Anarkisme tidak selalu dikalahkan melalui perdebatan, tetapi sering dipatahkan lewat perubahan makna. Kekuasaan cukup mengubahnya dari kritik terhadap dominasi menjadi sinonim kerusuhan. Setelah itu, publik akan menolak gagasannya sebelum sempat memahami apa yang sebenarnya dipersoalkan.
Sejak itu, pembicaraan tidak lagi bergerak menuju akar kemarahan. Publik hanya diajak melihat siapa yang wajahnya tertutup, melempar batu, atau dianggap mengganggu ketertiban.
Padahal, anarkisme bukan sekadar gaya demonstrasi.
Gerakan ini merupakan tradisi politik yang telah berdebat dengan negara, kapitalisme, sosialisme, kepemilikan, agama, dan hierarki selama lebih dari satu abad.
Masalahnya, masyarakat Indonesia lebih sering menerima labelnya daripada mempelajari pemikirannya.
Kekuasaan Tidak Selalu Menyita Buku, Kadang Cukup Mengubah Kamus
Dalam percakapan sehari-hari, kata “anarki” hampir selalu berarti kekacauan.
Tawuran disebut anarkis. Kerusuhan stadion dianggap anarkis. Perusakan dalam demonstrasi juga mendapat sebutan yang sama.
Pengulangan itu akhirnya menghapus perbedaan antara tindakan anarkistis dan anarkisme sebagai ideologi.
Perubahan makna tersebut membawa akibat politik.
Ketika anarko sudah identik dengan kriminalitas, negara tidak perlu menjawab kritik ideologisnya. Pejabat tidak perlu membahas ketimpangan kekuasaan atau dominasi ekonomi.
Mereka cukup menampilkan kaca pecah.
Satu gambar kerusakan dapat mengalahkan sejarah panjang pemikiran.
Yang dihilangkan bukan hanya makna sebuah kata, tetapi juga hak publik untuk memahami gagasan sebelum menghakiminya.
Anarkisme Tidak Membenci Aturan, Ia Mencurigai Penguasa
Anarkisme sering digambarkan sebagai dunia tempat setiap orang dapat melakukan apa saja.
Namun, gambaran itu terlalu sederhana.
Banyak tradisi anarkisme tidak menolak aturan yang disepakati bersama. Mereka menolak aturan yang turun dari struktur kekuasaan tanpa partisipasi setara dari orang yang harus mematuhinya.
Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi.
Negara membangun ketertiban melalui otoritas terpusat. Ia membuat hukum, memungut pajak, mengatur wilayah, dan mengendalikan aparat pemaksa.
Sebaliknya, anarkisme membayangkan organisasi sosial melalui asosiasi sukarela, federasi horizontal, bantuan timbal balik, dan pengelolaan bersama.
Jadi, pertentangannya bukan sekadar antara ketertiban dan kekacauan.
Pertarungan sebenarnya berlangsung antara dua cara menciptakan keteraturan.
Cara pertama membangunnya dari atas. Sementara itu, cara kedua mencoba menyusunnya dari bawah.
Pertanyaan anarkisme bukan, “Bagaimana masyarakat hidup tanpa aturan?”
Pertanyaannya lebih mengganggu: “Mengapa sebagian manusia berhak memerintah manusia lain?”
Negara dan Anarkisme Membaca Manusia secara Berlawanan
Negara modern berdiri di atas satu asumsi besar: masyarakat membutuhkan otoritas untuk mencegah kekacauan.
Tanpa hukum, aparat, pengadilan, dan pemerintahan, manusia dianggap akan saling menyerang. Karena itu, ketertiban membutuhkan kekuatan yang mampu memaksa.
Anarkisme memulai dari kecurigaan berbeda.
Bagaimana ketika kekuasaan yang dibangun untuk mencegah kekerasan justru menjadi sumber kekerasan? Apa yang terjadi saat hukum lebih kuat melindungi kepemilikan daripada kehidupan manusia?
Karena itu, anarkisme tidak hanya mengkritik pemimpin buruk.
Ia mencurigai struktur yang membuat satu kelompok dapat mengendalikan kehidupan kelompok lain. Kecurigaan itu tetap berlaku meskipun kekuasaan diperoleh melalui prosedur resmi.
Di titik ini, pemilu tidak otomatis menyelesaikan persoalan.
Pemilu dapat mengganti orang yang memerintah. Namun, hubungan antara penguasa dan yang dikuasai tetap berdiri.
Bagi pemikiran anarkis, pergantian wajah di puncak belum tentu mengubah susunan kekuasaan di bawahnya.
