Bayangkan sebuah kawasan industri saat produksi sedang berada di titik tertinggi. Mesin terus bergerak. Pekerja mengejar target. Pesanan harus keluar tepat waktu. Lalu listrik berhenti. Situasi itu mungkin terdengar sederhana, tetapi justru menggambarkan rumitnya rencana pensiunkan PLTU atau pembangkit listrik tenaga di Indonesia.
Tabooo.id – Pada Rabu, 19/08/2026, Kementerian ESDM mengungkap pensiunkan PLTU dengan emisi relatif tinggi. Pemerintah berencana memensiunkan pembangkit tersebut secara bertahap. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan rencana itu di sela Indonesia Sustainable Energy Week 2026 di Jakarta.
“Ada sekitar 15 pembangkit yang dikategorikan sebagai pembangkit yang memberikan emisi yang relatif tinggi.”
Namun, pemerintah tidak akan menghentikan seluruh pembangkit secara serentak.
Lokasi, kebutuhan listrik, energi pengganti, serta keberlangsungan industri akan menjadi pertimbangan. Sebagian pembangkit juga berada di Sumatra dan kawasan industri.
Yuliot menegaskan pertimbangan tersebut.
“Ini tentu kita memperhitungkan keberlangsungan industri juga.”
Di situlah persoalan sebenarnya muncul satu sisi Indonesia ingin meninggalkan batu bara, tetapi listrik yang menopang ekonomi tidak boleh ikut hilang.
15 PLTU Hanya Permukaan Masalah
Sebuah PLTU tidak berdiri sendirian karena di belakang pembangkit terdapat pekerja, jaringan transmisi, kontrak listrik, rantai pasok, kawasan industri, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, ketika satu pembangkit berhenti, sistem lain harus mengambil alih bebannya.
Pemerintah kini menghitung energi terbarukan sebagai salah satu opsi pengganti. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah percepatan pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt dan Target tersebut memang sangat besar.
Meski begitu, Institute for Essential Services Reform menilai angka tersebut bukan sesuatu yang mustahil. CEO IESR Fabby Tumiwa menyampaikan pandangan itu pada Indonesia Net-Zero Summit 2026, 01/08/2026. (iesr.or.id)
Menurut Fabby, karakter PLTS yang modular memungkinkan pembangunan berlangsung secara paralel di banyak lokasi. Namun, pemerintah tetap perlu memperbaiki tata kelola dan regulasi agar percepatan bisa terjadi. (iesr.or.id)
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar memasang panel surya. Sistem yang mengalirkan listriknya juga harus siap.
Matahari Tidak Selalu Hadir Saat Industri Membutuhkan Listrik
PLTS memiliki karakter yang berbeda dari PLTU. Produksi listrik tenaga surya bergantung pada ketersediaan cahaya matahari. Karena itu, sistem kelistrikan membutuhkan penyimpanan energi dan jaringan yang mampu mengelola perubahan pasokan.
IESR menilai program 100 GW membutuhkan penguatan jaringan, pembiayaan, tata kelola, serta battery energy storage system atau BESS. Kajian IESR memperkirakan kebutuhan investasi program tersebut dapat mencapai sekitar US$50–70 miliar. (iesr.or.id)
Artinya, pemerintah menghadapi pekerjaan yang jauh lebih besar daripada pembangunan pembangkit.
Jaringan transmisi harus mengikuti, Penyimpanan energi perlu berkembang, Investor membutuhkan kepastian, Regulasi juga harus bergerak lebih cepat.
Semua bagian itu harus bertemu pada waktu yang tepat. Jika salah satunya tertinggal, proses transisi dapat tersendat.
Target 2030–2035 Mulai Diuji
Pemerintah menargetkan pensiun PLTU berjalan sesuai komitmen transisi energi 2030–2035.
Namun, Yuliot menyebut dua syarat penting: percepatan pembangunan energi pengganti dan ketersediaan pendanaan.
“Kalau ini bisa kita lakukan percepatan dan juga ada funding untuk kebutuhan energi, ya kita targetkan sesuai dengan komitmen kita 2030-2035 itu bisa dilaksanakan.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar pertarungan teknologi.
Waktu dan uang ikut menentukan hasil akhirnya. Semakin cepat PLTU berhenti, semakin cepat pula energi pengganti harus tersedia.
Sebaliknya, semakin lama pembangkit batu bara bertahan, semakin panjang emisi yang terus dihasilkan.
Karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara target iklim dan keandalan listrik.
Titik yang Tidak Boleh Diabaikan
Indonesia sudah memiliki mekanisme pembiayaan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership atau JETP. Namun, implementasinya menghadapi tantangan.
Reuters melaporkan pada 17/011/2025 bahwa rencana Indonesia memensiunkan 6,7 GW PLTU pada 2030 menghadapi hambatan akibat pendanaan internasional yang berjalan lambat. (reuters.com) Kasus Cirebon-1 juga menunjukkan betapa rumitnya pensiun dini.
