Demokrasi tetap hidup, tetapi kekuasaan semakin berpusat pada figur. Lalu, siapa sebenarnya yang mengendalikan negara?
Tabooo.id – Demokrasi modern lahir dari satu gagasan besar rakyat memilih pemimpin untuk menjalankan negara melalui institusi yang kuat dan bertanggung jawab. Karena itu, pemilu seharusnya menjadi arena adu gagasan, adu kapasitas, dan adu visi masa depan.
Namun sekarang, banyak orang mulai melihat perubahan yang mengganggu.
Kampanye masih berlangsung meriah. Baliho masih memenuhi jalanan. Media sosial masih dipenuhi janji kesejahteraan. Akan tetapi, setelah hasil pemilu keluar, kekuasaan perlahan bergerak ke arah yang berbeda. Figur semakin dominan. Institusi justru semakin samar.
Demokrasi akhirnya tidak lagi terasa seperti sistem bersama. Demokrasi berubah menjadi panggung personal.
Ketika Figur Mengalahkan Institusi
Personalisasi demokrasi muncul saat seluruh arah kekuasaan bertumpu pada satu sosok. Parlemen memang masih bersidang. Kabinet tetap bekerja. Lembaga negara masih berdiri. Meski begitu, keputusan penting semakin bergantung pada kehendak pemimpin dan lingkar loyalitasnya.
Akibatnya, negara tidak lagi bergerak melalui mekanisme kelembagaan yang sehat. Sebaliknya, banyak kebijakan mengikuti kebutuhan menjaga citra, mengamankan kekuasaan, dan memenangkan pertarungan politik berikutnya.
Fenomena itu sebenarnya sudah lama hadir dalam sejarah politik dunia.
Louis XIV pernah mengucapkan l’etat c’est moi negara adalah saya. Kalimat itu menjadi simbol kekuasaan absolut. Sementara itu, Max Weber menyebut pola serupa sebagai patrimonialisme, yaitu ketika penguasa memperlakukan negara seperti milik pribadi.
Dalam sistem seperti itu, batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi mulai menghilang. Anggaran negara berubah menjadi alat politik. Jabatan publik menjadi hadiah loyalitas. Selain itu, kompetensi perlahan kalah oleh kedekatan.
Negara akhirnya lebih sibuk mencari orang setia daripada orang terbaik.
Loyalitas Menggeser Kompetensi
Di titik inilah personalisasi politik menjadi berbahaya.
Banyak pemimpin lebih nyaman bekerja dengan orang dekatnya sendiri. Mereka memilih lingkar aman yang sulit membantah keputusan. Akibatnya, ruang kekuasaan dipenuhi loyalitas, bukan kualitas.
Situasi itu melahirkan pemerintahan medioker.
Jabatan strategis jatuh kepada mereka yang patuh. Kritik dianggap ancaman. Orang kritis perlahan tersingkir dari pusat keputusan. Sementara itu, publik terus menerima narasi bahwa semua berjalan baik-baik saja.
Ironisnya, demokrasi modern justru sering memperhalus pola tersebut.
Pemilu yang dulu dirancang untuk melahirkan pertarungan ide kini lebih sering berubah menjadi kontes popularitas. Figur lebih penting daripada gagasan. Elektabilitas lebih penting daripada kualitas kebijakan.
Media sosial mempercepat perubahan itu.
Platform digital yang seharusnya membuka ruang diskusi publik kini berubah menjadi arena pencitraan, perang buzzer, dan manipulasi persepsi. Karena itu, politik hari ini lebih sibuk membentuk emosi dibanding memperdalam substansi.
Publik akhirnya memilih siapa yang paling viral, bukan siapa yang paling siap.
Dunia Sedang Memasuki Era Personalisasi Politik
Fenomena itu tidak hanya muncul di Indonesia.
