Ucapan Presiden Prabowo yang menyebut wartawan “Londo Ireng” memicu aksi protes jurnalis di Solo. Peristiwa ini memunculkan perdebatan tentang kebebasan pers, fungsi kritik, dan relasi antara bahasa kekuasaan dengan demokrasi di Indonesia.
Tabooo.id – Satu ucapan dari seorang presiden tidak pernah berhenti sebagai rangkaian kata. Ucapan itu dapat membentuk cara publik memandang suatu profesi, memengaruhi hubungan antara negara dan pers, bahkan menentukan kualitas demokrasi. Polemik istilah “Londo Ireng” yang memicu aksi jurnalis di Solo membuka pertanyaan yang lebih besar: bagaimana seharusnya kekuasaan memandang kritik dari media?
Puluhan jurnalis dari berbagai organisasi profesi turun ke jalan di depan Monumen Pers Nasional, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (28/7/2026). Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf setelah menyebut wartawan dengan istilah “Londo Ireng”. Para peserta aksi menilai ucapan tersebut melukai profesi jurnalis dan berpotensi mempersempit ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.
Jurnalis dari media cetak, elektronik, radio, televisi, dan media daring bergabung dalam aksi itu bersama PWI Solo, AJI Solo, PFI Solo, sejumlah lembaga pers mahasiswa, serta komunitas Pers Solo.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Jurnalis Bukan Londo Ireng”, “Jurnalis Bukan Ancaman”, dan “Jurnalis Adalah Pilar Demokrasi”. Sejumlah peserta menutup mata dan mulut sebagai simbol pembungkaman kebebasan pers. Massa juga berjalan mundur untuk menggambarkan kemunduran demokrasi dan menyampaikan kekhawatiran atas menyempitnya ruang kebebasan pers.
Bahasa Menjadi Cara Kekuasaan Membentuk Persepsi
Sejarah menunjukkan bahwa penguasa sering menggunakan bahasa untuk membangun narasi.
Pilihan kata dapat mengangkat martabat seseorang, tetapi juga mampu memberi stigma kepada kelompok tertentu. Ketika seorang kepala negara menggunakan istilah yang dianggap merendahkan profesi wartawan, persoalannya tidak lagi berhenti pada gaya berbicara. Publik mulai mempertanyakan pesan yang ikut menyertai ucapan tersebut.
Dalam komunikasi politik, para peneliti mengenal proses itu sebagai framing. Pilihan kata memengaruhi cara masyarakat memahami suatu kelompok. Karena itu, penyebutan wartawan sebagai “Londo Ireng” memunculkan kekhawatiran bahwa kritik mulai diposisikan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari demokrasi.
Pers Tidak Hadir untuk Menyenangkan Penguasa
Ketua PWI Solo, Sri Hartanto, menegaskan bahwa wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Menurutnya, jurnalis menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan dengan menyampaikan fakta kepada publik, bukan menjadi lawan negara.
“Wartawan bekerja berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dengan tugas menyampaikan fakta kepada publik serta menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Karena itu, kami menilai Presiden Prabowo harus meminta maaf kepada wartawan atas pernyataan yang telah menimbulkan stigma terhadap profesi wartawan,” kata Sri Hartanto.
Sri juga menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh memandang kritik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.
“Ruang kerja wartawan harus tetap dijaga agar dapat berlangsung secara bebas, aman, dan independen. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi,” ujarnya.
Dalam negara demokrasi, pers memang tidak hadir untuk membuat penguasa merasa nyaman. Jurnalis bertanya ketika publik membutuhkan jawaban. Mereka memeriksa fakta, menguji kebijakan, dan mengawasi penggunaan kekuasaan.
Jika semua pemberitaan hanya berisi pujian, media kehilangan fungsi utamanya sebagai pengawas demokrasi.
Hak Publik Bergantung pada Kemerdekaan Pers
Ketua PFI Solo, Yoma Times Suryadi, mengingatkan bahwa wartawan foto memikul tanggung jawab yang sama dengan jurnalis lainnya.
Menurutnya, kerja jurnalistik tidak berhenti pada pengambilan gambar. Wartawan mencari fakta, mengajukan pertanyaan, memverifikasi informasi, meminta klarifikasi, lalu menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar demokrasi. Tanpa wartawan yang dapat bekerja secara bebas, aman, dan independen, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat akan terancam,” ujar Yoma.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebebasan pers bukan hanya melindungi profesi wartawan. Kebebasan pers juga menjaga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ancaman terhadap Pers Masih Nyata
Para peserta aksi juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers belum berhenti.
AJI Indonesia mencatat 89 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi jurnalis masih tinggi. Dalam situasi seperti itu, setiap stigma terhadap pekerja media dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan potensi intimidasi di lapangan.
Aksi di Solo bukan sekadar respons terhadap satu ucapan. Aksi itu juga menjadi pengingat bahwa kebebasan pers memerlukan perlindungan yang konsisten dari negara dan masyarakat.
Demokrasi Bergantung pada Cara Negara Menerima Kritik
Banyak negara tidak kehilangan kebebasan pers secara tiba-tiba. Prosesnya sering dimulai dari pelabelan, delegitimasi, dan upaya membangun persepsi bahwa wartawan merupakan ancaman.
Ketika narasi semacam itu terus berkembang, masyarakat perlahan menganggap pembatasan terhadap pers sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, yang sesungguhnya terancam bukan hanya profesi wartawan, melainkan hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya.
Tabooo Talk
Perdebatan mengenai istilah “Londo Ireng” bukan sekadar soal pilihan kata atau permintaan maaf. Peristiwa ini mengajak publik menilai kembali hubungan antara kekuasaan dan kritik.
Demokrasi tidak hanya bergantung pada pemilu atau lembaga negara. Demokrasi juga tumbuh dari ruang yang memberi kesempatan kepada jurnalis untuk bertanya, mengkritik, dan mengawasi kekuasaan tanpa rasa takut.
Ketika ruang itu menyempit, masyarakat tidak hanya kehilangan suara wartawan. Masyarakat juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi yang jujur, kritis, dan independen.
