Tabooo.id: Regional – Kasus meninggalnya Irene Sokoy, ibu hamil dari Papua yang ditolak empat rumah sakit, kembali membuka luka lama tentang betapa tidak meratanya layanan kesehatan Indonesia. Bukan cuma angka statistik atau catatan birokrasi ini adalah tragedi yang terjadi di depan mata, dan baru menjadi perhatian nasional setelah viral di media sosial.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menegaskan bahwa peristiwa ini bukan “kasus khusus”, melainkan gambaran telanjang dari ketimpangan kesehatan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Ini gambaran akurat betapa layanan kesehatan masih jauh dari kata merata,” ujarnya dalam rapat bersama Kemenkes, Rabu (26/11/2025).
Wilayah 3T, lagi-lagi, menjadi panggung paling nyata dari kegagalan sistemik tersebut.
Pahitnya, publik baru tahu ketika warganet mulai ribut. Charles bahkan menyentil fenomena yang menjadi budaya baru pemerintahan digital no viral, no justice. Negara seperti selalu muncul setelah ada kerumunan di komentar TikTok.
Siapa yang Diuntungkan?
Media sosial yang lagi-lagi menjadi penolong darurat ketika sistem formal tidak bekerja. Jika tidak viral, kasus Irene mungkin hanya menjadi kisah keluarga, bukan peringatan nasional. Pemerintah juga mendapat momentum untuk menunjukkan respon cepat, meski setelah publik lebih dulu marah.
Siapa yang Dirugikan?
Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan. Warga yang seharusnya menerima hak yang sama, justru bergantung pada seberapa cepat kasus mereka bisa mencuri perhatian publik. Bagi mereka, akses kesehatan bukan sekadar soal fasilitas, tapi soal apakah rumah sakit mau menerima atau menolak.
Irene Sokoy hanyalah satu nama di antara banyak wajah yang tak sempat masuk berita karena tidak sempat viral.
Audit Besar-besaran Dimulai
Setelah kasus ini meledak, Presiden Prabowo memerintahkan audit terhadap RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara empat rumah sakit yang disebut menolak Irene.
Instruksi ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian setelah rapat terbatas. Audit diperluas hingga pejabat Dinas Kesehatan, pejabat provinsi, kabupaten, hingga regulasi Kemendagri yang berpotensi menjadi hambatan sistemik.
Menkes Budi Gunadi Sadikin sudah mengirim tim khusus ke Papua untuk menelusuri akar masalah apakah fasilitas minim, manajemen buruk, tenaga medis kurang, atau aturan yang justru menghambat pelayanan?
Harapan atau Reaksi Sementara?
Charles berharap tragedi ini tidak berakhir pada pola lama viral, heboh, audit, senyap. Ia menuntut kebijakan yang komprehensif, yang bekerja bahkan tanpa sorotan kamera.
Karena nyawa ibu hamil tidak seharusnya menunggu trending topic. Dan negara tidak seharusnya hadir hanya saat timeline mulai panas.
Pada akhirnya, kasus ini mengajarkan satu hal yang pahit:
Jika keadilan baru muncul setelah viral, mungkin masalah utama kita bukan kurangnya rumah sakit tapi lemahnya empati sebelum ada keributan publik. @dimas
