MBG seharusnya terlihat sederhana, anak-anak mendapat makanan layak, keluarga kecil terbantu, dan negara hadir di ruang kelas. Tapi dugaan kasus korupsi MBG membalik gambar itu, karena di balik piring makan siang muncul dugaan permainan titik layanan, yayasan, pengadaan, dan uang negara. Lagi-lagi terjadi, perut rakyat hanya menjadi ladang pemenuhan kekayaan pribadi.
Tabooo.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya sederhana di mata publik. Program yang mana memberi anak-anak makanan layak, keluarga kecil terbantu, negara hadir di ruang kelas.
Tapi kasus korupsi MBG membalik gambar itu.
Ternyata, di balik piring makan siang, ada dugaan ladang korupsi yang tumbuh dari celah desain program, lemahnya pengawasan, dan ambisi ekspansi yang terlalu cepat.
Di depan, MBG bicara tentang gizi anak-anak. Sedangkan, di belakang, kasus ini membuka cerita lain, tentang titik layanan, yayasan, pengadaan, dan uang negara yang bergerak di ruang gelap.
Masalahnya bukan sekadar ada pejabat yang jadi tersangka. Tapi, program sebesar ini ternyata membuka terlalu banyak pintu bagi kepentingan untuk masuk.
Program Baik Bisa Rusak Kalau Sistemnya Belum Siap
MBG datang dengan janji besar.
Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka itu terdengar seperti proyek sejarah. Bahkan, mungkin memang begitu.
Namun, program sebesar ini tidak cukup hanya dengan niat baik.
Program ini butuh data yang rapi, sistem pengawasan yang ketat, dapur yang aman, serta sistem distribusi dan lembaga pelaksana yang benar-benar siap.
Di sinilah lubang pertama terbuka.
Badan Gizi Nasional masih lembaga baru. BGN terbentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Usianya belum panjang, tapi bebannya langsung sangat besar.
BGN belum punya infrastruktur organisasi yang matang, regulasi teknisnya belum sepenuhnya kokoh, dan mekanisme pengawasan internal juga belum teruji. Tapi lembaga baru itu langsung memegang program bernilai ratusan triliun rupiah.
Negara seperti membangun kapal besar, lalu mendorongnya ke laut sebelum mengencangkan seluruh bautnya. Dari jauh terlihat gagah. Dari dekat, air mulai masuk. Tinggal menunggu waktu untuk tenggelam.
Anggaran Besar Tidak Otomatis Membuat Program Siap
Pada tahun anggaran 2025, BGN mendapat alokasi awal sekitar Rp85 triliun.
Namun, lembaga itu hanya mampu merealisasikan sekitar 60 persen atau setara Rp61 triliun. Angka ini bukan sekadar catatan administrasi. Ini sinyal bahaya.
Kalau lembaga belum mampu menyerap anggaran besar secara efektif, negara seharusnya berhenti sebentar.
Bukan untuk membatalkan program. Tapi untuk bertanya, mesinnya sudah siap atau belum?
Ironisnya, proyeksi anggaran 2026 justru melompat jauh. Dari rencana awal Rp335 triliun, anggaran dipangkas menjadi Rp268 triliun karena tekanan ekonomi global. Meskipun, tetap saja, Rp268 triliun bukan angka kecil.
Bayangkan lembaga yang baru belajar berjalan, lalu langsung harus berlari sambil membawa beban satu stadion.
Di atas kertas, ini ambisi. Tapi, di lapangan, ambisi tanpa rem bisa berubah menjadi kekacauan.
Dari Pujian “Patriot”, Lalu Jadi Tersangka
Bagian paling getir dari krisis MBG muncul dari perjalanan Dadan Hindayana.
Pada Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto sempat memuji Dadan sebagai “patriot”. Pujian itu muncul karena Dadan mengembalikan sisa dana sekitar Rp70 triliun dari anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Saat itu, Dadan mengakui BGN tidak sanggup membangun target 30.000 unit SPPG hingga akhir tahun.
Dari luar, pengembalian dana terlihat seperti integritas birokrasi. Namun, kalau kita mau membaca ulang, peristiwa itu sebenarnya alarm keras. Target ekspansi MBG sudah melampaui kapasitas eksekusi lembaga pelaksana.
