Fenomena mahasewa mengungkap persoalan komersialisasi identitas mahasiswa, penyalahgunaan almamater, dan krisis integritas dalam membangun dukungan publik.
Tabooo.id – Ada yang lebih penting daripada ramainya sebuah deklarasi siapa yang hadir, atas nama siapa mereka berbicara, dan apakah suara itu benar-benar lahir dari keyakinan sendiri?
Istilah mahasewa belakangan mencuri perhatian publik. Kata ini menggabungkan dua istilah mahasiswa dan sewaan. Sekilas terdengar seperti sindiran. Namun, di balik permainan kata tersebut, tersimpan persoalan serius tentang integritas, identitas akademik, dan kejujuran dalam kehidupan demokrasi.
Perhatian publik mengarah pada deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Acara yang diinisiasi Polda Metro Jaya itu menghadirkan peserta dengan berbagai jaket almamater kampus. Sejumlah tokoh publik, termasuk Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, turut menghadiri kegiatan tersebut.
Namun, suasana deklarasi berubah menjadi perbincangan setelah seorang peserta mengaku bukan mahasiswa dan menerima bayaran untuk hadir.
Pengakuan itu memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa orang tersebut. Siapa yang merekrutnya? Siapa yang menyediakan jaket almamater? Lalu, kepentingan apa yang ingin dibangun melalui kehadiran peserta dalam acara itu?
Ketika Almamater Menjadi Kostum
Pengakuan seorang peserta yang mengaku menerima bayaran membuka persoalan tentang penggunaan identitas kampus. Ia mengenakan jaket almamater Universitas Dian Nusantara (Undira), meskipun tidak tercatat sebagai mahasiswa kampus tersebut. Pemberitaan juga menyoroti peserta lain yang mengenakan jaket UBSI.
Kita perlu membedakan fakta dan dugaan. Pengakuan satu orang tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh peserta menerima bayaran. Publik juga belum memperoleh penjelasan lengkap mengenai pola perekrutan, sumber dana, maupun pihak yang menyediakan jaket almamater.
Meski begitu, persoalan ini tetap layak mendapat perhatian.
Almamater bukan sekadar pakaian. Lambang kampus membawa identitas, sejarah, dan tanggung jawab akademik. Ketika seseorang mengenakan jaket kampus tanpa hubungan yang jelas, publik bisa salah memahami posisi dan afiliasinya.
Di sinilah persoalan mulai melebar. Sebuah acara mungkin ingin menampilkan dukungan luas. Namun, penyelenggara harus memastikan bahwa setiap peserta hadir secara jujur dan tidak membawa identitas yang menyesatkan.
Sebab, keramaian tidak selalu menunjukkan dukungan yang autentik.
Mahasiswa Bukan Sekadar Pengisi Panggung
Mahasiswa memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi. Mereka bisa mendukung pemerintah, mengkritik kebijakan, atau mengambil sikap berbeda terhadap persoalan publik.
Perbedaan sikap tersebut justru menunjukkan kehidupan kampus yang sehat. Kampus tidak harus menghasilkan satu suara. Mahasiswa juga tidak wajib mengikuti satu barisan politik.
Namun, publik perlu mengetahui siapa yang sebenarnya berbicara atas nama mahasiswa.
Ketika seseorang mengenakan almamater tanpa status yang jelas, persoalannya bukan lagi soal pilihan politik. Tindakan itu menyentuh kejujuran dalam menyampaikan representasi.
Mahasiswa bukan properti acara. Mereka bukan dekorasi untuk memperbesar jumlah peserta. Mereka juga bukan alat untuk membangun kesan bahwa suatu kegiatan memperoleh dukungan luas.
Jika penyelenggara membutuhkan mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, libatkan mereka melalui proses yang terbuka. Berikan ruang bagi mereka untuk menentukan sikap sendiri. Jangan mengubah identitas akademik menjadi atribut panggung.
