Indonesia sedang menyiapkan satu adegan transisi energi yang cukup absurd. Pemerintah ingin mengurangi 15 PLTU emisi tinggi, tetapi listrik tetap harus menyala tanpa drama.
Tabooo.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi sekitar 15 PLTU emisi tinggi. Pemerintah ingin menghentikan operasionalnya secara bertahap sambil menyiapkan sumber energi pengganti.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan hal itu di sela Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026) di Jakarta, Rabu, 19/08/2026.
“Ada sekitar 15 pembangkit yang dikategorikan sebagai pembangkit yang memberikan emisi yang relatif tinggi. Jadi kita dalam rangka kebutuhan energi juga menghitung energi pengganti.”
Masalahnya, mematikan 15 PLTU emisi tinggi tidak sesederhana menekan tombol Off.
PLTU membawa kapasitas listrik, jaringan, kontrak, pekerja, investasi, dan kebutuhan industri. Karena itu, pemerintah harus menghitung semuanya sebelum satu pembangkit benar-benar berhenti.
Pensiun Boleh, Pasokan Jangan Ikut Cuti
Yuliot menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan seluruh PLTU secara bersamaan. Sebaliknya, pemerintah akan menjalankan proses tersebut secara bertahap.
“Enggak, ini bertahap. Karena lokasinya kan bukan hanya di Pulau Jawa. Ini ada di Sumatra, ada di beberapa kawasan industri.”
Pertimbangannya cukup masuk akal. Sistem kelistrikan setiap wilayah memiliki kebutuhan berbeda.
Sebagian pembangkit berkapasitas besar berada di Jawa. Namun, Sumatra dan kawasan industri juga membutuhkan pasokan listrik yang stabil.
Jadi, pemerintah menghadapi tiga tuntutan sekaligus. Emisi harus turun. Energi harus tetap tersedia. Industri juga harus terus bergerak.
Ironisnya, ketiganya sama-sama masuk daftar target yang tidak boleh gagal.
PLTS 100 GW: Target Besar, Pekerjaan Lebih Besar
Pemerintah melihat energi surya sebagai salah satu kandidat pengganti PLTU. Salah satu acuannya ialah program percepatan pembangunan PLTS 100 GW.
Yuliot mengatakan pemerintah masih menghitung apakah sebagian kebutuhan energi pengganti dapat berasal dari program tersebut.
Target 100 GW terdengar fantastis. Namun, angka besar belum otomatis menghasilkan listrik yang siap masuk jaringan.
Pada 01/08/2026, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut target PLTS 100 GW tetap mungkin tercapai. Syaratnya, pemerintah perlu mengubah pendekatan implementasinya.
Kemudian, pada 06/08/2026, Fabby menilai PLTS menjadi salah satu opsi penting dalam percepatan transisi energi.
“PLTS saat ini menjadi listrik yang paling murah dan paling mudah diaplikasikan.” Kalimat itu terdengar seperti kabar baik.
Tetapi transisi energi tidak cukup mengandalkan target dan slogan. Pemerintah tetap harus memastikan pembangkit baru benar-benar mampu menggantikan kapasitas yang hilang.
Dengan kata lain, masa depan memang harus dibangun. Namun, masa depan tidak bisa menggantikan listrik hari ini hanya dengan presentasi PowerPoint.
PLTU Pensiun, Kontrak Masih Punya Umur
Masalah lain muncul dari sisi kontrak dan pembiayaan. Pensiun dini PLTU bukan sekadar urusan teknis.
Pemerintah juga harus berhadapan dengan kontrak jual-beli listrik, aset, pembiayaan, risiko hukum, dan kepentingan ekonomi.
Kajian Climate Finance Asia yang diberitakan pada 06/06/2026 menemukan sejumlah hambatan struktural dalam agenda pensiun dini PLTU.
Kontrak PPA jangka panjang, keputusan yang terfragmentasi, serta risiko hukum dan keuangan ikut memperumit proses tersebut.
Kepala Ekonom Climate Finance Asia Dr. Farhad Taghizadeh-Hesary bahkan memberikan peringatan:
“Uang saja tidak cukup untuk menghentikan penggunaan batu bara.” Artinya jelas.
Pemerintah tidak cukup hanya mencari pendanaan. Pemerintah juga membutuhkan aturan yang jelas, kepastian hukum, serta koordinasi antarlembaga.
Jadi, kalau ada yang mengira transisi energi tinggal mencari uang lalu menekan tombol OFF, kenyataannya jauh lebih ribet karena ini bukan remote televisi.
Industri Tidak Bisa Disuruh Ikut Healing
Pemerintah juga memasukkan keberlangsungan industri dalam perhitungan. Yuliot mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan aktivitas industri sebelum memensiunkan PLTU.