Masalahnya, alarm sering terdengar seperti gangguan ketika kekuasaan sudah terlalu yakin dengan rencananya sendiri.
Lalu awal Juni 2026 datang.
Presiden mengganti pimpinan BGN pada Selasa, 2 Juni 2026.
Ketiganya langsung mendapatkan penahan selama 20 hari pertama.
Sebuah program yang harusnya menjadi wajah bagi kesejahteraan rakyat tiba-tiba masuk ruang gelap penegakan hukum.
Di televisi, pejabat bicara soal pembenahan.
Di sekolah, orang tua bertanya, makanan anak saya aman atau tidak?
SPPG Berubah dari Dapur Menjadi Titik Basah
SPPG seharusnya menjadi ujung tombak MBG.
Dapur-dapur ini bertugas menyediakan makanan bagi anak-anak di daerah. Secara konsep, SPPG bisa menjadi jembatan antara gizi, ekonomi lokal, dan pelayanan publik.
Tapi justru di titik inilah lubang besar terbuka.
Penyelidikan Kejaksaan Agung membongkar adanya manipulasi portal verifikasi kemitraan. Yayasan yang tidak memenuhi kualifikasi teknis tetap bisa lolos sebagai pengelola SPPG.
Dugaan lebih serius muncul ketika penyidik menelusuri yayasan-yayasan itu dan menemukan indikasi hubungan langsung dengan para tersangka, bahkan dugaan kepemilikan tersembunyi.
Kalau dugaan ini terbukti di pengadilan, ceritanya bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan penguasaan terhadap pintu masuk program negara.
SPPG bukan lagi sekadar dapur, tapi berubah menjadi titik ekonomi. Siapa yang menguasai titik itu, bisa menguasai aliran insentif harian dari uang publik.
Di sinilah program sosial mulai kehilangan wajahnya.
Anak-anak tetap menjadi gambar depan. Tapi di belakang mereka, ada yang sedang mengatur meja, piring, dan ruang pesta.
Jual Beli Titik Layanan dan Komedi Gelap Birokrasi
Praktik lain yang mencuat adalah dugaan komersialisasi atau jual beli titik usulan pendirian SPPG.
Prioritas titik layanan seharusnya berdasarkan kebutuhan. Daerah mana yang paling rentan. Sekolah mana yang harus menjadi yang utama. Anak-anak mana yang paling membutuhkan bantuan gizi.
Namun, kalau titik layanan menjadi komersial, logika program berubah total.
Pemenangnya bukan daerah paling butuh. Namun, pihak yang paling dekat, paling lihai, atau paling sanggup membeli jalan masuk.
Ada ironi tambahan.
Pada Mei 2026, Sony Sonjaya pernah mengeluarkan imbauan agar masyarakat mewaspadai penipuan jual beli SPPG yang mencatut nama pejabat BGN.
Kalimat itu sekarang terdengar aneh.
Bukan karena peringatannya salah. Tapi karena orang yang memperingatkan publik justru ikut menjadi tersangka dalam pusaran kasus yang sama.
Kadang birokrasi punya humor gelapnya sendiri. Ia memperingatkan publik tentang dugaan adanya bahaya yang tumbuh dari dalam rumahnya sendiri.
Pengadaan Barang yang Menjauh dari Piring Anak
Dugaan korupsi MBG tidak berhenti pada penunjukan mitra.
Penyidik juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam proses itu, para tersangka diduga menekan atau mengarahkan Pejabat Pembuat Komitmen saat menyusun Kerangka Acuan Kerja proyek.
Beberapa item pengadaan membuat publik perlu mengernyit.
Pertanyaannya sederhana.
Apa hubungan semua itu dengan makanan bergizi yang aman sampai ke piring anak?
Tentu program besar butuh logistik. Ia butuh transportasi, perangkat data, alat pendukung, dan sistem distribusi. Namun, ketika barang non-operasional ikut membengkak, publik berhak curiga.
Korupsi sering tidak masuk lewat pintu yang tampak jahat. Tak jarang, ia masuk lewat istilah teknis, seperti pengadaan, kebutuhan operasional, dukungan lapangan, standardisasi. Lalu tiba-tiba, uang yang seharusnya menjaga kualitas makanan bergerak ke barang yang jauh dari dapur.
