Nasionalisme bukan sekadar membela pemerintah. Kritik berbasis fakta juga menjadi bentuk cinta Indonesia dan cara menjaga demokrasi.
Tabooo.id – Setiap Agustus, Indonesia kembali ramai membicarakan nasionalisme.
Bendera berkibar. Lagu kebangsaan terdengar. Slogan persatuan memenuhi ruang publik.
Namun, di balik semua simbol itu, ada pertanyaan yang lebih penting seperti apa nasionalisme yang matang?
Apakah nasionalisme berarti selalu mendukung pemerintah?
Ataukah rasa cinta kepada Indonesia justru memberi seseorang keberanian untuk mengkritik ketika negara berjalan keliru?
Pertanyaan tersebut kembali muncul setelah pidato Presiden Prabowo Subianto pada Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, 23 Juli 2026.
Dalam pidato itu, Prabowo menjelaskan program pemerintah memperbaiki sekolah rusak. Pemerintah menargetkan lebih dari 67 ribu sekolah selesai diperbaiki hingga akhir 2026.
Selanjutnya, target tersebut meningkat menjadi lebih dari 100 ribu sekolah pada 2027.
Namun, suasana berubah ketika presiden membahas pemberitaan media.
Prabowo menyoroti media yang mencari sekolah yang belum diperbaiki. Media tersebut kemudian memotret kondisi sekolah dan menampilkannya di halaman depan.
Pernyataan itu lalu berlanjut pada istilah “londo ireng”.
Istilah tersebut memicu protes sejumlah organisasi pers. Mereka menilai penggunaan istilah itu berpotensi mendelegitimasi profesi jurnalistik.
Menurut Hasan, istilah itu merujuk kepada pihak yang dinilai gemar membuat kegaduhan dan menyebarkan pesimisme.
Meski penjelasan itu meredakan sebagian ketegangan, persoalan utamanya belum selesai.
Justru dari sinilah pertanyaan yang lebih besar muncul:
Apakah kritik kepada pemerintah bisa dianggap sebagai bentuk ketidaknasionalan?
Negara bukan pemerintah
Kita sering mencampuradukkan negara dengan pemerintah.
Padahal, keduanya memiliki posisi yang berbeda.
Pemerintah memiliki masa jabatan. Negara memiliki perjalanan yang jauh lebih panjang.
Presiden dapat berganti melalui pemilu. Indonesia tetap berdiri.
Kebijakan bisa berubah. Konstitusi tetap menjadi fondasi.
Karena itu, membela pemerintah tidak otomatis berarti membela negara.
Sebaliknya, mengkritik pemerintah juga tidak otomatis berarti membenci Indonesia.
Misalnya, seseorang bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis sekaligus mempertanyakan pelaksanaannya.
Di sisi lain, seorang warga bisa menghormati presiden tetapi tidak menyetujui kebijakannya.
Begitu pula wartawan. Ia bisa mengakui keberhasilan renovasi sekolah sekaligus menunjukkan sekolah yang masih rusak.
Tidak ada kontradiksi dalam sikap tersebut.
Sebaliknya, demokrasi memang membutuhkan ruang bagi berbagai posisi.
Pemerintah menjelaskan apa yang sudah dikerjakan.
Sementara itu, pers menunjukkan apa yang belum selesai.
Publik kemudian menilai kedua informasi tersebut.
Masalah muncul ketika kritik dianggap sebagai gangguan, bukan sebagai mekanisme koreksi.
Kita bangga Indonesia, tetapi apakah kita memahami Indonesia?
Data survei Lembaga Survei Indonesia pada Maret 2026 memberi gambaran menarik.
Sebanyak 92,7 persen responden mengetahui Pancasila sebagai dasar negara.
Namun, hanya 63,2 persen responden yang mampu menyebutkan kelima sila secara lengkap.
Tentu saja, angka tersebut tidak bisa menentukan kadar nasionalisme seseorang.
Nasionalisme bukan ujian hafalan.
Meski begitu, data tersebut memberi sinyal penting tentang cara kita memahami kebangsaan.
Selama bertahun-tahun, pendidikan nasional sering menempatkan simbol sebagai pintu masuk utama.
Sekolah mengajarkan Pancasila.
Upacara mengajarkan penghormatan terhadap bendera.
Buku pelajaran mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika.
Akan tetapi, persoalannya terletak pada praktik.
Apakah kita juga belajar menerima perbedaan?
Apakah kita terbiasa mendengar kritik?
Lebih jauh lagi, apakah kita memahami hak warga untuk menyampaikan pendapat?
Karena itu, nasionalisme perlu bergerak dari sekadar rasa bangga menuju kemampuan menjadi warga negara.
Nasionalisme tidak cukup berhenti pada rasa bangga
Naskah sumber membagi nasionalisme ke dalam dua lapisan.
Pertama, nasionalisme afektif.
Lapisan ini berkaitan dengan rasa memiliki, kebanggaan, serta keterikatan emosional terhadap Indonesia.
Kemudian ada nasionalisme kewargaan.
Konsep tersebut menerjemahkan rasa cinta kepada negara melalui penghormatan terhadap konstitusi, hukum, dan tanggung jawab sosial.
Keduanya seharusnya berjalan bersama.
Sebab, cinta kepada Indonesia tidak cukup berhenti pada simbol.
Rasa memiliki juga perlu terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama warga.
Perbedaan pandangan tidak seharusnya membuat kita kehilangan rasa hormat kepada sesama.
Dengan begitu, nasionalisme tidak berubah menjadi kepatuhan buta.
Sebaliknya, nasionalisme menjadi sikap kewargaan yang dewasa.
Indonesia justru bangga karena berbeda
Temuan Pew Research Center memperkuat gambaran tersebut.
