Demokrasi Indonesia terlihat hidup secara prosedural, tapi kenapa rakyat justru makin merasa jauh dari kekuasaan dan keadilan sosial?
Tabooo.id – Demokrasi Indonesia hari ini terlihat sibuk. Spanduk politik berdiri di mana-mana. Pemilu datang lima tahunan seperti festival nasional. Debat politik tayang tanpa henti. Rapat parlemen disiarkan terbuka. Semua tampak bergerak. Semua tampak hidup.
Tapi pertanyaannya sederhana kenapa rakyat justru makin merasa jauh dari kekuasaan?
Di atas kertas, Indonesia memang masih disebut negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Namun di kehidupan sehari-hari, banyak orang mulai merasa suara mereka cuma penting saat pemilu datang. Setelah itu, rakyat kembali jadi penonton.
Politik berjalan. Elite berganti. Tapi harga hidup tetap naik, ketimpangan tetap terasa, dan keputusan besar sering lahir tanpa benar-benar mendengar publik.
Inilah ironi demokrasi Indonesia hari ini: prosedurnya hidup, tapi jiwanya terasa lelah.
Ketika Demokrasi Menjadi Seremoni
Data dari Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan skor demokrasi Indonesia terus turun dalam empat tahun terakhir. Indonesia kini masuk kategori “Demokrasi Cacat”. Sementara survei publik memperlihatkan kepuasan masyarakat terhadap jalannya demokrasi juga mulai menurun drastis.
Masalahnya mungkin bukan karena demokrasi kita mati. Masalahnya, demokrasi mulai terasa seperti seremoni yang diulang terus-menerus tanpa makna yang benar-benar menyentuh hidup rakyat.
Pemilu akhirnya terasa seperti rutinitas administrasi. Kampanye berubah jadi industri pencitraan. Musyawarah sering kalah oleh transaksi politik. Bahkan kursi kekuasaan kini terlihat semakin mahal untuk dijangkau rakyat biasa.
Politik Mahal dan Rakyat yang Makin Jauh
Kalau biaya maju kepala daerah bisa mencapai puluhan miliar rupiah, pertanyaannya sederhana siapa sebenarnya yang sedang dipilih rakyat? Wakil masyarakat atau wakil pemilik modal?
Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang sejak awal mendeklarasikan Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang seharusnya berdiri di atas gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Bukan sekadar kompetisi angka suara dan perang logistik politik.
Bung Karno pernah mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal yang hanya sibuk menghitung mayoritas. Demokrasi Indonesia seharusnya membawa keadilan sosial.
Tapi hari ini, banyak orang justru merasa demokrasi hanya menjadi panggung elite untuk mempertahankan kekuasaan.
Rakyat Datang Memilih, Tapi Tidak Lagi Percaya
Dan mungkin di situlah luka besarnya.
Rakyat masih datang ke TPS. Tapi banyak yang sudah kehilangan keyakinan bahwa suaranya benar-benar mengubah arah negara. Demokrasi akhirnya tetap berjalan, tapi tanpa rasa memiliki dari masyarakat.
Di sisi lain, tentu ada yang bilang demokrasi Indonesia masih baik-baik saja. Pers masih bebas. Pemilu tetap ada. Pergantian kekuasaan berjalan damai. Kritik terhadap pemerintah masih terdengar di media sosial maupun ruang publik.
Semua itu memang benar.
Namun demokrasi bukan cuma soal ada atau tidaknya pemilu.
Demokrasi seharusnya terasa dalam kehidupan sehari-hari saat hukum berdiri adil, saat rakyat kecil tidak kalah oleh uang, saat kritik tidak dianggap ancaman, dan saat negara benar-benar mendengar keresahan masyarakatnya.
Demokrasi atau Sekadar Panggung Kekuasaan?
Karena kalau demokrasi hanya berhenti di surat suara, maka rakyat cuma dipanggil saat negara butuh legitimasi.
Ini bukan sekadar soal politik. Ini soal hubungan emosional antara negara dan rakyatnya.
Dan mungkin, yang paling berbahaya bukan ketika demokrasi runtuh secara terang-terangan. Tapi ketika demokrasi perlahan berubah menjadi ritual yang terlihat megah, namun kosong di dalamnya.
Lalu pertanyaannya sekarang apakah kita masih sedang menjalankan demokrasi, atau cuma menjaga panggungnya tetap terlihat hidup? @dimas