Sosialisme Ingin Merebut Negara, Anarkisme Tak Percaya Negara Bisa Dijinakkan
Anarkisme berkembang dalam perdebatan besar gerakan sosial abad ke-19.
Kaum Marxis dan anarkis sama-sama mengkritik kapitalisme serta kepemilikan alat produksi yang terkonsentrasi. Keduanya juga menempatkan kelas pekerja sebagai kekuatan penting dalam perubahan sosial.
Namun, mereka berpisah soal jalan yang harus ditempuh.
Sejumlah tradisi Marxis memandang negara dapat direbut dan dipakai sebagai tahap menuju masyarakat tanpa kelas. Sebaliknya, kaum anarkis melihat negara sebagai struktur dominasi yang tidak kehilangan sifatnya hanya karena dikuasai kelompok berbeda.
Bagi anarkisme, alat yang hierarkis akan menghasilkan tatanan hierarkis.
Revolusi yang membangun kekuasaan terpusat berisiko melahirkan elite baru. Penguasanya berganti, tetapi masyarakat kembali hidup di bawah perintah.
Perdebatan tersebut melahirkan berbagai cabang anarkisme.
Anarko-komunisme menekankan kehidupan komunal dan distribusi berdasarkan kebutuhan. Sementara itu, anarko-sindikalisme menjadikan organisasi pekerja sebagai alat perjuangan sekaligus dasar pengelolaan tempat kerja.
Tradisi lain menaruh perhatian pada kebebasan individu, feminisme, ekologi, dan perlawanan terhadap kolonialisme.
Artinya, anarkisme bukan organisasi tunggal dengan satu kitab suci.
Ia merupakan keluarga gagasan yang sama-sama mencurigai dominasi, tetapi tidak selalu sepakat tentang cara membongkarnya.
Sebelum Kaus Hitam, Ada Pelabuhan, Pekerja, dan Rumah Baca
Di Indonesia, anarkisme kerap dianggap sebagai produk baru yang datang bersama internet dan budaya punk.
Sejarah menunjukkan cerita yang lebih panjang.
Gagasan anarkisme telah bersentuhan dengan Hindia Belanda sejak awal abad ke-20. Jaringan anarkis Tionghoa mendirikan rumah baca, menerbitkan surat kabar, dan terlibat dalam pengorganisasian pekerja.
Aktivis di Hindia Belanda juga terhubung dengan jaringan di Tiongkok, Filipina, dan Malaya Inggris. Sejumlah rumah baca mulai berdiri sejak 1909 dan berkembang menjadi ruang pendidikan serta organisasi politik longgar.
Pemerintah kolonial memahami bahwa rumah baca tidak hanya menyediakan buku.
Tempat semacam itu dapat mengajarkan orang membaca kekuasaan.
Karena itu, pengawasan, penahanan, deportasi, dan pembatasan organisasi menjadi bagian dari respons kolonial. Naskah riset yang menjadi dasar artikel ini juga memetakan hubungan anarkisme dengan gerakan pekerja, jaringan antikolonial, dan komunitas Tionghoa.
Namun, jejak tersebut tersingkir dari ingatan nasional.
Kita akhirnya mengenal anarkisme melalui kerusuhan, bukan melalui sejarah pekerja dan penerbitan.
Orde Baru Tidak Hanya Menguasai Negara, tetapi Juga Ingatan
Setelah 1965, Orde Baru menutup sebagian besar ruang bagi pemikiran kiri.
Pembatasan tersebut tidak hanya menyasar organisasi. Negara juga mengontrol buku, pendidikan, media, bahasa, dan ingatan publik.
Berbagai gagasan yang menentang kapitalisme atau kekuasaan negara masuk ke dalam satu kotak ancaman. Komunisme, sosialisme, anarkisme, dan kritik radikal sering melebur dalam ketakutan yang sama.
Akibatnya, masyarakat tidak dibiasakan membedakan teori.
Publik hanya dilatih mengenali bahaya.
Ketika sebuah pemikiran dikeluarkan dari ruang pendidikan, masyarakat kehilangan perangkat untuk menilainya. Mereka hanya mengenal stigma yang disediakan kekuasaan.
Anarkisme kemudian tidak perlu dibantah.
Ia cukup disebut anarki.
Satu perubahan istilah membuat filsafat politik terlihat seperti tindak pidana.
Punk Membawa Pulang Gagasan, tetapi Estetika Mengambil Alih
Menjelang berakhirnya Orde Baru, anarkisme menemukan jalan kembali melalui subkultur punk.
Musik, zine, ruang kolektif, distribusi mandiri, dan etos Do It Yourself membuka jalur alternatif bagi gagasan anti-otoritarian.
Punk tidak hanya menawarkan suara keras.
