Populisme atau kekuasaan berkedok pembangunan? Di balik program-program populer pemerintah, muncul perdebatan tentang demokrasi, pengawasan publik, dan konsentrasi kekuasaan.
Tabooo.id – Setiap pemerintahan membutuhkan dukungan publik. Cara mendapatkannya pun beragam. Sebagian pemerintah membangun legitimasi melalui pertumbuhan ekonomi. Sebagian lainnya mengandalkan reformasi birokrasi. Ada pula yang menawarkan program yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dalam satu tahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menyaksikan lahirnya berbagai program besar yang mudah dipahami rakyat. Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Food Estate, hingga Danantara hadir sebagai simbol negara yang ingin menunjukkan perannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.
Para pendukung melihat kebijakan tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah mengambil langkah besar. Sebaliknya, para pengkritik mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan yang populer selalu menghasilkan perubahan yang efektif?
Perdebatan itu kini membelah ruang publik Indonesia.
Saat Program Populer Bertemu Pertanyaan Sulit
Hampir tidak ada yang menolak gagasan memberi makanan bergizi kepada anak sekolah. Banyak pihak juga mendukung upaya memperluas akses pendidikan dan memperkuat ekonomi desa.
Namun tujuan yang baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik.
Publik mulai mengajukan pertanyaan lain. Dari mana anggaran berasal? Siapa yang mengelola? Siapa yang mengawasi? Dan apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran?
Program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh yang paling sering memicu perdebatan. Pemerintah mempromosikannya sebagai investasi sumber daya manusia. Pada saat yang sama, sejumlah kalangan mempertanyakan besarnya anggaran serta realokasi dana dari sektor lain yang juga membutuhkan perhatian serius.
Perdebatan serupa muncul dalam program Sekolah Rakyat. Pemerintah menawarkan akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin. Namun banyak pihak mempertanyakan prioritas tersebut ketika ribuan sekolah negeri masih kekurangan guru, fasilitas, dan ruang belajar yang layak.
Perdebatan ini menunjukkan satu kenyataan penting. Publik tidak hanya menilai kebijakan dari niatnya. Publik juga menilai efektivitas, prioritas, dan dampak jangka panjangnya.
Negara yang Hadir atau Negara yang Mendominasi?
Koperasi Desa Merah Putih memperlihatkan sisi lain dari perdebatan tersebut.
Pemerintah mengusung koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak maupun pinjaman online. Namun sejumlah pengamat menyoroti pendekatan yang terlalu terpusat dan sangat bergantung pada dorongan negara.
Pertanyaannya sederhana.
Mampukah koperasi tumbuh kuat jika negara mengendalikan hampir seluruh prosesnya?
Sejarah pembangunan Indonesia menunjukkan bahwa banyak proyek ekonomi gagal bukan karena kekurangan dana. Banyak proyek gagal karena masyarakat hanya menjalankan program tanpa merasa memiliki gagasan yang melahirkannya.
Ketika negara memperluas kendalinya terlalu jauh, partisipasi warga sering berubah menjadi formalitas.
Di sinilah perdebatan tentang populisme menjadi penting. Populisme dapat mendekatkan negara kepada rakyat. Namun populisme juga dapat memperluas kekuasaan negara ketika dukungan publik berubah menjadi legitimasi politik yang sulit dikoreksi.
Ketika Kritik Kehilangan Ruang
Demokrasi membutuhkan dukungan publik. Demokrasi juga membutuhkan kritik.
Kedua unsur itu harus berjalan bersama.
Banyak pengamat melihat gejala berbeda dalam politik populis. Para pemimpin sering menggunakan dukungan rakyat sebagai ukuran utama keberhasilan. Pada saat yang sama, mereka kerap memandang kritik sebagai hambatan bagi agenda perubahan. Akibatnya, ruang dialog menyempit dan perbedaan pendapat berubah menjadi sumber kecurigaan.
Padahal oposisi tidak hadir untuk menjatuhkan pemerintah. Oposisi hadir untuk mengawasi jalannya kekuasaan.
Pemerintah memang dapat bergerak lebih cepat ketika kritik melemah. Namun kecepatan tidak selalu menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Sejarah politik di banyak negara menunjukkan pola yang sama. Kekuasaan jarang menghadapi krisis karena kekurangan dukungan. Kekuasaan justru sering bermasalah ketika tidak ada lagi yang mengoreksinya.
Ini Bukan Sekadar Program
Perdebatan mengenai Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Food Estate, Danantara, dan Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar.
Masyarakat sedang memperdebatkan arah hubungan antara negara dan rakyat.
Apakah pemerintah sedang membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang?
Ataukah Indonesia sedang bergerak menuju model politik yang semakin bergantung pada popularitas program, sementara fungsi pengawasan terus melemah?
Belum ada jawaban final untuk pertanyaan tersebut. Sebagian masyarakat melihat harapan besar dalam berbagai program pemerintah. Sebagian lainnya melihat risiko yang tidak boleh diabaikan. Perbedaan pandangan itu justru menunjukkan bahwa demokrasi masih bekerja.
Pertanyaan yang Tidak Boleh Hilang
Pada akhirnya, rakyat memang berhak menikmati program yang menjanjikan manfaat nyata. Namun rakyat juga berhak mengajukan pertanyaan yang lebih sulit.
Siapa yang mengawasi anggaran, siapa yang memastikan program berjalan sesuai tujuan dan siapa yang berani mengoreksi kekuasaan ketika mayoritas sedang bertepuk tangan.
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menentukan kualitas demokrasi.
Sebab ancaman terbesar bagi sebuah negara bukanlah pemerintahan yang lemah. Ancaman terbesar muncul ketika kekuasaan menjadi begitu populer hingga masyarakat berhenti mempertanyakannya.
Demokrasi tidak runtuh saat rakyat kehilangan suara. Demokrasi mulai retak saat rakyat masih bisa berbicara, tetapi tidak lagi merasa perlu bertanya. @dimas
