Demokrasi membutuhkan pengawasan. Namun ketika oposisi melemah, apakah suara rakyat masih memiliki wakil yang kuat?
Tabooo.id – Langit demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia meredup perlahan, sering kali tanpa suara.
Di Deli Serdang, seorang ibu bernama Lenny Damanik berteriak meminta keadilan setelah anaknya meninggal akibat penganiayaan seorang anggota TNI. Di Jakarta, aktivis HAM Andrie Yunus kehilangan satu matanya setelah disiram air keras. Sementara itu, di Papua Selatan, masyarakat adat Awyu bersama sejumlah suku lain memasang ribuan salib merah untuk mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi proyek strategis nasional.
Ketiga peristiwa tersebut terjadi di tempat berbeda dan melibatkan aktor yang berbeda pula. Namun, semuanya memperlihatkan kegelisahan yang sama: rakyat merasa berjuang sendirian.
Yang lebih mengganggu bukan sekadar adanya konflik. Yang lebih mengganggu adalah minimnya pembelaan politik yang terlihat dari lembaga yang seharusnya menjadi saluran aspirasi mereka.
Demokrasi Indonesia memang masih berjalan. Pemilu tetap berlangsung. Pergantian kekuasaan terus terjadi secara damai. Partai politik masih bersaing memperebutkan suara rakyat. Namun, di balik prosedur yang tampak sehat itu, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan apakah rakyat masih benar-benar memiliki representasi politik yang efektif?
Ketika Representasi Menjadi Formalitas
Hampir tiga dekade setelah Reformasi, Indonesia berhasil membangun demokrasi elektoral yang relatif stabil. Akan tetapi, keberhasilan prosedural itu belum otomatis melahirkan kualitas representasi yang kuat.
Papua Selatan menjadi salah satu contoh paling nyata. Masyarakat adat berkali-kali menyampaikan aspirasi melalui DPRD, pemerintah daerah, hingga berbagai lembaga representatif lainnya. Mereka meminta transparansi perizinan, perlindungan tanah adat, dan pelibatan warga dalam setiap keputusan yang menyangkut wilayah ulayat.
Permintaan tersebut sesungguhnya sederhana. Mereka hanya ingin hak dasar sebagai warga negara dihormati. Namun, hasil yang terlihat di lapangan masih jauh dari harapan.
Fenomena serupa juga muncul dalam berbagai isu lain. Konflik agraria, kriminalisasi aktivis, hingga persoalan hak masyarakat adat berulang kali dibahas dalam rapat dan forum resmi. Meski demikian, banyak keputusan yang berakhir sebagai dokumen administratif tanpa perubahan nyata bagi mereka yang terdampak.
Ironisnya, gedung parlemen tetap berdiri megah sebagai simbol demokrasi. Di saat yang sama, sebagian warga mulai mempertanyakan apakah lembaga itu masih menjadi rumah aspirasi atau justru lebih sering berfungsi sebagai ruang negosiasi elite.
Mayoritas yang Terlalu Nyaman
Akar persoalan ini tampaknya tidak hanya berada pada individu anggota parlemen. Struktur politik yang semakin terkonsentrasi juga memainkan peran besar.
Setelah Pemilu 2024, hampir seluruh kekuatan politik utama bergabung ke dalam orbit pemerintahan. Koalisi pendukung pemerintah menguasai lebih dari 81 persen kursi parlemen. Di luar pemerintahan, kekuatan oposisi tersisa kurang dari seperlima kursi.
Di atas kertas, konfigurasi tersebut terlihat ideal. Pemerintah memperoleh dukungan kuat untuk menjalankan program pembangunan. Risiko kebuntuan politik pun menjadi lebih kecil.
Akan tetapi, demokrasi tidak dibangun hanya untuk menciptakan stabilitas.
Fungsi lain yang tak kalah penting adalah memastikan kekuasaan tetap diawasi.
Ketika sebagian besar partai berada dalam satu barisan politik, ruang kontrol terhadap pemerintah cenderung menyempit. Kritik yang dahulu lahir dari parlemen kini lebih sering datang dari organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, akademisi, hingga komunitas masyarakat adat.
Mereka tetap bersuara. Sayangnya, suara itu sering kali tidak memiliki saluran politik yang cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan.
Kartel Politik dan Hilangnya Perbedaan
Situasi ini mengingatkan pada teori cartel party yang diperkenalkan Richard Katz dan Peter Mair. Menurut pandangan tersebut, partai-partai politik modern perlahan bergeser dari representasi masyarakat menjadi organisasi yang semakin bergantung pada sumber daya negara.
Kompetisi memang tetap berlangsung. Namun, perbedaan substantif antarpartai semakin sulit dikenali.
Akibatnya, publik kesulitan membaca posisi politik masing-masing partai. Kelompok yang kemarin mengkritik pemerintah bisa menjadi pendukung hari ini. Sebaliknya, janji perubahan yang lantang terdengar saat kampanye sering kali melebur setelah kekuasaan terbentuk.
Koalisi menjadi semakin cair. Identitas politik semakin kabur. Pada akhirnya, yang tersisa kerap kali hanyalah kompromi kepentingan elite.
Di titik inilah demokrasi tidak kehilangan pemilu.
Demokrasi kehilangan alternatif.
Ini Bukan Sekadar Oposisi yang Lemah
Persoalan yang muncul sebenarnya lebih dalam daripada sekadar kecilnya jumlah kursi oposisi.
Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib partai yang kalah dalam pemilu. Yang dipertaruhkan adalah ruang politik bagi warga negara untuk menemukan pembela yang mampu membawa suara mereka ke pusat pengambilan keputusan.
Ketika masyarakat adat harus menanam salib merah demi mempertahankan tanahnya, ketika keluarga korban berjuang sendiri mencari keadilan, dan ketika aktivis menghadapi risiko tanpa dukungan politik yang memadai, persoalannya tidak lagi sebatas angka di parlemen.
Ketika Stabilitas Menjadi Kenyamanan Elite
Sebagian kalangan berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan stabilitas politik untuk menghadapi tantangan ekonomi, pembangunan nasional, dan dinamika global. Pandangan tersebut tentu memiliki dasar yang masuk akal.
Meski demikian, sejarah demokrasi menunjukkan satu pelajaran penting: stabilitas yang sehat lahir dari keseimbangan, bukan dari hilangnya kritik.
Saat hampir seluruh suara politik berkumpul dalam lingkaran kekuasaan, siapa yang akan mengingatkan ketika kekuasaan mulai melenceng?
Jika sebagian besar partai memilih menjadi bagian dari pemerintahan, siapa yang akan memastikan rakyat tetap memiliki pilihan?
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal siapa yang memerintah.
Lebih dari itu, demokrasi adalah kemampuan sebuah sistem untuk menyediakan ruang bagi suara yang berbeda.
Karena ketika kritik semakin sunyi dan oposisi semakin redup, yang hilang bukan sekadar perdebatan politik.
Yang perlahan menghilang adalah jembatan antara rakyat dan kekuasaan. @dimas