Reuters melaporkan pada 5 Desember 2025 bahwa pemerintah mengevaluasi kembali rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Persoalannya mencakup usia pembangkit, biaya, dan kelayakan pensiun lebih awal. (reuters.com)
Jadi, pemerintah tidak cukup menghitung berapa megawatt yang akan hilang. Biaya peralihannya juga harus dihitung sejak awal.
Industri Tidak Bisa Disuruh Menunggu
Pemerintah memasukkan keberlangsungan industri sebagai pertimbangan. Langkah itu masuk akal karena kawasan industri membutuhkan listrik yang stabil untuk menjaga produksi.
Ketika pasokan terganggu, mesin berhenti. Akibatnya, target produksi dapat meleset. Biaya operasi pun berpotensi meningkat. Setelah itu, gangguan distribusi bisa ikut muncul.
Pada akhirnya, tekanan tersebut dapat merembet ke harga barang yang dibayar konsumen. Namun, mempertahankan PLTU terlalu lama juga memiliki konsekuensi.
Emisi tetap tinggi. Ketergantungan terhadap batu bara terus berlangsung. Sementara itu, investasi energi bersih dapat bergerak lebih lambat.
Dua pilihan tersebut sama-sama memiliki harga. Pertanyaannya adalah siapa yang menanggung biaya itu dan bagaimana negara mengelolanya.
Ini Bukan Cerita Tentang 15 PLTU
Angka 15 memang mudah menjadi headline namun, angka itu hanya permukaan.
Persoalan sebenarnya menyangkut kemampuan Indonesia mengganti fondasi energi tanpa mengguncang fondasi ekonomi.
Jaringan transmisi harus tumbuh bersama pembangkit baru. BESS perlu berkembang. Investor membutuhkan kepastian. Regulasi harus memberi ruang bagi proyek energi bersih.
Pada saat yang sama, pekerja batu bara membutuhkan jalan menuju pekerjaan baru. Daerah yang selama ini bergantung pada ekonomi fosil juga membutuhkan sumber pertumbuhan baru.
Karena itu, transisi energi tidak cukup hanya memindahkan sumber listrik. Kesempatan ekonominya juga harus ikut berpindah.
Ini Dampaknya Buat Kamu
Bagi masyarakat, persoalannya sebenarnya sangat sederhana. Lampu harus tetap menyala. Pabrik harus terus bekerja. Harga energi harus tetap masuk akal. Di sisi lain, kualitas udara juga perlu membaik.
Jika pemerintah berhasil membangun sistem energi baru secara tepat, masyarakat bisa mendapatkan manfaat ganda. Energi menjadi lebih bersih, sementara investasi dan lapangan kerja baru dapat tumbuh.
Sebaliknya, apabila PLTU berhenti sebelum energi pengganti siap, tekanan terhadap sistem listrik dapat meningkat.
Jadi, publik tidak hanya membutuhkan energi bersih. Masyarakat membutuhkan listrik yang bersih, terjangkau, dan andal sekaligus.
Ketika Target Bertemu Kenyataan
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan target. Program PLTS 100 GW sudah menjadi agenda besar. JETP menawarkan mekanisme pendanaan. Pemerintah juga mulai memetakan PLTU yang dapat dipensiunkan.
Masalah terbesar justru muncul saat semua rencana itu harus bekerja bersama.
Pembangkit baru perlu hadir tepat waktu. Jaringan harus mengikuti. Pendanaan mesti bergerak. Regulasi perlu konsisten.
Selain itu, pekerja dan daerah yang bergantung pada batu bara membutuhkan skema transisi yang nyata.
Jika seluruh bagian bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang meninggalkan energi fosil tanpa mengorbankan keandalan listrik.
Sebaliknya, apabila eksekusi tertinggal dari target, transisi energi bisa berubah menjadi jurang antara ambisi dan kenyataan.
Mematikan PLTU bukan kemenangan jika listrik penggantinya belum siap.
Yang Harus Tetap Menyala
Indonesia memang harus mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Namun, proses itu tidak cukup dengan mengumumkan daftar pembangkit yang akan pensiun.
Energi pengganti harus tersedia. Pendanaan harus nyata. Jaringan perlu siap. Industri mesti tetap bergerak.
Lebih jauh lagi, pekerja dan daerah penghasil batu bara harus mendapat tempat dalam ekonomi baru. Maka, pertanyaan terbesar bukan lagi berapa PLTU yang akan dimatikan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, Apa yang sudah siap ketika sakelar itu benar-benar dimatikan?
Sebab meninggalkan batu bara memang penting. Tetapi memastikan Indonesia tetap menyala setelahnya jauh lebih sulit. @teguh
