Tabooo.id: Vibes – Bayangkan lorong asrama yang panjang. Tawa anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berpadu dengan bunyi papan tulis, ketikan laptop, dan langkah guru yang lalu-lalang. Di lorong inilah program Sekolah Rakyat berjalan pendidikan gratis berasrama yang pemerintah gadang-gadang sebagai solusi ketimpangan akses pendidikan.
Ambisi itu terdengar mulia. Namun satu pertanyaan tetap mengemuka mampukah niat baik menembus realitas birokrasi dan keterbatasan sistem pendidikan nasional?
Jejak Panjang Pendidikan untuk Rakyat
Gagasan Sekolah Rakyat tidak lahir hari ini. Pada era kolonial, pemerintah Hindia Belanda membuka volkschool bagi bumiputera, meski tetap memungut biaya. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian menghadirkan pendidikan gratis, namun membungkusnya dengan indoktrinasi dan disiplin militer.
Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia memperluas Sekolah Rakyat menjadi fondasi sekolah dasar modern. Negara memperpanjang masa belajar, memperluas akses, dan perlahan menggratiskan biaya. Sejarah ini menunjukkan satu pola: kebijakan pendidikan rakyat selalu lahir dari ambisi politik dan diuji oleh kapasitas negara.
Bab Baru di Era Prabowo
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka bab baru. Negara meluncurkan dua model sekolah berasrama SMA Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat.
SMA Garuda menyasar siswa berprestasi dan memadukan kurikulum nasional dengan International Baccalaureate (IB). Sementara itu, Sekolah Rakyat menargetkan anak-anak miskin ekstrem dengan fokus pada pendidikan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta penguatan matematika dan coding.
Pemerintah mengusung satu narasi besar pemerataan kesempatan.
Guru, Asrama, dan Persiapan yang Terbatas
Namun ambisi besar ini langsung berhadapan dengan persoalan mendasar. Ketua Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti kesiapan pemerintah, terutama dalam manajemen guru.
Pemerintah terus mengubah skema perekrutan, mulai dari ASN, PPPK yang gagal lolos passing grade, lulusan baru PPG, hingga sistem kontrak terbuka. Menurut Iman, pendidikan berasrama menuntut lebih dari sekadar ketersediaan ruang kelas.
“Pendidikan berasrama membutuhkan manajemen matang, dari guru, pengasuhan, hingga sistem pendukung. Pemerintah harus memastikan semuanya siap karena waktu persiapannya sangat singkat,” ujarnya.
Tumpang Tindih Antar-Kementerian
Persoalan lain muncul dari tata kelola. Kemendiktisaintek mengelola SMA Garuda. Kemendikdasmen dan Kementerian Agama menangani sekolah reguler. Kementerian Sosial mengelola Sekolah Rakyat.
Empat kementerian bergerak dalam satu sistem pendidikan nasional. Struktur ini membuka ruang kebingungan kebijakan dan potensi konflik kewenangan sejak awal.
Risiko Segregasi Sosial
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak sosialnya. Pemusatan anak-anak miskin ekstrem dalam sekolah homogen berasrama berpotensi menimbulkan alienasi.
Sejarah memang mencatat bahwa Sekolah Rakyat melayani kelompok ekonomi bawah. Namun pendidikan modern idealnya mempertemukan anak-anak dari berbagai latar belakang, bukan memisahkan mereka berdasarkan status ekonomi.
Paradoks Pendidikan Gratis
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pendidikan gratis selalu menghadapi tantangan akses, fasilitas, dan kualitas guru. Sekolah Rakyat versi modern berisiko mengulang paradoks lama negara menjanjikan gratis, tetapi sistem belum sepenuhnya siap.
Program baru yang berdiri di atas persoalan lama justru berpotensi menambah kerumitan.
Pendidikan sebagai Cermin Negara
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat mencerminkan arah kebijakan sosial negara. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang kurikulum atau biaya, tetapi juga tentang siapa yang memperoleh kesempatan dan siapa yang tertinggal.
Program ini dapat menjadi jembatan keadilan sosial. Namun, tanpa pengelolaan matang, ia juga bisa melahirkan kasta baru dalam dunia pendidikan.
Lorong Asrama: Mimpi atau Kenyataan?
Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan. Ia menjadi pertanyaan terbuka: apakah negara benar-benar membangun pendidikan untuk semua, atau hanya untuk mereka yang lolos klasifikasi birokrasi?
Jawaban itu kelak muncul bukan dari dokumen kebijakan, melainkan dari lorong-lorong asrama dari tawa, harapan, dan masa depan anak-anak yang hari ini negara janjikan pendidikan gratis. @dimas