Di titik ini, isi piring anak-anak menjadi semakin perlu untuk dipertanyakan.
Anak-Anak Bukan Angka Statistik
Kasus dugaan korupsi membuat publik marah. Tapi ada yang merasakan lukanya secara langsung.
Publik tidak bisa melihat angka itu sebagai insiden kecil. Tiga puluh tiga ribu anak bukan sekadar angka. Mereka bukan statistik.
Anak-anak itu muntah, lemas. Ada orang tua yang panik menerima kabar dari sekolah. Ada guru yang mendadak berubah menjadi petugas darurat.
Di ruang kelas, makanan gratis seharusnya datang sebagai bantuan. Tapi bagi sebagian anak, makanan itu datang bersama rasa sakit.
Masalah keamanan pangan ini menunjukkan satu hal penting, adanya kegagalan tata kelola yang tidak hanya merugikan anggaran. Tapi juga masuk ke tubuh anak-anak.
Korupsi membuat negara kehilangan uang. Tata kelola buruk membuat warga kehilangan rasa aman.
Dari Dapur Menjadi Pabrik
Salah satu kritik teknis paling penting menyasar target produksi SPPG.
Setiap unit SPPG memperoleh target produksi hingga 3.000 porsi per hari. Di telinga birokrat, angka itu mungkin terdengar efisien.
Di dapur, angka itu bisa menjadi bencana. Sebab, memasak 3.000 porsi tidak semudah memperbesar wajan. Program sebesar ini membutuhkan tenaga terlatih, alat memadai, kontrol suhu yang tepat, sistem penyimpanan, standar sanitasi, pengaturan waktu, rantai dingin, serta pemeriksaan bahan baku.
Tanpa semua itu, dapur tidak lagi bekerja sebagai ruang masak, tapi berubah menjadi ruang tekanan.
Pekerja memasak sejak pagi buta. Bahan makanan menumpuk. Ayam dalam jumlah besar dimasak dalam wadah besar. Panas tidak selalu merata. Sebagian daging bisa gagal matang sempurna.
Risiko bakteri seperti Salmonella ikut naik.
Masalah berlanjut setelah makanan selesai dimasak. Ada jeda terlalu lama antara proses memasak dan waktu konsumsi. Tanpa pemanas portabel, tanpa rantai suhu yang aman, makanan bisa menjadi media pertumbuhan bakteri.
Di atas kertas, target 3.000 porsi terlihat produktif. Namun di dapur, angka itu bisa membuat pekerja terlalu lelah untuk teliti. Padahal, makanan tidak pernah memaafkan kelalaian sekecil apa pun.
Program Sosial yang Mengabaikan Ekonomi Lokal
MBG juga membawa janji ekonomi.
Katanya, program ini bisa menggerakkan desa. Petani lokal terserap. Peternak mandiri ikut hidup. Koperasi desa mendapat pasar. BUMDes masuk rantai pasok. Janji itu terdengar bagus.
Namun, kajian KPK menunjukkan cerita berbeda. Kurang dari 5 persen perputaran uang program MBG benar-benar beredar dan dinikmati masyarakat pedesaan atau sekitar lokasi SPPG.
Artinya, sebagian besar uang justru mengalir kembali ke kota-kota besar, tempat penyedia skala industri berada. Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Tapi, menunjukkan desain program yang terlalu tersentralisasi.
Sistem verifikasi mitra yang rumit membuat akses pelaku lokal makin sempit. Sementara itu, pasokan harian menuntut volume besar dan ritme distribusi yang stabil. Akibatnya, SPPG lebih mudah bergantung pada pemasok besar dari wilayah metropolitan.
Di titik ini, petani kecil hanya menonton, koperasi desa tetap di pinggir, dan BUMDes berubah menjadi istilah manis dalam presentasi.
Padahal program sebesar MBG bisa menjadi mesin ekonomi lokal jika desainnya benar. Namun, ketika semua dipaksa cepat, negara memilih jalur yang terlihat praktis: pakai pemain besar, kejar volume, abaikan daya dukung lokal.
Lalu multiplier effect tinggal slogan.
Masalahnya Bukan Cuma Oknum
Paling mudah menyebut ini kasus oknum. Ada tersangka, dugaan mark up, dan yayasan yang diduga terafiliasi. Aparat juga sudah menahan para pihak yang terseret. Seolah-olah, masalah selesai di sana.