Ia menunjukkan bahwa produksi budaya tidak harus menunggu label rekaman, perusahaan besar, atau lembaga resmi. Orang dapat menerbitkan tulisan, membuat acara, membangun jaringan, dan mengelola ruang secara mandiri.
Penelitian mengenai punk di Indonesia menunjukkan hubungan kuat antara subkultur tersebut dan kemunculan kembali gagasan anarkis setelah represi panjang terhadap politik kiri.
Namun, keberhasilan visual itu membawa jebakan.
Publik lebih mudah mengingat jaket hitam, simbol A dalam lingkaran, rambut punk, dan wajah tertutup. Gagasan tentang solidaritas pekerja atau kebebasan dari dominasi justru tertinggal.
Anarkisme akhirnya kembali dikenal.
Sayangnya, yang paling dikenal adalah kostumnya.
Kaus Hitam Melindungi Identitas, tetapi Tidak Selalu Melindungi Pesan
Black bloc sering dianggap sebagai nama organisasi rahasia.
Padahal, ia merupakan taktik dalam aksi massa.
Peserta mengenakan pakaian serupa untuk menciptakan anonimitas kolektif. Keseragaman menyulitkan aparat mengidentifikasi individu atau menentukan pemimpin gerakan.
Taktik tersebut sesuai dengan struktur gerakan yang desentralistik.
Tidak ada ketua umum yang mudah dipanggil. Kantor pusat yang dapat ditutup pun tidak tersedia. Seluruh jaringan juga tidak bergantung pada satu struktur formal yang bisa dibubarkan.
Namun, kekuatan tersebut sekaligus menjadi kelemahan.
Tanpa komando tunggal, tidak ada pihak yang dapat memastikan semua peserta memakai cara serupa. Demonstrasi damai, vandalisme simbolik, pertahanan diri, dan kekerasan bisa muncul dalam ruang yang berdekatan.
Satu orang memecahkan kaca. Kamera merekamnya.
Seluruh gerakan kemudian dipaksa menanggung gambar tersebut.
Kaus hitam mungkin melindungi identitas individu.
Namun, ia tidak selalu mampu melindungi makna perjuangan.
Setiap Api Memberi Kekuasaan Cerita yang Lebih Mudah
Kericuhan May Day di Bandung pada 1 Mei 2026 kembali memperlihatkan pola tersebut.
Polda Jawa Barat awalnya menetapkan enam orang sebagai tersangka atas dugaan pembakaran dan perusakan fasilitas. Pada 13 Mei 2026, polisi menyatakan telah menangkap 13 orang terkait kericuhan tersebut. Seluruh tuduhan tetap harus diuji melalui pembuktian hukum.
Namun, kerusakan segera mendominasi seluruh cerita.
Ketika api muncul, tuntutan pekerja kehilangan ruang. Kritik terhadap ketimpangan juga kalah oleh rekaman beberapa detik.
Pola serupa terlihat pada May Day Bandung 2019.
Komnas HAM menerima pengaduan mengenai penangkapan 619 orang. Jumlah itu terdiri dari 326 orang dewasa dan 293 anak di bawah umur. Sebanyak 14 orang yang ditangkap merupakan perempuan.
Lembaga tersebut juga menerima laporan dugaan kekerasan serta perlakuan merendahkan terhadap orang-orang yang diamankan.
Dua hal dapat benar pada saat bersamaan.
Perusakan perlu dipertanggungjawabkan. Dugaan kekerasan aparat juga wajib diperiksa.
Namun, narasi publik jarang memberi ruang seimbang bagi keduanya.
Kekerasan demonstran tampil sebagai tindakan dengan pelaku jelas. Sebaliknya, kekerasan aparat sering menghilang di balik kata “bentrokan”, “kericuhan”, atau “pembubaran”.
Media Tidak Hanya Melaporkan Kekacauan, tetapi Menentukan Pelakunya
Kalimat jurnalistik tidak pernah sepenuhnya polos.
Bandingkan dua susunan berikut.
“Polisi memukul demonstran setelah massa melempar batu.”
Kemudian lihat kalimat ini:
“Sejumlah demonstran terluka setelah kericuhan pecah.”
Kalimat kedua tidak berbohong tentang adanya korban. Namun, subjek yang menyebabkan luka menghilang.
Kericuhan seolah memiliki tangan sendiri.
Sebaliknya, ketika demonstran merusak fasilitas, pelakunya sering tampil lengkap. Media menyebut pakaian, simbol, dugaan afiliasi, bahkan ideologinya.
