Tabooo.id: Nasional – Program makan bergizi yang seharusnya melindungi masyarakat justru tersendat di lapangan. Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia Timur mulai Rabu (1/4/2026). Penyebabnya jelas: banyak unit belum memenuhi standar sanitasi dan pengelolaan limbah.
Banyak SPPG Belum Penuhi Syarat
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyatakan pihaknya mengambil langkah tegas karena banyak SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“SPPG yang kami suspend mulai 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL,” ujar Rudi.
Ia menegaskan, setiap SPPG wajib memenuhi dua syarat tersebut. SLHS menjamin keamanan makanan, sementara IPAL menjaga lingkungan tetap bersih dari limbah.
Standar Bukan Formalitas
BGN ingin memastikan setiap dapur gizi benar-benar aman, bukan sekadar berjalan. Rudi menekankan bahwa standar ini melindungi langsung kesehatan penerima manfaat.
“SLHS dan IPAL penting untuk menjamin keamanan pangan dan menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.
Namun di lapangan, banyak pengelola belum menyiapkan fasilitas dasar tersebut, meski program sudah berjalan.
Sudah Diberi Waktu, Tapi Tak Kunjung Lengkap
BGN sebenarnya sudah memberi kesempatan kepada pengelola SPPG untuk melengkapi syarat. Namun hingga batas waktu berakhir, banyak unit tetap belum mengurus SLHS atau membangun IPAL.
Kondisi itu mendorong BGN mengambil keputusan tegas: menghentikan operasional sementara.
BGN akan membuka kembali layanan bagi SPPG yang berhasil memenuhi seluruh ketentuan dan lolos verifikasi ulang. “SPPG yang sudah memenuhi syarat bisa kembali beroperasi,” kata Rudi.
Dampak Langsung ke Masyarakat
Penghentian ini langsung berdampak pada distribusi makanan bergizi. Penerima manfaat berisiko kehilangan akses sementara terhadap layanan tersebut.
Di sisi lain, kebijakan ini memperlihatkan masalah yang lebih besar: program berjalan cepat, tapi kesiapan di lapangan belum sejalan.
Penutup
Program gizi bukan sekadar soal distribusi makanan, tapi juga soal keamanan dan tanggung jawab. Ketika ribuan dapur harus berhenti karena belum siap, pertanyaannya jadi sederhana: kita ingin cepat, atau kita ingin benar? @eko
