Feodalisme masih membentuk relasi kuasa di Indonesia. Dari loyalitas buta hingga anti-diskusi, warisan ini terus menghambat perubahan.
Tabooo.id – Bayangkan seseorang memegang telepon pintar paling canggih. Layarnya jernih, memorinya besar, dan teknologinya setara negara maju. Namun, setiap hari ia tetap mempercayai kabar bohong, mengagungkan simbol tanpa memahami maknanya, serta menolak pengetahuan hanya karena berbeda dari keyakinannya.
Masalahnya bukan terletak pada telepon yang ia gunakan.
Sebaliknya, masalah itu muncul dari cara ia memahami dunia.
Mungkin analogi tersebut terdengar keras. Namun, kritik serupa pernah muncul dalam pemikiran Tan Malaka, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir ketika mereka membahas kemerdekaan Indonesia. Bagi mereka, bangsa ini tidak hanya menghadapi persoalan kemiskinan atau kekurangan modal. Lebih dari itu, Indonesia menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni cara berpikir dan budaya yang membentuk kehidupan sosialnya.
Di titik inilah perdebatan besar dimulai.
Ketika Marx Tidak Cukup Menjelaskan Indonesia
Selama bertahun-tahun, banyak orang membaca persoalan sosial Indonesia melalui kacamata Karl Marx. Dalam teori Marx klasik, konflik utama lahir dari hubungan produksi, yaitu pertarungan antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang bekerja di bawahnya.
Namun, sejumlah pemikir Indonesia melihat persoalan yang berbeda.
Marx membangun teorinya dengan mengamati masyarakat Eropa yang sudah melewati Renaissance dan Aufklärung. Karena itu, masyarakat Eropa mengalami revolusi ilmu pengetahuan, memperkuat rasionalitas, dan mengkritik otoritas feodal maupun keagamaan yang mengekang kebebasan berpikir.
Sementara itu, Indonesia menempuh jalur sejarah yang berbeda.
Karena itu, Tan Malaka melalui Madilog dan Hatta melalui berbagai tulisan ekonominya berusaha menjelaskan bahwa bangsa ini tidak bisa begitu saja meminjam teori yang lahir dari pengalaman Eropa. Sebelum membahas produksi dan distribusi kekayaan, Indonesia harus terlebih dahulu menghadapi persoalan yang lebih mendasar, yakni kualitas cara berpikir masyarakatnya.
Dengan kata lain, masalah utama berada pada fase pra-produksi.
Ketika masyarakat lebih mempercayai simbol daripada fakta, lebih mengutamakan mitos daripada pengetahuan, dan lebih menghindari kritik daripada dialog, pembangunan ekonomi akan berjalan pincang. Akibatnya, kemajuan material sulit berjalan seiring dengan kemajuan kesadaran.
Feodalisme yang Tidak Pernah Benar-Benar Pergi
Para pemikir progresif Indonesia terus mengkritik feodalisme karena budaya ini menjadi salah satu penghambat terbesar bagi kemajuan bangsa.
Feodalisme tidak hanya hidup di lingkungan kerajaan atau bangsawan.
Sebaliknya, feodalisme hadir dalam cara masyarakat memandang kekuasaan. Budaya ini muncul ketika masyarakat menempatkan jabatan di atas kemampuan, menganggap kritik sebagai ancaman, serta menghargai loyalitas buta lebih tinggi daripada argumentasi.
Negara-negara Asia Timur pernah menghadapi persoalan serupa. Namun, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok menjalankan transformasi budaya yang panjang. Mereka mengkritik berbagai struktur sosial lama yang menghambat kemajuan. Selain itu, mereka mengganti hirarki sosial yang tertutup dengan sistem meritokrasi yang memberi ruang lebih besar bagi kompetensi.
Tentu saja, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam.
Namun, perubahan tersebut mendorong industrialisasi dan mempercepat modernisasi. Karena itu, negara-negara tersebut berhasil membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi persoalan yang sama hingga hari ini.
Indonesia memang membangun banyak institusi modern. Selain itu, teknologi berkembang sangat cepat. Namun, pola hubungan sosial masih sering mempertahankan logika feodal yang menempatkan kekuasaan di atas pengetahuan. Akibatnya, modernisasi sering berhenti pada tampilan luar tanpa mengubah cara berpikir yang mendasarinya.
Kapitalisme yang Belum Selesai
Karena itulah sejumlah ekonom dan pemikir Indonesia berpendapat bahwa Indonesia bahkan belum sepenuhnya memasuki kapitalisme modern.
Pandangan ini memang terdengar kontroversial.
Indonesia mengekspor batu bara, nikel, sawit, gas, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Akan tetapi, negara lain justru menikmati sebagian besar nilai tambah dari komoditas tersebut.
Karena itu, pola ekonomi Indonesia sering mengingatkan pada sistem kolonial yang bertumpu pada eksplorasi, eksploitasi, akumulasi, dan monopoli.
