Pergantian pejabat tak selalu mengakhiri pengaruh. Budaya patronase membuat kekuasaan tetap bertahan melalui loyalitas, relasi personal, dan jaringan yang melampaui masa jabatan.
Tabooo.id – Pergantian pejabat selalu menghadirkan harapan baru. Setiap pelantikan membawa janji perubahan, pembaruan kebijakan, dan semangat memperbaiki pelayanan publik. Publik pun berharap arah organisasi ikut berubah seiring hadirnya pemimpin baru.
Namun, realitas sering bergerak ke arah yang berbeda.
Banyak pergantian jabatan hanya mengganti nama di papan kantor tanpa benar-benar memindahkan pusat pengaruh. Kekuasaan tidak selalu ikut pergi bersama berakhirnya masa jabatan. Dalam banyak kasus, pengaruh justru tetap hidup melalui hubungan pribadi, jaringan loyalitas, dan kedekatan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Di titik inilah budaya patronase menemukan ruang untuk bertahan.
Kasus Nanik dan Pertanyaan yang Lebih Besar
Pernyataan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang menyebut penggantinya sebagai “adik” dan mengaku masih bisa “menjewer” jika menyimpang memantik perdebatan di ruang publik. Ucapan tersebut mungkin lahir dari rasa kedekatan atau pengalaman panjang bekerja bersama. Namun, publik menangkap makna yang lebih luas daripada sekadar ungkapan kekeluargaan.
Ucapan itu memunculkan satu pertanyaan mendasar. Ketika seorang pejabat telah meninggalkan jabatannya, apakah pengaruhnya juga benar-benar berakhir?
Pertanyaan tersebut tidak hanya relevan untuk kasus Nanik. Fenomena serupa berulang dalam perjalanan politik dan birokrasi Indonesia. Banyak mantan pejabat, tokoh partai, hingga elite daerah tetap memiliki daya tawar yang kuat meski tidak lagi menduduki posisi formal. Pengaruh itu bekerja melalui hubungan personal, jaringan politik, dan loyalitas yang telah lama terbentuk.
Artinya, persoalan utamanya bukan berada pada satu figur. Persoalan sebenarnya terletak pada budaya yang membuat kekuasaan tetap hidup setelah jabatan berakhir.
Patronase yang Bekerja di Balik Institusi
Budaya patronase jarang muncul dalam bentuk pelanggaran hukum yang terang-benderang. Ia bekerja jauh lebih halus. Kedekatan pribadi, rasa sungkan, utang budi, dan loyalitas sering kali menjadi jalur utama untuk mempertahankan pengaruh.
Kondisi itu membuat institusi tidak sepenuhnya berdiri di atas aturan. Keputusan dapat dipengaruhi oleh hubungan personal, bukan semata-mata pertimbangan profesional.
Fenomena tersebut terlihat di berbagai ruang kekuasaan. Ketua umum partai politik tetap menjadi pusat pengambilan keputusan meski tidak memegang jabatan publik. Mantan presiden masih memiliki pengaruh terhadap konfigurasi politik nasional setelah masa jabatannya berakhir. Di sejumlah daerah, politik dinasti memperlihatkan bagaimana jaringan keluarga menjaga kesinambungan kekuasaan lintas generasi.
Semua contoh itu menunjukkan pola yang sama. Jabatan memang berpindah, tetapi pengaruh belum tentu ikut berganti.
Ketika Loyalitas Mengalahkan Profesionalisme
Patronase tumbuh karena organisasi lebih menghargai loyalitas kepada individu daripada kepatuhan terhadap sistem. Banyak bawahan merasa harus menjaga hubungan dengan mantan atasan agar karier tetap aman. Sebaliknya, pemimpin lama sering kali masih menjadi rujukan dalam mengambil keputusan penting.
Situasi tersebut perlahan mengikis budaya profesional.
Promosi jabatan tidak lagi dipersepsikan sebagai hasil kompetensi semata. Kedekatan personal sering dianggap lebih menentukan dibandingkan kemampuan atau rekam jejak. Akibatnya, pegawai yang berprestasi kehilangan motivasi karena merasa kerja keras belum tentu menjadi jalan menuju penghargaan.
Dalam jangka panjang, budaya seperti ini menciptakan birokrasi yang sulit berkembang. Organisasi lebih sibuk memelihara jaringan dibandingkan membangun inovasi.
Mengapa Reformasi Belum Menyentuh Akar Masalah?
Indonesia sebenarnya telah membangun banyak instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sistem merit aparatur sipil negara, pengawasan internal, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bagian dari upaya tersebut.
Sayangnya, instrumen itu lebih banyak mengawasi prosedur dan kepatuhan administratif.
Sementara itu, patronase berkembang melalui budaya. Ia hidup dalam kebiasaan sehari-hari, seperti menyebut bawahan sebagai “orang saya”, mengutamakan lingkaran terdekat dalam pengambilan keputusan, atau meminta restu kepada mantan pemimpin sebelum menentukan kebijakan strategis.
Karena bergerak di wilayah informal, patronase jauh lebih sulit dihilangkan dibandingkan pelanggaran administratif. Aturan dapat berubah dalam hitungan hari, tetapi budaya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bergeser.
Demokrasi Membutuhkan Institusi, Bukan Figur
Demokrasi tidak hanya membutuhkan pergantian pemimpin, Demokrasi juga memerlukan institusi yang mampu bekerja tanpa bergantung pada siapa pun yang sedang berkuasa.
Negara yang sehat menempatkan aturan di atas hubungan pribadi. Setiap pejabat harus memiliki kewenangan penuh sesuai mandat jabatannya, tanpa bayang-bayang pengaruh dari pendahulu maupun elite di luar struktur resmi.
Karena itu, publik perlu membaca pernyataan Nanik S. Deyang sebagai pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar. Kasus tersebut bukan sekadar kontroversi mengenai pilihan kata, melainkan refleksi bahwa budaya patronase masih menjadi tantangan serius dalam reformasi birokrasi Indonesia.
Selama loyalitas lebih diarahkan kepada figur daripada institusi, pergantian jabatan hanya akan menjadi seremoni administratif. Nama pemimpin memang berubah, tetapi pola kekuasaan tetap berjalan di jalur yang sama.
Reformasi birokrasi pada akhirnya tidak cukup berhenti pada rotasi jabatan atau penyusunan struktur baru. Reformasi harus mengubah cara organisasi memandang kepemimpinan, membangun budaya meritokrasi, dan memastikan bahwa setiap keputusan lahir dari sistem, bukan dari kedekatan personal.
Sebab negara yang kuat tidak ditentukan oleh panjangnya bayang-bayang seorang pemimpin. Negara yang kuat berdiri karena institusinya mampu bekerja secara mandiri, profesional, dan tetap kokoh ketika siapa pun datang maupun pergi. @dimas