Jangan Berhenti pada Orang yang Mengaku Dibayar
Publik memang perlu mengkritisi pengakuan peserta yang menerima bayaran. Namun, kita tidak boleh berhenti pada orang yang muncul dalam video viral.
Pertanyaan yang lebih penting justru mengarah kepada pihak di belakangnya.
Siapa yang menghubungi peserta tersebut? Komunitas apa yang merekrutnya? Dari mana sumber pembayaran berasal? Siapa yang memberikan jaket almamater? Apakah penyelenggara mengetahui persoalan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban yang jelas.
Penyelenggara juga perlu menjelaskan mekanisme perekrutan peserta dan memastikan penggunaan identitas kampus. Polda Metro Jaya sebagai pihak yang menginisiasi deklarasi perlu memberikan keterangan agar publik tidak terus berspekulasi.
Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan rekayasa. Namun, kita juga tidak seharusnya mengabaikan pengakuan peserta yang memicu kontroversi.
Satu pengakuan belum cukup untuk membuktikan seluruh dugaan. Akan tetapi, pengakuan itu cukup kuat untuk mendorong pemeriksaan lebih jauh.
Demokrasi Tidak Membutuhkan Keramaian Palsu
Demokrasi membutuhkan partisipasi. Namun, partisipasi tidak cukup diukur melalui jumlah orang yang memenuhi sebuah lokasi.
Suara publik memiliki nilai ketika seseorang menyampaikan sikap secara sadar. Mereka memahami isu, mengetahui alasan kehadirannya, dan bersedia mempertanggungjawabkan pendapatnya.
Sebaliknya, kehadiran yang hanya mengejar imbalan dapat mengaburkan makna partisipasi. Apalagi jika seseorang membawa identitas institusi yang tidak pernah memberinya mandat.
Di sini, kita perlu melihat persoalan mahasewa secara lebih luas. Fenomena ini bukan semata-mata tentang seseorang yang menerima uang untuk menghadiri acara. Persoalannya menyangkut cara sebagian pihak membangun citra dukungan publik.
Jika penyelenggara lebih mengutamakan jumlah peserta daripada kejujuran representasi, demokrasi berisiko berubah menjadi panggung pencitraan.
Dan jika almamater hanya menjadi kostum untuk memenuhi kebutuhan acara, kampus kehilangan makna sebagai ruang pembentukan nalar kritis.
Sumpah Pemuda dan Pertanyaan tentang Integritas
Peringatan Sumpah Pemuda seharusnya mengingatkan kita pada keberanian generasi muda untuk menyatukan gagasan dan memperjuangkan masa depan bangsa.
Semangat itu tidak lahir dari seragam yang sama. Para pemuda pada 1928 membawa latar belakang, organisasi, dan daerah yang berbeda. Mereka menyatukan kehendak melalui kesadaran bersama.
Karena itu, fenomena mahasewa menghadirkan ironi. Di satu sisi, publik merayakan semangat persatuan pemuda. Di sisi lain, muncul pertanyaan tentang keaslian identitas dan motivasi seseorang dalam sebuah deklarasi.
Mahasiswa tentu berhak menerima dukungan untuk kegiatan akademik maupun sosial. Mereka juga berhak memperoleh imbalan atas pekerjaan yang sah. Namun, persoalan muncul ketika bayaran memengaruhi kejujuran seseorang dalam merepresentasikan identitas dan afiliasinya.
Kita tidak sedang mempermasalahkan siapa yang mendukung pemerintah atau siapa yang memilih mengkritiknya. Kita sedang mempertanyakan kejujuran di balik sebuah representasi.
Sebab, almamater boleh menjadi kebanggaan, tetapi jangan sampai berubah menjadi alat transaksi identitas.
Mahasiswa mungkin bisa menerima bayaran untuk menghadiri sebuah acara. Namun, integritas tidak semestinya ikut masuk dalam daftar harga.
Almamater boleh dikenakan, panggung boleh dipenuhi, tetapi suara mahasiswa harus tetap lahir dari kesadaran, bukan pesanan. @dimas
