Sudaryono resmi memimpin Badan Gizi Nasional dengan menempatkan transparansi sebagai prioritas utama Program Makan Bergizi Gratis melalui digitalisasi, penguatan pengawasan, dan penutupan celah praktik percaloan.
Tabooo.id: Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Baru beberapa jam menjabat, Sudaryono langsung mengumumkan agenda utamanya: membenahi tata kelola BGN melalui sistem yang lebih terbuka, akuntabel, dan berbasis digital.
Sudaryono mengakui BGN masih menghadapi sejumlah kelemahan dalam pengelolaan program. Menurutnya, sistem yang belum sepenuhnya transparan dapat membuka peluang penyimpangan. Karena itu, ia memilih mengungkap persoalan tersebut sejak awal sebagai langkah untuk membangun kepercayaan publik.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya bisa secara digital, ada record-nya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi. Segala sesuatu harus terang-benderang,” ujar Sudaryono seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Sudaryono menyampaikan komitmen itu ketika BGN mengelola anggaran ratusan triliun rupiah melalui Program MBG. Pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizi jutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok lanjut usia. Besarnya anggaran membuat pemerintah harus memperkuat pengawasan agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sudaryono Prioritaskan Transparansi
Sudaryono menempatkan transparansi sebagai fondasi utama pengelolaan BGN. Ia memerintahkan seluruh jajaran lembaga mempercepat digitalisasi administrasi, pengadaan, dan pengambilan keputusan agar publik dapat menelusuri setiap proses secara terbuka.
Ia menilai mekanisme manual masih menyisakan banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, BGN akan mengembangkan sistem digital yang mencatat seluruh proses secara otomatis, menyimpan rekam jejak setiap keputusan, dan memudahkan proses audit.
Sudaryono menegaskan transparansi bukan sekadar kewajiban administratif. Transparansi menjadi alat utama untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan dana negara sampai kepada masyarakat yang berhak.
Sudaryono Tutup Celah Percaloan
Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai siapa pun yang menawarkan proyek MBG dengan mengatasnamakan dirinya.
Ia menegaskan tidak ada pihak yang memiliki kewenangan menjual akses pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur umum MBG.
“Kalau ada orang menawarkan jasa dengan imbalan mengaku orang saya, keluarga saya, sahabat, atau alumni bersama saya, saya pastikan itu tidak benar. Laporkan kepada pihak yang berwajib.” tegasnya.
Sudaryono memastikan dirinya dan keluarganya tidak memiliki bisnis dapur maupun kepentingan dalam pengelolaan SPPG.
Ia juga menegaskan seluruh koordinasi BGN hanya berlangsung melalui jalur resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita bukan lagi trust in person atau bicara di ruang-ruang remang-remang di private room restoran. Segala sesuatu harus dibahas di ruang yang terang, transparan, dan dilihat orang,” ujarnya.
MBG Harus Menggerakkan Ekonomi Desa
Sudaryono tidak hanya fokus membangun tata kelola yang bersih. Ia juga ingin menjadikan MBG sebagai penggerak ekonomi lokal.
BGN akan memprioritaskan pembelian telur, ayam, ikan, sayuran, dan berbagai bahan pangan lain dari petani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku UMKM di daerah. Melalui pola tersebut, pemerintah ingin mengalirkan dana APBN langsung ke masyarakat dan memperkuat perputaran ekonomi desa.
Sudaryono menargetkan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional.
“Ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan sekadar makan enak atau makan banyak. Esensinya adalah pemenuhan gizi yang sesuai, sekaligus meng-anak-emas-kan ekonomi lokal. Dana APBN yang besar itu harus beredar di desa-desa,” katanya.
Gibran Dorong Tata Kelola yang Lebih Kuat
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan optimistis Sudaryono mampu memperkuat tata kelola BGN berbekal pengalamannya di sektor pangan.
Menurut Gibran, pemerintah harus membangun manajemen yang rapi agar Program MBG berjalan efektif, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia juga mendorong BGN menggandeng UMKM, kantin sekolah, dan orang tua agar manfaat ekonomi program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kita ingin MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden dapat berjalan dengan manajemen yang lebih rapi, terukur, dan terhindar dari praktik-praktik korupsi,” ujar Gibran.
Publik Menunggu Pembuktian
Sudaryono memulai kepemimpinannya dengan membawa agenda besar untuk membenahi tata kelola BGN. Namun, besarnya harapan publik juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan.
Program MBG merupakan investasi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah harus mengelola anggaran negara dalam jumlah sangat besar sehingga setiap kebijakan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat.
Karena itu, Sudaryono harus segera membangun sistem digital yang transparan, memperkuat pengawasan internal, menutup setiap celah percaloan, dan membuka ruang pengawasan publik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai keberhasilan MBG dari banyaknya janji atau pidato. Publik akan menilai hasil kerja pemerintah melalui sistem yang mampu mencegah korupsi, menyalurkan anggaran secara tepat sasaran, serta menghadirkan manfaat nyata bagi jutaan penerima program. Dalam proyek sebesar MBG, transparansi bukan sekadar komitmen, melainkan syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik. @dimas
