Kepala BGN baru Nanik S Deyang menghadapi tantangan besar membenahi MBG setelah ribuan kasus keracunan dan kritik tata kelola program.
Tabooo.id: Reality – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Namun, pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) bukan sekadar urusan pergantian pejabat. Di balik keputusan itu, tersimpan sederet persoalan yang belum terselesaikan. Mulai dari kasus keracunan massal hingga lemahnya pengawasan, berbagai masalah terus membayangi program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kini, Nanik S Deyang memimpin BGN setelah pemerintah mengganti Dadan Hindayana. Karena itu, ia langsung menghadapi tugas yang tidak ringan. Ia harus memastikan jutaan anak menerima makanan bergizi. Selain itu, ia juga harus memulihkan kepercayaan publik yang mulai tergerus akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG.
“Ini amanah dan tanggung jawab yang amat sangat besar serta berat buat saya untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi terbaik serta membangkitkan ekonomi rakyat,” ujar Nanik saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Pernyataan itu terdengar optimistis. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar mendistribusikan makanan. Sebab, program ini tidak hanya membutuhkan logistik yang rapi, tetapi juga tata kelola yang mampu melindungi kesehatan jutaan anak.
Bayang-Bayang Puluhan Ribu Korban
Pemerintah mengganti pimpinan BGN setelah mengevaluasi kinerja lembaga tersebut selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Di antara berbagai catatan yang muncul, tingginya angka keracunan menjadi sorotan paling serius.
Data Kementerian Kesehatan mencatat 446 kasus keracunan dengan total 37.693 korban sejak Januari 2025 hingga awal Mei 2026. Karena itu, publik mulai mempertanyakan standar keamanan pangan dan efektivitas pengawasan yang selama ini berjalan.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menilai pemerintah terlambat mengganti pimpinan lama. Menurutnya, kasus keracunan sudah terlalu banyak terjadi sebelum pemerintah mengambil langkah tersebut. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah menjadikan pergantian pimpinan sebagai momentum perbaikan menyeluruh, bukan sekadar pergantian nama dalam struktur organisasi.
Fakta itu menunjukkan satu hal penting. Program yang bertujuan memperbaiki gizi anak justru beberapa kali menghadirkan risiko kesehatan yang serius. Ironisnya, risiko tersebut muncul dari program yang seharusnya melindungi generasi muda.
MBG Harus Kembali ke Tujuan Awal
Sejak awal, pemerintah merancang MBG untuk memperbaiki status gizi nasional, menekan angka stunting, dan membantu kelompok rentan. Namun, berbagai kritik terus bermunculan. Pasalnya, pelaksanaan program sering berfokus pada jumlah distribusi makanan, bukan pada hasil kesehatan yang ingin dicapai.
Jasra menegaskan bahwa MBG tidak boleh berubah menjadi program bagi-bagi makanan semata. Sebaliknya, pemerintah harus mengembalikan fokus program pada peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dengan demikian, MBG dapat menghasilkan dampak yang benar-benar terukur.
Karena itu, KPAI mendorong sejumlah langkah perbaikan. Pertama, pemerintah perlu memprioritaskan wilayah rawan pangan. Kedua, pemerintah harus memperbaiki tata kelola distribusi. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan kantin sekolah untuk mengurangi risiko kontaminasi. Tidak hanya itu, pemerintah harus membuka ruang partisipasi anak dalam penyusunan menu dan evaluasi program.
Di sisi lain, KPAI meminta Kementerian Kesehatan mengukur efektivitas MBG melalui data rekam medis dan angka kecukupan gizi setiap anak. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan menu berdasarkan kebutuhan masing-masing anak. Alhasil, program tidak lagi menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah Indonesia.
Yang Dipertaruhkan Bukan Angka
Selama ini, perdebatan mengenai MBG sering berputar pada jumlah penerima manfaat dan besarnya anggaran yang terserap. Namun, ukuran keberhasilan program tidak berhenti pada angka statistik.
Anak-anak tidak makan laporan kinerja. Mereka membutuhkan makanan yang aman, bergizi, dan benar-benar mendukung tumbuh kembang mereka.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar capaian administratif. Menurutnya, kualitas makanan, kandungan gizi, dan efektivitas pengawasan harus menjadi fokus utama pembenahan MBG. Dengan kata lain, pemerintah perlu memindahkan perhatian dari kuantitas menuju kualitas.
Ini Bukan Sekadar Pergantian Jabatan
Pergantian pimpinan BGN seharusnya menjadi titik awal evaluasi besar terhadap seluruh sistem MBG. Sebab, masalah utama program ini bukan terletak pada siapa yang duduk di kursi pimpinan.
Sebaliknya, persoalan terbesar berada pada tata kelola, pengawasan, dan kemampuan negara memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan anak-anak benar-benar aman untuk dikonsumsi.
Karena itu, pergantian ini tidak boleh berhenti sebagai simbol perubahan. Pemerintah harus menjadikannya sebagai momentum untuk membenahi sistem dari hulu hingga hilir.
Ini bukan sekadar pergantian jabatan. Ini adalah ujian bagi negara untuk membuktikan bahwa program ambisius tidak cukup berjalan dengan target besar dan anggaran besar.
Ketika puluhan ribu anak mengalami keracunan dalam program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan mereka, publik tentu berhak menuntut lebih dari sekadar janji. Sementara itu, waktu terus berjalan dan masalah tidak akan selesai dengan sendirinya.
Pada akhirnya, publik tidak menunggu pidato atau slogan baru. Publik menunggu hasil. Dan kini, seluruh mata tertuju pada kepemimpinan baru BGN untuk membuktikan bahwa perubahan benar-benar terjadi. @dimas