Survei terhadap lebih dari 30 ribu orang di 25 negara pada 2025 menunjukkan hasil menarik bagi Indonesia.
Sebanyak 30 persen responden Indonesia menyebut keberagaman dan multikulturalisme sebagai sumber kebanggaan terbesar.
Mereka menempatkan keragaman agama, etnis, bahasa, dan budaya sebagai kekuatan bangsa.
Karakter masyarakat berada di posisi berikutnya dengan 21 persen.
Kemudian, perkembangan ekonomi mencapai 17 persen. Seni dan budaya berada di angka 15 persen, sedangkan kekayaan alam mencapai 14 persen.
Artinya, banyak orang Indonesia justru melihat kekuatan bangsa dari keberagamannya.
Temuan ini penting.
Indonesia tidak menjadi Indonesia karena seluruh warganya berpikir sama.
Sebaliknya, Indonesia bertahan karena orang-orang berbeda masih bersedia hidup dalam rumah yang sama.
Oleh sebab itu, perbedaan pendapat tidak seharusnya otomatis menjadi ancaman.
Jika dikelola dengan sehat, perbedaan justru menjadi alat koreksi.
Kritik bukan musuh negara
Konsep constructive patriotism memberi perspektif menarik dalam perdebatan ini.
Konsep tersebut membedakan patriotisme buta dan patriotisme konstruktif.
Patriotisme buta sulit menerima kritik.
Sebaliknya, patriotisme konstruktif tetap mencintai negara sambil membuka ruang untuk koreksi.
Dalam konteks itulah posisi pers menjadi penting.
Wartawan yang menemukan sekolah rusak tidak otomatis sedang merendahkan pemerintah.
Bisa jadi, ia sedang menunjukkan bagian pekerjaan yang belum selesai.
Angka 67 ribu sekolah yang diperbaiki merupakan fakta.
Namun, sekolah yang belum mendapat perbaikan juga bisa menjadi fakta.
Kedua fakta tersebut tidak perlu saling membatalkan.
Justru publik membutuhkan keduanya.
Pemerintah perlu menjelaskan capaian.
Pers perlu mengawasi pekerjaan yang masih tersisa.
Publik kemudian perlu memeriksa informasi dari kedua sisi.
Dengan cara itu, demokrasi tidak berubah menjadi lomba siapa paling benar.
Demokrasi menjadi ruang untuk menguji klaim melalui fakta.
Pers juga tidak boleh kebal
Namun demikian, kritik kepada pemerintah bukan berarti media mendapat cek kosong.
Pers tetap harus memegang prinsip jurnalistik.
Media wajib memverifikasi informasi.
Selain itu, media perlu menjaga konteks dalam setiap pemberitaan.
Pemberitaan juga tidak boleh sengaja memilih fakta hanya untuk membangun prasangka.
Jika media keliru, publik berhak mengkritik.
Jika media melanggar etika, media harus memperbaikinya.
Akan tetapi, kritik terhadap media tetap berbeda dengan pelabelan terhadap profesi.
Perbedaan itu penting karena demokrasi membutuhkan pers yang kritis sekaligus bertanggung jawab.
Pada titik tersebut, pemerintah dan media sebenarnya memiliki kepentingan yang sama: memastikan publik memperoleh informasi yang benar.
Ini bukan sekadar polemik istilah
Polemik “londo ireng” akhirnya membawa kita pada persoalan yang jauh lebih besar.
Kita sedang membicarakan ulang definisi nasionalisme.
Apakah nasionalisme berarti selalu berdiri di belakang pemerintah?
Ataukah nasionalisme berarti berdiri bersama kepentingan Indonesia, termasuk ketika pemerintah membutuhkan koreksi?
Tabooo melihat pertanyaan kedua lebih relevan.
Nasionalisme yang matang tidak membutuhkan warga yang selalu setuju.
Sebaliknya, nasionalisme membutuhkan warga yang peduli.
Kepedulian itu muncul melalui keberanian membaca, memeriksa fakta, bertanya, dan menyampaikan kritik.
Pada saat yang sama, kritik juga membutuhkan tanggung jawab.
Kritik tanpa fakta mudah berubah menjadi fitnah.
Sebaliknya, dukungan tanpa ruang koreksi mudah berubah menjadi kultus.
Karena itu, demokrasi membutuhkan keduanya: pemerintah yang mau menjelaskan dan warga yang berani bertanya.
Cinta tanah air tidak selalu terdengar seperti tepuk tangan
Mungkin sudah waktunya ukuran nasionalisme kita berubah.
Bukan lagi siapa yang paling keras meneriakkan “NKRI harga mati”.
Bukan pula siapa yang paling cepat memuji pemerintah.
Ukuran nasionalisme bisa terlihat dari hal yang lebih sederhana.
Nasionalisme juga terlihat dari kesediaan menjaga ruang hidup bersama, menghormati perbedaan, dan berani mengoreksi kekuasaan ketika diperlukan.
Dan yang paling penting, apakah ia tetap menggunakan fakta ketika menyampaikan kritik?
Pada usia 81 tahun kemerdekaan, Indonesia tidak membutuhkan warga yang takut berbeda.
Indonesia membutuhkan warga yang cukup percaya diri untuk berdiskusi.
Sebab negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah dikritik.
Negara yang kuat adalah negara yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan kepercayaan dirinya.
Jadi, mungkin nasionalisme hari ini bukan soal seberapa keras kita berkata cinta.
Nasionalisme juga soal seberapa berani kita menjaga Indonesia tetap menjadi rumah bagi perbedaan.
Kritik bukan tanda berhenti mencintai Indonesia. Kadang, kritik justru muncul karena seseorang masih terlalu peduli untuk diam. @dimas
