Tabooo.id: Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup pertengahan Desember dengan gerak cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, lembaga antirasuah itu menggelar tiga operasi tangkap tangan (OTT) di tiga wilayah berbeda Banten-Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bekasi. Operasi beruntun sejak Rabu malam (17/12/2025) hingga hari Kamis (18/12/2025) langsung menyita perhatian publik.
KPK memang belum membuka seluruh detail perkara. Namun informasi yang terkonfirmasi sudah cukup menggambarkan skala operasi. Penyidik mengamankan puluhan orang, menyita uang ratusan juta rupiah, dan kembali menyasar lingkaran aparat penegak hukum. Publik pun kembali bertanya mengapa praktik korupsi terus berulang di ruang yang seharusnya steril dari suap?
Banten dan Jakarta: Uang Rp 900 Juta dan Aparat Hukum
Operasi pertama bermula dari Banten dan Jakarta. Tim KPK bergerak pada Rabu malam dan menangkap sembilan orang. Di antara mereka, satu orang berstatus aparat penegak hukum, dua orang berprofesi sebagai penasihat hukum, dan enam lainnya berasal dari pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik menyita uang tunai sebesar Rp 900 juta. Uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara. KPK kemudian berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan menyerahkan perkara tersebut ke institusi itu.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan langkah tersebut sebagai bentuk kolaborasi antarlembaga. Namun di mata publik, fakta bahwa aparat hukum kembali terjerat justru memunculkan ironi. Institusi yang bertugas menegakkan hukum kembali berdiri di sisi sebaliknya.
Kalimantan Selatan: OTT Menyentuh Lingkungan Kejaksaan
Belum selesai sorotan di Banten, KPK langsung bergerak ke Kalimantan Selatan. Pada Kamis siang, penyidik mengamankan enam orang dalam OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Informasi dari lapangan menyebutkan operasi itu berlangsung di lingkungan Kejaksaan Negeri HSU.
Pihak kepolisian setempat membenarkan KPK meminjam ruangan untuk pemeriksaan. Hingga kini, KPK belum merinci konstruksi perkara. Meski begitu, lokasi operasi sudah cukup berbicara. Ketika OTT kembali terjadi di lingkungan kejaksaan, publik kembali merasakan pukulan terhadap kepercayaan hukum.
Bagi masyarakat daerah, situasi ini memunculkan dua perasaan sekaligus. Di satu sisi, KPK menunjukkan keberanian. Di sisi lain, masyarakat kembali melihat rapuhnya integritas aparat di tingkat lokal.
Bekasi: OTT dengan Jumlah Terbanyak
Sementara itu, Kabupaten Bekasi menjadi lokasi OTT ketiga. Hingga Kamis malam, KPK mengamankan sekitar 10 orang. Jumlah tersebut menjadikan OTT Bekasi sebagai yang terbesar dalam rangkaian operasi kali ini.
KPK belum mengungkap detail perkara. Namun Bekasi bukan wilayah asing dalam peta rawan korupsi. Perputaran proyek, perizinan, dan kepentingan bisnis besar kerap membuka celah transaksi gelap. Ketika OTT kembali terjadi, publik pun tidak sepenuhnya terkejut.
Riau: Penggeledahan Mengikuti Jejak Kasus Lama
Di luar OTT, KPK juga menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Ade Agus Hartanto. Penyidik melakukan langkah ini pada Kamis (18/12/2025) sebagai bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi.
Ade menyebut pemeriksaan tersebut sebagai klarifikasi. Namun penggeledahan itu berkaitan erat dengan kasus Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Langkah KPK ini menandakan bahwa penyelidikan tidak berhenti pada satu titik, melainkan merambat ke jejaring kekuasaan daerah.
Dampak ke Publik: Harapan dan Kepercayaan yang Tergerus
Rangkaian OTT ini memberi harapan bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hukum tegas. Setiap penangkapan menunjukkan bahwa KPK masih bergerak dan masih berani menyentuh wilayah sensitif. Namun operasi ini juga membawa dampak sebaliknya.
Kepercayaan publik kembali tergerus ketika aparat penegak hukum terus muncul dalam daftar yang diamankan. Korupsi tak lagi sekadar soal individu, melainkan soal sistem yang terus membuka ruang kompromi.
Tiga OTT dalam 24 jam membuktikan KPK belum kehilangan taring. Namun publik juga pantas bertanya dengan nada sinis jika operasi sebesar ini terus berulang, apakah korupsi sedang diberantas, atau justru sudah menjadi rutinitas tahunan yang selalu datang menjelang akhir tahun? @dimas