Namun, cara berpikir seperti itu terlalu dangkal. Kalau akar masalahnya hanya oknum, solusinya cukup mengganti orang. Padahal, MBG memperlihatkan persoalan yang lebih dalam: program ini terlalu besar untuk diawasi oleh sistem yang belum matang.
MBG terlalu cepat diperluas untuk dapur yang belum siap. Terlalu sentralistik untuk ekonomi lokal yang butuh ruang.
Niat baik tidak bisa menggantikan desain yang baik. Program sosial tidak boleh hanya besar, tapi harus bisa dijaga.
Anggaran semakin besar, berarti semakin besar pula ruang untuk diselewengkan. Jaringan layanan kian luas, artinya semakin banyak titik rawan. Ekspansi yang semakin cepat, semakin sulit untuk melihat retakan.
MBG bukan terguncang karena idenya buruk. Ia terguncang karena negara mungkin terlalu percaya bahwa niat baik cukup untuk menahan kerakusan.
Mengganti Kepala BGN Tidak Cukup
Pergantian pimpinan memang penting. Tapi itu belum cukup.
BGN harus membongkar ulang cara kerja program. Karena itu, verifikasi SPPG tidak boleh lagi terkunci dalam portal pusat yang rentan dimanipulasi. Pemerintah daerah, dinas kesehatan, BPOM, BPKP, dan PPATK perlu masuk sejak awal, bukan sebagai tempelan, melainkan sebagai pengawas yang punya akses nyata.
Target produksi harian juga harus direvisi. Kalau 3.000 porsi per SPPG melampaui kapasitas aman, turunkan. Mulai dari angka realistis, misalnya 500 porsi per hari. Naikkan bertahap setelah dapur punya sertifikasi higienis, alat kontrol suhu, tenaga terlatih, dan sistem pengiriman yang aman.
Lebih penting lagi, prioritas penerima manfaat harus kembali ke kebutuhan.
Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi perlu masuk daftar paling awal. Daerah 3T harus mendapat perhatian khusus, lalu anak-anak paling rentan wajib didahulukan daripada lokasi yang sekadar paling mudah masuk jaringan.
Program gizi tidak boleh dikendalikan oleh siapa yang paling dekat ke pusat.
Hari Ini MBG, Besok Bisa Program Lain
Kamu mungkin tidak punya anak yang menerima MBG. Rumahmu juga bisa saja jauh dari SPPG. Bahkan, kasus ini mungkin terasa seperti berita politik biasa yang lewat di layar ponsel. Tapi, sebenar-benarnya, kasus ini tetap menyentuh hidupmu.
Karena uang yang dipakai adalah uang publik. Kepercayaan yang rusak adalah kepercayaan publik. Standar negara yang gagal hari ini bisa muncul lagi dalam program lain besok.
Kalau program sebesar MBG bisa bocor sejak desain, publik harus belajar membaca kebijakan dengan lebih curiga.
Bukan curiga untuk membenci semua program negara.
Tapi curiga agar tidak mudah ditenangkan oleh slogan.
Anak-anak tidak makan slogan.
Mereka makan makanan yang harus aman, layak, dan datang dari sistem yang bersih.
Negara Tidak Boleh Menjadikan Anak-Anak Sebagai Etalase
MBG masih bisa diselamatkan.
Tapi syaratnya berat.
Pemerintah harus berani memperlambat laju program, membongkar sistem kemitraan, membuka data, mengaudit pengadaan, melibatkan pengawas eksternal, dan mengakui bahwa program besar tidak bisa dibangun hanya dengan semangat politik.
Negara tidak boleh menjadikan anak-anak sebagai etalase niat baik.
Apalagi kalau di belakang etalase itu ada dapur yang kelelahan, yayasan yang diduga bermain, barang pengadaan yang membengkak, dan ekonomi lokal yang hanya kebagian debu.
Makan bergizi gratis seharusnya membuat anak-anak lebih sehat.
Bukan membuat publik bertanya, siapa sebenarnya yang paling kenyang dari program ini?
Program makan anak-anak seharusnya mengisi perut yang lapar, bukan membuka jalan bagi orang-orang yang sudah terlalu kenyang. @tabooo