Penelitian dalam Jurnal Media dan Komunikasi Universitas Airlangga menganalisis representasi kelompok anarko dalam pemberitaan media arus utama. Kajian tersebut menemukan bias yang lebih menonjolkan kekerasan serta vandalisme daripada gagasan dan konteks sosial gerakannya.
Hal tersebut tidak berarti setiap redaksi menjalankan perintah negara.
Ekonomi perhatian juga bekerja.
Api menghasilkan gambar. Bentrokan mendatangkan klik. Sementara itu, sejarah ideologi membutuhkan waktu dan kesabaran.
Algoritma menyukai sesuatu yang meledak.
Kekuasaan diuntungkan ketika ledakan itu kehilangan sebab.
Ketertiban Bisa Berjalan tanpa Keadilan
Negara sering menempatkan ketertiban sebagai lawan dari kekacauan.
Namun, ketertiban tidak selalu berarti keadilan.
Upah rendah dapat berlangsung dengan tertib. Penggusuran bisa berjalan sesuai prosedur. Ketimpangan juga dapat dipertahankan melalui undang-undang yang sah.
Tidak ada kaca yang pecah.
Namun, kehidupan orang tetap hancur perlahan.
Di sinilah anarkisme mengganggu politik ketertiban.
Ia mempertanyakan apakah keteraturan hanya dinilai dari jalan yang tidak macet dan gedung yang tetap utuh. Bagaimana dengan pekerja yang tidak mampu hidup layak?
Kekuasaan menyukai ketertiban karena ia membuat struktur terlihat normal.
Anarkisme mencurigai normalitas tersebut.
Tidak semua kekacauan berarti pembebasan. Namun, sesuatu yang tertib juga belum tentu adil.
Kekerasan Tidak Membuktikan Ideologi, tetapi Bisa Mengubur Pesannya
Membedakan anarkisme dari kerusuhan bukan berarti membenarkan semua tindakan yang dilakukan atas namanya.
Pembakaran, penyerangan, dan perusakan tetap membawa konsekuensi. Apalagi jika tindakan tersebut membahayakan manusia atau merusak fasilitas yang dipakai masyarakat.
Kemarahan politik tidak membuat semua cara menjadi benar.
Gerakan yang berbicara tentang kebebasan harus menjelaskan bagaimana keselamatan dijaga. Mereka yang menolak dominasi juga perlu memastikan tindakannya tidak menciptakan ketakutan baru.
Namun, tindakan seseorang tidak otomatis menjadi definisi seluruh ideologi.
Pejabat yang korup tidak membuat demokrasi berarti korupsi. Kekerasan aparat juga tidak membuat semua pendukung negara otomatis menyukai kekerasan.
Standar yang sama harus berlaku kepada anarkisme.
Kritik tindakannya.
Periksa gagasannya.
Jangan mencampurkan keduanya hanya karena pencampuran tersebut terasa lebih mudah.
Ketika Label Menggantikan Bukti
Kamu tidak perlu menjadi anarkis untuk mempersoalkan penggunaan sebuah label.
Yang dipertaruhkan bukan kemenangan atau kekalahan anarkisme.
Persoalannya adalah apakah publik masih memiliki hak memahami sebuah gagasan sebelum ikut menghukumnya.
Hari ini, kata anarko dapat menghapus perbedaan antara pemikir, pekerja, anak punk, demonstran, perusak, dan orang yang kebetulan berada di lokasi.
Besok, istilah lain dapat bekerja dengan cara serupa.
“Radikal” bisa menggantikan bukti. “Provokator” dapat menghapus tuntutan. Sementara itu, “anti-pembangunan” bisa membungkam warga yang menolak kehilangan tanah.
Ketika label mengambil alih, individu tidak lagi dinilai berdasarkan tindakannya.
Mereka diadili melalui kategori.
Kekuasaan Paling Stabil adalah Kekuasaan yang Menentukan Arti
Negara tidak selalu membutuhkan larangan resmi untuk mematikan sebuah gagasan.
Kadang, kekuasaan hanya perlu memastikan masyarakat salah memahami gagasan tersebut.
Anarkisme dipotong dari sejarahnya. Kaus hitam dipisahkan dari tuntutannya. Kemarahan dicabut dari kondisi yang melahirkannya.
Setelah itu, publik hanya melihat kekacauan.
Kita tentu boleh menolak anarkisme. Kita juga berhak mengkritik taktik, kelemahan, dan kontradiksi di dalamnya.
Namun, penolakan yang jujur hanya mungkin muncul setelah pemahaman.
Sebab, ketika sebuah ideologi sudah dihukum sebelum dibaca, yang sedang dijaga bukan sekadar ketertiban.
Yang sedang dijaga adalah monopoli kekuasaan atas cara kita memahami dunia. @tabooo
