Sengketa ruko masuk meja hukum. Armuji menjawab dengan bahasa yang lebih gampang dipahami warga jalan. Adi rmuji beserta beberapa jajarannya dituntut Rp25 Miliar
Tabooo.id – Dituntut Rp25 miliar menjadi angka besar dalam sengketa ruko di Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ikut menghadapi gugatan tersebut.
Namun, responsnya justru terdengar santai. “Rp 25 miliar mending di gae aspal dalan Mending dibuat Aspal Jalan )”, Armuji mengucapkan kalimat itu pada Sabtu, 08/08/2026.
Alih-alih masuk ke istilah hukum, ia membawa nominal tersebut ke sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan warga: jalan dan aspal.
Seketika, angka gugatan punya wajah baru jadi bukan lagi sekadar Rp25 miliar tapi kini publik bisa membayangkannya sebagai jalan yang mulus.
Sengketa Ruko Masuk Pengadilan
Di balik candaan tersebut, perkara ini tetap memiliki persoalan hukum yang serius. Pengadilan Negeri Surabaya mencatat perkara Nomor 886/Pdt.G/2026/PN Sby sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
Parahita Ardyakirana mengajukan gugatan tersebut. Lima pihak menghadapi gugatan sebagai tergugat. Mereka terdiri atas BRI, KPKNL Surabaya, Bagus Andri Dwi Putra, Eri Cahyadi, dan Armuji.
Penggugat mengaitkan perkara itu dengan pencemaran nama baik serta sejumlah klaim kerugian. Karena itu, publik perlu memisahkan humor dari substansi perkara.
Satu kalimat bisa menghibur timeline. Proses hukum tetap membutuhkan pembuktian.
Armuji Bantah Terlibat Lelang
Mengenai proses pelelangan, Armuji menyatakan dirinya tidak ikut terlibat.
“Lelang gak melok, opo-opo gak melok, duit e mbah sangkil ta ya opo (lelang enggak ikut, apa-apa enggak ikut, uangnya embahmu atau ya apa),” Nada bercanda muncul dalam pernyataan tersebut.
Sesudahnya, ia melontarkan kalimat yang membuat angka Rp25 miliar semakin mencolok.
“Iku sing nuntut wong gendeng, Rp 25 miliar mending di gae aspal dalan ( Itu yang nuntut orang gila. Rp 25 miliar mending untuk ngaspal jalan ),”
Bahasa itu tentu berbeda dari istilah dalam dokumen pengadilan. Justru kontras tersebut membuat pernyataannya mudah ditangkap publik.
Satu pihak membawa nominal Rp25 miliar sebagai tuntutan. Pihak lain mengubah angka tersebut menjadi gambaran aspal jalan.
Meja hukum bertemu jalan raya. Timeline pun mendapat bahan obrolan baru.
Ketika Rp25 Miliar Berubah Menjadi Aspal
Nominal sebesar Rp25 miliar memang gampang menarik perhatian.
Dalam perkara perdata, angka tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang harus diuji melalui persidangan.
Bagi masyarakat, jumlah sebesar itu terasa lebih konkret ketika mereka membayangkannya sebagai fasilitas umum.
Jalan mulus lebih mudah divisualisasikan daripada petitum. Aspal juga terasa lebih dekat daripada istilah perbuatan melawan hukum.
Namun, imajinasi publik tidak dapat menggantikan proses hukum. Nilai gugatan tidak otomatis berarti uang tersebut sudah pasti berpindah tangan.
Hakim tetap perlu memeriksa dalil, bukti, hubungan sebab-akibat, serta dasar kerugian yang diajukan.
Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Gugatan
Kuasa hukum Armuji, Riski Wahyu Perdana, ikut mempertanyakan dasar tuntutan tersebut.
“Kalau menurut kami, ya enggak masuk akal karena dalam kaitan ini pun menurut kami ya enggak ada penjelasan yang pasti,” kata Riski kepada Kompas.com pada Jumat, 07/08/2026.
Menurut Riski, Parahita sebelumnya terlibat persoalan utang-piutang dengan bank. Ia menjelaskan bahwa ruko tersebut berstatus IPT atau Izin Pemakaian Tanah.
Status IPT itu, menurut penjelasannya, telah berakhir pada 2024. Selain itu, proses lelang ruko berlangsung sebanyak tiga kali.
Pada akhirnya, Bagus Andri Dwi Putra membeli ruko tersebut. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari penjelasan pihak Armuji mengenai posisi mereka dalam perkara.