Logikanya sederhana, Pabrik membutuhkan listrik. Mesin membutuhkan listrik. Pekerja membutuhkan industri yang tetap berjalan.
Tidak mungkin industri berkata, “Produksi berhenti dulu. Kita sedang healing dari batu bara.”
Di titik ini, transisi energi bertemu langsung dengan realitas ekonomi.
Target pengurangan emisi memang penting. Namun, kebijakan energi juga harus menjawab satu pertanyaan sederhana:
Siapa yang menjamin listrik tetap tersedia ketika pembangkit lama berhenti?
Batu Bara Boleh Turun, Ekonomi Jangan Ikut Tersandung
Pemerintah menargetkan proses pensiun bertahap mengikuti komitmen transisi energi 2030–2035.
Namun, Yuliot menegaskan pelaksanaannya tetap bergantung pada pembangunan energi pengganti dan ketersediaan pendanaan.
Karena itu, kecepatan transisi tidak hanya bergantung pada keputusan politik.
Pemerintah juga harus mengejar pembangunan pembangkit baru. Jaringan harus siap. Pendanaan harus tersedia. Industri harus mendapat kepastian.
Satu bagian tidak bisa bergerak sendirian karena jika PLTU berhenti lebih cepat daripada energi pengganti, sistem kelistrikan menghadapi tekanan baru.
Sebaliknya, jika pemerintah terlalu lama mempertahankan pembangkit beremisi tinggi, target transisi energi ikut tertunda.
Nah, di sinilah paradoksnya, Kita ingin meninggalkan batu bara, tetapi kita belum boleh meninggalkan listrik.
Tabooo Twist: Ini Bukan Sekadar Pensiun PLTU
Ini bukan sekadar cerita tentang 15 PLTU. Ini merupakan cerita tentang bagaimana Indonesia mencoba mengganti fondasi energi lama tanpa mengganggu kehidupan yang sudah bergantung padanya.
Di atas kertas, rumusnya terlihat simpel. PLTU turun. PLTS naik. Emisi turun. Ekonomi tetap jalan.
Namun, dunia nyata tidak bekerja seperti kalkulator. PLTU punya kontrak, PLTS membutuhkan jaringan sedangkan energi surya membutuhkan sistem yang mampu mengelola karakter produksinya.
Industri membutuhkan kepastian, Investor membutuhkan aturan dan masyarakat membutuhkan listrik. Semua kepentingan itu bertemu pada satu kabel yang sama.
Lalu, Siapa yang Lembur?
Yuliot mengatakan pemerintah juga masih menghitung kebutuhan energi pengganti sebelum menentukan tahapan pensiun.
Artiny a, pemerintah belum menetapkan seluruh tahapan secara final.Langkah ini menunjukkan bahwa transisi membutuhkan kalkulasi, bukan sekadar deklarasi.
Namun, publik juga punya alasan untuk bertanya. Seberapa cepat energi pengganti bisa hadir?
Seberapa siap jaringan listrik menerima tambahan energi terbarukan? Dan siapa yang menanggung biaya ketika proses transisi berjalan?
Pertanyaan itu penting karena dampaknya tidak berhenti di ruang rapat pemerintah.
Jika sistem berjalan mulus, masyarakat mendapat energi yang lebih bersih dan semakin beragam.
Sebaliknya, jika pemerintah salah menghitung kapasitas pengganti, risiko gangguan pasokan dan tekanan biaya bisa muncul.
Karena itu, ukuran keberhasilan transisi energi bukan hanya jumlah PLTU yang pensiun.
Ukuran sebenarnya ialah seberapa banyak emisi yang turun tanpa membuat lampu rumah dan mesin industri ikut berhenti.
PLTU Boleh Pensiun. Lampu Jangan.
Pada akhirnya, batu bara memang harus menghadapi masa pensiun jika Indonesia serius mengejar transisi energi. Tetapi pemerintah tidak bisa sekadar menghitung berapa pembangkit yang mati.
Pemerintah juga harus menghitung berapa kapasitas yang menggantikannya. Transisi energi bukan lomba siapa paling cepat mematikan PLTU.
Transisi energi adalah ujian apakah negara mampu mengganti sistem lama tanpa membuat masyarakat membayar harga baru.
Jadi, PLTU boleh pensiun. tapi listrik jangan ikut cuti. Sebab transisi energi yang sukses bukan ketika batu bara mati paling cepat.
Transisi energi yang sukses terjadi ketika emisi turun, energi bersih naik, industri tetap bergerak, dan lampu rumah tetap menyala.
Kalau semua itu berhasil, barulah kita bisa bilang batu bara pensiun kemudian Masa depan yang kerja lembur. @teguh
