Tabooo.id: Edge – Bayangin kamu lagi duduk manis nonton sinetron sore. Plotnya adem. Tiba-tiba adegan berubah seorang polisi muncul… bukan di TKP, tapi di meja kementerian. Ganti kostum? Enggak. Mutasi? Setengah. Reaksi rakyat? Bingung campur heran.
Begitulah vibes politik minggu ini.
Mahkamah Konstitusi akhirnya bicara tegas polisi aktif nggak boleh lagi duduk di jabatan sipil. Perintahnya jelas, dan publik langsung bersiap tepuk tangan. Namun, tak lama kemudian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menimpali dengan “catatan kaki” yang cukup panjang.
Menurutnya, putusan MK wajib dijalankan, tetapi tidak berlaku surut. Artinya, pejabat yang sudah duduk nyaman di kursi kementerian boleh tetap lanjut… sampai seseorang mencopot mereka. Timeline publik pun langsung bereaksi:
“Lah… kok jadi kayak promo cashback? Berlaku hanya untuk transaksi berikutnya.”
Ketika Aturan Turun, Tapi Kursinya Enggan Berdiri
Secara resmi, MK menutup pintu bagi polisi aktif yang ingin melompat ke jabatan sipil tanpa pensiun atau mengundurkan diri. Alasannya masuk akal: netralitas lebih terjaga, meritokrasi lebih kuat, dan kualitas pelayanan publik bisa meningkat.
Tetapi kenyataannya berkata lain. Sekitar 300 polisi aktif masih nangkring di jabatan sipil mulai dari lembaga nasional sampai pos strategis kementerian. Dengan pernyataan Menteri Supratman, negara seperti mengirim pesan halus:
“Aturannya berlaku, tapi yang udah nyaman ya… lanjut dulu, bestie.”
Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun Komisi Reformasi Polri, semacam “tim kreatif” untuk menentukan kementerian mana yang boleh diisi polisi dan mana yang tidak. Ide ini terlihat bagus, tetapi implementasinya tetap penuh tanda tanya mirip daftar restoran yang aman untuk kamu datangi setelah diet niatnya sehat, realisasinya tergantung mood.
Logika Publik vs Logika Sistem: Pertarungannya Panjang
Fenomena ini lucu sekaligus getir. Rasanya seperti teman yang mengklaim hidup hemat tapi tetap checkout Shopee tiap malam.
Negara bilang aturan baru menjaga netralitas aparatur. Namun, negara tetap membiarkan jabatan yang sudah terisi berjalan tanpa berubah. Analogi sederhananya begini:
Ada pengumuman, “Mulai besok wajib pakai helm.”
Tapi yang hari ini ketahuan ngebut tanpa helm dibiarkan karena “itu kan sebelum aturannya keluar.”
Public pun hanya bisa mengelus dada sambil bertanya dalam hati:
“Kapan sih kita punya sistem yang lurus kayak penggaris baru, bukan penggaris bekas disiksa anak TK?”
Memang benar, beberapa jabatan strategis seperti BNN, BNPT, atau direktorat penegakan hukum membutuhkan pengalaman kepolisian. Namun tanpa aturan yang rapi, batasannya terbuka lebar. Terlalu lebar. Bahkan selebar kelas yoga pemula.
Negeri Ini Hobi Bikin Bingung, Tapi Kita Tetap Nonton
Drama soal pejabat sipil yang diisi polisi aktif memperlihatkan satu pola lama aturan baru datang setelah kenyamanan terjadi. Dan sering kali, aturan itu sangat ramah kepada masa lalu, tetapi justru galak kepada masa depan.
Rakyat tetap percaya negara ini negara hukum. Namun, hukumnya kadang terasa seperti aplikasi versi beta jalan, tapi sering nge-lag.
Akhirnya, kita hanya bisa menahan tawa sambil mengusap kepala sendiri:
Kalau pejabat boleh multitugas, masa rakyat cuma diminta multitahan?
Sebelum drama ini keburu jadi sinetron panjang, mari kembali ke prinsip sederhana ala dunia digital:
Perbarui sistemnya dulu, baru bicara soal larangan.
Soalnya kalau kebalik, publik bakal mengira ini cuma update kosmetik bukan patch bug. @dimas