Amerika Serikat menghadirkan Donald Trump dengan gaya politik personalnya. Rusia bergerak di bawah dominasi Vladimir Putin. China menempatkan Xi Jinping sebagai pusat arah negara. India juga memperlihatkan pola serupa melalui Narendra Modi.
Masing-masing negara memang memiliki bentuk politik berbeda. Namun semuanya menunjukkan satu kecenderungan yang sama: figur pemimpin terasa lebih besar daripada institusinya.
Karena itu, abad ke-21 tampaknya bukan sekadar era demokrasi modern. Dunia sedang memasuki era personalisasi politik global.
Indonesia berdiri tepat di tengah arus tersebut.
Beberapa tahun terakhir, gejalanya terlihat semakin jelas. Keputusan strategis makin bergantung pada figur. Patronase politik terus menguat. Lembaga pengawas kehilangan daya tekan. Selain itu, batas antara kepentingan publik dan kepentingan kekuasaan semakin kabur.
Pada saat yang sama, politik komunikasi bergerak menuju era post-truth. Banyak elite lebih sibuk mengendalikan persepsi dibanding menjelaskan kenyataan. Mereka memakai media sosial, influencer, dan mesin propaganda digital untuk membentuk opini publik.
Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan mana kebijakan untuk rakyat dan mana kebijakan untuk menjaga kekuasaan.
Demokrasi yang Kehilangan Ruang Koreksi
Bahaya terbesar personalisasi kekuasaan muncul ketika negara mulai alergi terhadap kritik.
Saat figur menjadi pusat segalanya, kritik mudah dianggap serangan pribadi. Perbedaan pendapat terasa seperti ancaman. Oposisi sering diposisikan sebagai musuh.
Situasi itu membuat demokrasi kehilangan ruang koreksi.
Padahal demokrasi membutuhkan kritik agar kekuasaan tetap sehat. Demokrasi membutuhkan oposisi agar negara tidak berjalan sendirian. Demokrasi juga membutuhkan institusi yang kuat agar hukum tidak tunduk kepada satu orang.
Namun ketika figur terlalu dominan, semua hal perlahan melemah.
Inilah ironi politik modern.
Demokrasi tidak selalu mati lewat kudeta atau senjata. Kadang demokrasi justru melemah lewat pemujaan terhadap figur yang terus tumbuh di tengah sistem yang tampak normal.
Pertanyaan yang Harus Dijawab Indonesia
Meski begitu, persoalan utamanya bukan sekadar soal apakah personalisasi politik dapat dihentikan. Hampir semua sistem politik memang cenderung melahirkan figur dominan.
Karena itu, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan figur tersebut terhadap negaranya?
Apakah personalisasi kekuasaan melahirkan kebijakan publik yang unggul? Apakah negara menjadi lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih cerdas? Ataukah kekuasaan hanya memperpanjang umur elite serta lingkar loyalitasnya?
China memakai personalisasi politik untuk membangun dominasi teknologi dunia. Singapura memakainya untuk mempercepat pembangunan nasional. India bergerak menjadi kekuatan ekonomi baru. Bahkan Trump menjual politik personal melalui slogan Make America Great Again.
Lalu Indonesia?
Jawabannya belum benar-benar selesai ditulis.
Namun satu hal terasa semakin jelas rakyat tidak hidup dari slogan demokrasi. Rakyat hidup dari kualitas kebijakan.
Karena itu, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya menghadirkan pemilu yang ramai. Demokrasi juga harus menjaga institusi tetap kuat, membuka ruang kritik, dan memastikan kekuasaan selalu bisa dikoreksi.
Sebab ketika negara terlalu bergantung pada satu figur, demokrasi perlahan berubah menjadi alat pemujaan kekuasaan.
Dan ketika itu terjadi, rakyat mungkin masih memilih pemimpin. Namun rakyat tidak lagi benar-benar memiliki negara.
Demokrasi paling sunyi bukan ketika rakyat dilarang memilih, tetapi ketika rakyat hanya diberi pilihan untuk memuja satu figur yang sama. @dimas
