Tanggal 2 Mei selalu datang dengan seremoni. Setiap tahun, nama Ki Hadjar Dewantara kembali disebut. Namun, tahun ini ada tambahan narasi sertifikasi guru hampir tembus 100 persen. Lalu, pertanyaannya sederhana ini kabar baik, atau sekadar angka yang terlihat baik?
Tabooo.id: Edge – Pertama, pemerintah memang punya target jelas. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan jumlah guru tersertifikasi. Bahkan, dari 65 persen atau sekitar 1,9 juta guru, kini melonjak menjadi 92 persen atau 2,7 juta guru pada 2026.
“Semakin banyak guru yang tersertifikasi, maka semakin banyak pula guru kita yang profesional dan sejahtera,” kata Fajar, Kamis (30/04/2026).
Sekilas, pernyataan itu terdengar logis. Namun, jika ditarik lebih dalam, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah profesionalitas benar-benar lahir dari sertifikat?
Di satu sisi, sertifikasi memang menjanjikan kesejahteraan melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG). Selain itu, sistem juga menetapkan standar yang jelas mulai dari beban mengajar 24 jam hingga penilaian kinerja minimal “Baik”. Dengan kata lain, semuanya terukur.
Akan tetapi, di sisi lain, justru di situlah letak problemnya. Karena ketika semua diukur, pendidikan perlahan kehilangan ruang tak terukur yakni relasi, empati, dan makna.
Konteks Sejarah
Jika kita mundur ke era kemerdekaan, peran guru jauh berbeda. Saat itu, guru bukan sekadar profesi. Sebaliknya, mereka adalah penggerak kesadaran.
Ki Hadjar Dewantara pernah mengatakan:
“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.”
Artinya, guru memimpin, membangun, sekaligus mendorong dari belakang.
Namun kini, peran itu mulai bergeser. Bukan hilang, tetapi berubah arah.
Guru tidak hanya mengajar. Mereka juga harus menginput data, mengejar jam, serta memastikan sistem tidak menandai mereka sebagai “tidak memenuhi syarat”.
Suara Kritis
Dalam konteks ini, sejumlah akademisi sudah lama mengingatkan. Sejarawan pendidikan Asvi Warman Adam pernah menyoroti kecenderungan “formalisasi tanpa substansi”.
Sementara itu, sosiolog Ariel Heryanto juga menyebut bahwa sistem modern sering kali lebih sibuk mengukur daripada memahami.
Dengan demikian, persoalannya bukan pada sertifikasi itu sendiri. Melainkan pada cara kita memaknainya.
Twist (Tabooo Core)
Ini bukan sekadar kebijakan sertifikasi. Sebaliknya, ini adalah perubahan cara kita melihat guru. Dari pendidik manusia menjadi unit yang terverifikasi.
Human ImpactT
Lalu, dampaknya terasa dekat. Jika kamu pernah punya guru yang menginspirasi, kemungkinan besar itu bukan karena sertifikatnya. Sebaliknya, itu karena cara dia mengajar, cara dia peduli, dan cara dia memahami muridnya.
Namun sekarang, ketika sistem lebih fokus pada angka, relasi justru berisiko terpinggirkan. Akibatnya, yang perlahan hilang bukan hanya kualitas. Tetapi juga makna.
Analisis Tabooo
Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan profesionalitas. Itu wajar. Bahkan, itu penting.
Namun di sisi lain, pendidikan bukan industri manufaktur. Oleh karena itu, tidak semua hal bisa distandardisasi.
Ironisnya, ketika semua guru harus memenuhi parameter yang sama, kreativitas justru bisa tereduksi. Padahal, pendidikan seharusnya hidup dari keberagaman cara mengajar.
Lebih jauh lagi, kita terus merayakan “kemerdekaan pendidikan” setiap 2 Mei. Akan tetapi, pada saat yang sama, kita juga mempersempit definisi tentang apa itu guru yang “layak”.
Closing
Akhirnya, Hardiknas seharusnya bukan hanya tentang capaian angka. Sebaliknya, ini tentang arah.
Karena jika guru hanya dinilai dari sertifikat, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas. Melainkan kemerdekaannya.
Kalimat Nyentil
Kalau guru harus memenuhi semua syarat sistem, lalu siapa yang memastikan sistem itu masih manusiawi?. @teguh
