perbedaan lokasi tidak menghilangkan benang merahnya. Berbagai kelompok menyuarakan kegelisahan terhadap kebijakan publik dan arah pemerintahan.
Di balik slogan, ada kehidupan yang semakin berat
Demonstrasi tidak lahir hanya dari kemarahan sesaat. Banyak persoalan sehari-hari ikut membentuknya: harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, upah, kesempatan kerja, dan ketidakpastian masa depan.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan biaya hidup bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Mereka harus mengatur ulang belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengambil pekerjaan tambahan agar dapur tetap mengepul.
Dalam bahan yang menyertai narasi aksi, seorang ibu rumah tangga mengeluhkan beban pajak dan biaya hidup. Ia berkata, “Harus kerja dari pagi hingga malam hanya untuk bayar pajak doang!”
Kutipan tersebut menggambarkan keresahan yang perlu mendapat perhatian. Namun, identitas dan konteks pernyataannya tetap membutuhkan verifikasi sebelum redaksi menempatkannya sebagai kesaksian faktual.
Di sinilah pemerintah perlu melihat persoalan secara lebih dekat. Statistik ekonomi dapat menunjukkan pertumbuhan, tetapi angka tersebut belum tentu menggambarkan pengalaman setiap keluarga. Pertumbuhan ekonomi kehilangan makna ketika sebagian warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Media, narasi, dan hak publik untuk mengetahui
Demonstrasi juga menghadirkan pertanyaan tentang cara media membingkai peristiwa. Sebagian kritik dalam narasi aksi menilai pemberitaan lebih menonjolkan bentrokan daripada substansi tuntutan.
Kritik itu layak diuji melalui perbandingan pemberitaan, bukan langsung dianggap sebagai kesimpulan terhadap seluruh media. Redaksi perlu melihat proporsi berita, narasumber, konteks, serta ruang yang diberikan kepada tuntutan demonstran.
Media memang harus melaporkan kericuhan ketika peristiwa itu terjadi. Namun, kerja jurnalistik tidak berhenti pada gambar massa, gas air mata, atau kerusakan fasilitas umum. Publik juga berhak mengetahui alasan orang turun ke jalan dan persoalan yang mendorong mereka menyampaikan protes.
Tanpa konteks, pemberitaan berisiko menyederhanakan persoalan. Demonstran hanya terlihat sebagai kerumunan, sedangkan akar masalahnya menghilang dari perhatian.
Revolusi atau peringatan bagi pemerintah?
Kata “revolusi” memiliki daya tarik politik yang kuat. Slogan tersebut dapat menggambarkan kemarahan, tuntutan perubahan, bahkan hilangnya kepercayaan terhadap institusi. Namun, tidak semua peserta demonstrasi tentu memiliki tujuan politik yang sama.
Sebagian mungkin menuntut perbaikan kebijakan. Kelompok lain bisa jadi menginginkan pertanggungjawaban pejabat atau perubahan yang lebih mendasar. Karena itu, redaksi perlu membedakan kritik kebijakan, penolakan terhadap pemerintah, dan tuntutan perubahan sistem.
Perbedaan tersebut penting agar publik tidak terjebak dalam generalisasi. Pemerintah juga tidak seharusnya memakai satu slogan untuk mengabaikan seluruh aspirasi demonstran.
Lebih jauh, gerakan mahasiswa perlu membangun komunikasi dengan kelompok pekerja. Isu upah, pemutusan hubungan kerja, pengangguran, dan biaya hidup memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dialog antara mahasiswa dan buruh dapat memperluas agenda perjuangan tanpa menghilangkan karakter masing-masing kelompok.
Solidaritas tidak harus berujung pada kekerasan. Gerakan publik justru membutuhkan tuntutan yang terukur, strategi yang jelas, serta komitmen untuk menjaga keselamatan warga.
Pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat bersabar
Aksi 28 Oktober seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Kritik publik tidak otomatis benar seluruhnya, tetapi pemerintah juga tidak bisa menolaknya hanya karena kritik itu datang melalui demonstrasi.
Pemerintah memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan. Namun, penjelasan harus berjalan bersama hasil yang dapat masyarakat rasakan. Evaluasi program, transparansi anggaran, perlindungan kebebasan sipil, dan pembukaan akses pekerjaan perlu hadir dalam tindakan nyata.
Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya mengukur kemampuan negara menggelar pemilu. Demokrasi juga menguji kesediaan penguasa mendengar kritik, melindungi hak warga, dan memperbaiki kebijakan yang merugikan masyarakat.
Jalanan mungkin tidak selalu menyampaikan tuntutan dengan cara yang sempurna. Namun, pemerintah tetap perlu membaca pesan di balik kerumunan itu.
Sebab, ketika suara publik terus dianggap sebagai gangguan, semakin banyak orang bisa merasa tidak memiliki ruang untuk didengar.
Demokrasi bukan sekadar memberi rakyat kesempatan berbicara. Demokrasi juga menuntut penguasa untuk sungguh-sungguh mendengarkan. @dimas