Sukarno menyebut pola tersebut sebagai neokolonialisme.
Selain itu, ekonom Revrisond Baswir melihat banyak ciri ekonomi Indonesia masih menyerupai kapitalisme primitif yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya, bukan pada industrialisasi yang menciptakan kemandirian ekonomi.
Akibatnya, pemerintah memang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu menghasilkan transformasi sosial yang mendalam. Di sisi lain, ketimpangan dan ketergantungan justru tetap bertahan.
Mengapa Kata “Kiri” Selalu Menjadi Masalah?
Ironisnya, diskusi seperti ini sering berhenti bahkan sebelum dimulai.
Begitu istilah “kiri” muncul, sebagian orang langsung menghubungkannya dengan komunisme. Padahal, tradisi pemikiran kiri memiliki spektrum yang sangat luas.
Ada sosial demokrasi, sosialisme religius, sosialisme demokratik, marxisme humanis, dan berbagai aliran lain yang sering saling mengkritik.
Karena itu, persoalan utamanya bukan terletak pada istilah kiri itu sendiri.
Sebaliknya, persoalan utama muncul dari lemahnya budaya literasi.
Banyak orang mengganti argumen dengan label. Selain itu, sebagian orang mengganti diskusi dengan stigma. Akibatnya, ruang dialog menjadi semakin sempit.
Padahal, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa banyak tokoh nasional mengadopsi gagasan sosialisme tanpa harus menjadi komunis.
Islam dan Sosialisme: Pertentangan atau Kesalahpahaman?
Perdebatan menarik muncul ketika orang membahas hubungan Islam dan sosialisme.
Tokoh sosialis Belanda Henk Sneevliet melihat bahwa Islam tidak selalu bertentangan dengan sosialisme. Sementara itu, HOS Tjokroaminoto juga menyampaikan pandangan serupa dalam buku Islam dan Sosialisme yang terbit pada 1924.
Bagi Tjokroaminoto, prinsip keadilan sosial memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam.
Lalu, mengapa banyak orang menganggap keduanya bertentangan?
Salah satu jawabannya terletak pada cara membaca realitas.
Banyak orang memahami kalimat Marx bahwa “agama adalah candu masyarakat” secara harfiah. Padahal, Marx menulis pernyataan tersebut dalam konteks Eropa abad ke-19.
Saat itu, sebagian institusi keagamaan mendukung struktur kekuasaan yang menindas masyarakat. Karena itu, Marx mengkritik fungsi sosial agama dalam konteks tertentu, bukan keberadaan semua agama dalam setiap ruang dan waktu.
Pemahaman inilah yang mendorong Sukarno, Sjahrir, dan Tan Malaka menolak penerapan model Bolshevik secara mentah di Indonesia.
Mereka memahami bahwa Indonesia memiliki realitas yang berbeda.
Dalam banyak situasi, agama justru mendorong perlawanan terhadap ketidakadilan, membangun solidaritas sosial, dan menggerakkan perjuangan pembebasan.
Pertarungan Sebenarnya Ada di Kepala Kita
Mazhab Frankfurt seperti Adorno, Horkheimer, dan Habermas mengkritik sosialisme yang hanya berfokus pada perebutan negara.
Menurut mereka, perubahan tidak cukup berhenti pada struktur politik.
Sebaliknya, perubahan harus menyentuh budaya, ideologi, dan kesadaran masyarakat.
Di titik inilah kritik Tan Malaka terasa sangat relevan.
Kemerdekaan politik memang penting. Namun, kemerdekaan berpikir jauh lebih menentukan masa depan bangsa.
Sebab, kemerdekaan formal tidak otomatis melahirkan kemerdekaan mental. Sebaliknya, masyarakat yang berani berpikir kritis akan lebih mampu menjaga kebebasannya.
Indonesia bisa membangun institusi demokrasi, mengadopsi teknologi modern, dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, selama budaya feodal, sikap anti-pengetahuan, dan ketakutan terhadap diskusi masih bertahan, perubahan hanya bergerak di permukaan.
Karena itu, persoalan ini bukan sekadar soal ekonomi.
Selain itu, persoalan ini juga bukan sekadar soal ideologi.
Lebih jauh lagi, persoalan ini menyangkut cara masyarakat memahami kenyataan.
Pada akhirnya, bangsa tidak tumbuh hanya karena sumber daya alam atau investasi. Sebaliknya, bangsa tumbuh ketika warganya berani berpikir kritis, berani mempertanyakan kemapanan, dan berani mengubah cara pandang yang membelenggu dirinya sendiri.
Maka, pertanyaan yang paling tidak nyaman sekaligus paling penting untuk dijawab bukanlah apakah Indonesia sudah merdeka.
Melainkan apakah cara berpikir kita sudah benar-benar bebas? @dimas