Hukum Tidak Berjalan dengan Punchline
Ucapan Armuji memang memiliki banyak unsur yang mudah menjadi viral. Pejabat publik menjadi salah satunya dan angka Rp25 miliar menambah daya tarik.
Sengketa ruko menghadirkan konflik. Kemudian, kata “aspal” memberikan elemen humor yang mudah divisualisasikan.
Formula EDGE pun terbentuk, Yaitu Pejabat + sengketa + Rp25 miliar + humor = bahan viral.
Namun, viralitas tidak menentukan hasil perkara. Mahkamah Konstitusi pada 02/08/2026 menekankan pentingnya pembuktian dalam perkara pencemaran nama baik.
Dalam proses tersebut, hakim perlu menilai alat bukti secara cermat dan rasional. Artinya, pernyataan paling populer tidak otomatis menjadi kebenaran hukum.
Sebaliknya, sebuah tuduhan dalam gugatan juga belum membuktikan kesalahan pihak tergugat. Timeline punya komentar. Pengadilan punya bukti. Keduanya tetap berada di ruang yang berbeda.
Kenapa Ucapan Armuji Mudah Menyebar?
Jawabannya sederhana: bahasa warga lebih cepat dipahami. Istilah “aspal jalan” langsung menghasilkan gambaran visual.
Nominal Rp25 miliar kemudian membuat rasa penasaran semakin tinggi.Status Armuji sebagai pejabat publik turut memperbesar perhatian.
Sementara itu, sengketa hukum menyediakan konflik yang jelas. Akibatnya, satu kalimat bisa berkembang menjadi meme, reels, komentar, hingga bahan polling.
Meski begitu, viralitas hanya membuka percakapan. Setelah tawa reda, publik tetap perlu kembali kepada pertanyaan utama.
Apa dasar tuntutannya? Bagaimana penggugat menghitung kerugiannya? Apa hubungan setiap tergugat dengan sengketa tersebut? Bukti apa yang akan muncul dalam persidangan?
Bukan Sekadar Soal Aspal
Di sinilah cerita tersebut memiliki lapisan kedua. Ucapan “mending buat aspal jalan” memang terdengar lucu.
Namun, kalimat tersebut juga memperlihatkan benturan antara angka hukum dan persepsi publik. Ruang pengadilan melihat Rp25 miliar sebagai bagian dari tuntutan.
Masyarakat dapat membayangkan nominal yang sama sebagai jalan, jembatan, sekolah, atau fasilitas umum.
Akibatnya, satu angka mempunyai dua cerita. Pejabat menggunakan bahasa sederhana untuk berkomunikasi.
Publik menangkap pesan tersebut melalui pengalaman sehari-hari. Sementara itu, pengadilan tetap bekerja berdasarkan bukti dan prosedur.
Sesuatu yang mudah dibayangkan belum tentu mudah dibuktikan.
Rp25 Miliar, Dua Perspektif
Coba letakkan nominal tersebut di tengah dua perspektif.
Cerita pertama berbunyi:
“Ini nilai kerugian yang harus diuji.”
Perspektif lainnya berkata:
“Ini duit yang lebih enak buat ngaspal jalan.”
Keduanya terdengar sederhana Namun, konsekuensinya berbeda. Gugatan membutuhkan bukti dan proses.
Sebaliknya, komentar publik membutuhkan konteks. Karena itu, pembaca perlu membedakan nilai tuntutan dengan putusan pengadilan.
Jangan menganggap angka gugatan sebagai uang yang sudah pasti keluar. Pada saat yang sama, komentar pejabat juga tidak bisa menjadi jawaban final atas seluruh perkara.
Rabu, 12 Agustus Menjadi Titik Berikutnya
Berdasarkan materi kasus yang Anda berikan, para pihak dijadwalkan menghadapi agenda di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu, 12/08//2026.
Momentum tersebut akan membawa persoalan dari timeline kembali menuju ruang persidangan.
Untuk sementara, aspal masih menjadi punchline. Nominal Rp25 miliar masih menjadi angka tuntutan.
Kebenaran hukumnya masih menunggu proses pembuktian. Di sinilah perbedaan meme dan hukum terlihat jelas.
Meme cukup satu kalimat., Hukum membutuhkan bukti.
Kalau semua perkara selesai dengan kalimat “mending buat aspal”, pengadilan mungkin tidak perlu gedung.Cukup proyek jalan.
Untungnya, hukum tidak bekerja seperti itu. Jalan boleh berlubang. Argumen jangan. @teguh
