Jika pada masa lalu universitas berfungsi sebagai ruang produksi pengetahuan yang menumbuhkan pemikiran kritis, kebudayaan, dan kebebasan intelektual, kini banyak pihak mendorong kampus mengikuti logika industri yang menempatkannya sebagai penyedia tenaga kerja bagi kebutuhan ekonomi.
Tabooo.id: Talk – Wacana dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang kemungkinan menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masa depan memicu perdebatan luas mengenai arah pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah mendorong perguruan tinggi menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memprioritaskan bidang yang berkaitan dengan industri strategis. Namun di balik gagasan efisiensi dan relevansi itu muncul pertanyaan mendasar apakah universitas hanya berfungsi sebagai pabrik tenaga kerja, atau tetap memikul tanggung jawab membentuk warga negara yang kritis, menjaga keberagaman pengetahuan, serta merawat kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat.
Bangsa yang besar tidak lahir hanya dari insinyur dan teknokrat. Ia juga tumbuh melalui pemikiran sejarawan, seniman, sastrawan, filsuf, dan ilmuwan sosial.
Pemerintah ingin memprioritaskan program studi yang berkaitan dengan delapan industri strategis nasional. Gagasan ini terlihat logis pada pandangan pertama. Negara membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memperkuat industri, mendorong inovasi teknologi, dan meningkatkan daya saing ekonomi.
Namun masalah muncul ketika kampus mulai menempatkan diri semata sebagai pemasok tenaga kerja. Perguruan tinggi tidak lagi berperan sebagai ruang pemikiran kritis, pengembangan kebudayaan, dan refleksi sosial. Jika tren ini terus berkembang, universitas berisiko kehilangan fungsi intelektualnya.
Arah pendidikan tinggi
Perdebatan ini bukan sekadar soal membuka atau menutup beberapa program studi. Yang dipertaruhkan adalah cara negara memandang manusia dan masa depan masyarakatnya.
Jika negara melihat pendidikan tinggi hanya sebagai sarana mencetak pekerja sesuai kebutuhan pasar, universitas akan berubah menjadi institusi pelatihan industri. Sebaliknya, jika masyarakat memandang universitas sebagai ruang pembentukan warga negara yang kritis dan berbudaya, maka pendidikan tinggi harus menjaga keberagaman disiplin ilmu.
Sayangnya, perdebatan kebijakan sering berfokus pada efisiensi dan relevansi ekonomi. Diskusi jarang menyentuh peran universitas dalam menjaga demokrasi, kebudayaan, dan pemikiran kritis masyarakat.
Logika industri
Kebijakan yang terlalu menekankan kebutuhan industri membawa risiko serius. Pemerintah seolah menganggap masa depan ekonomi dapat diprediksi melalui kebutuhan pasar saat ini. Dengan asumsi itu, negara mengarahkan pendidikan tinggi untuk menopang sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis.
Sejarah menunjukkan kenyataan yang berbeda. Perubahan dunia sering datang tanpa peringatan. Banyak profesi penting pada masa lalu kini menghilang, sementara pekerjaan baru muncul dari bidang yang sebelumnya dianggap tidak berguna.
Pada awal 1990-an, misalnya, hampir tidak ada yang memprediksi munculnya profesi seperti pengembang gim digital, analis budaya populer, atau spesialis media sosial. Begitu pula kajian humaniora yang dahulu dipandang tidak produktif kini memainkan peran penting dalam memahami etika kecerdasan buatan, disinformasi digital, polarisasi politik, hingga konflik identitas.
Masa depan tidak hanya dibentuk oleh teknologi dan industri. Ia juga lahir dari kemampuan manusia memahami dirinya sendiri.
Karena itu, jika pemerintah menilai relevansi program studi hanya dari kebutuhan pasar kerja jangka pendek, kebijakan tersebut menjadi terlalu sempit. Universitas bukan lembaga kursus industri. Kampus merupakan ruang produksi pengetahuan yang mendorong masyarakat berpikir kritis, mengkritik kekuasaan, menjaga kebudayaan, dan membayangkan masa depan.
Ketika negara menentukan bahwa hanya bidang tertentu yang layak dipertahankan karena nilai ekonominya, universitas kehilangan sebagian dari makna historisnya.
Fungsi strategis humaniora
Kebijakan yang mempersempit bidang ilmu juga berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Program studi yang sering dianggap tidak relevan biasanya berada di wilayah humaniora, seni, sastra, filsafat, sejarah, atau ilmu sosial tertentu.
Padahal bidang-bidang tersebut menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memahami identitas, budaya, dan pengalaman sosialnya sendiri. Jika ruang akademik itu menyusut, masyarakat kehilangan sarana penting untuk menafsirkan dirinya.
Masalah mendasarnya terletak pada prioritas kebijakan. Negara terlihat lebih fokus menyiapkan tenaga kerja industri daripada membangun masyarakat yang kuat secara sosial dan demokratis.
Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi stabilitas sosial tidak pernah lahir hanya dari angka investasi dan ekspor. Masyarakat membutuhkan kemampuan memahami sejarahnya, menghargai perbedaan, dan membangun solidaritas sosial.
Di sinilah peran ilmu humaniora menjadi penting.
Sejarah membantu masyarakat memahami akar konflik dan perubahan sosial.
Antropologi membantu negara membaca keragaman budaya.
Sastra melatih empati dan imajinasi manusia.
Filsafat melatih kemampuan berpikir kritis terhadap kekuasaan dan teknologi.
Seni menjaga kepekaan sosial sekaligus menjadi ruang ekspresi kebudayaan.
Ironisnya, ketika teknologi berkembang pesat, justru kemampuan-kemampuan manusiawi seperti kreativitas, empati, dan interpretasi budaya menjadi semakin berharga. Kecerdasan buatan mampu menggantikan banyak pekerjaan teknis, tetapi ia sulit menggantikan kemampuan manusia memahami pengalaman sosial dan moralitas.
Karena itu, melemahkan program studi humaniora atas nama masa depan justru berpotensi menjadi kesalahan strategis.
Relevansi bagi siapa
Istilah “relevansi” dalam kebijakan pendidikan juga perlu dikaji lebih kritis. Relevan bagi siapa, dan untuk kepentingan apa?
Jika pemerintah mengukur relevansi hanya melalui kebutuhan industri besar, maka kepentingan masyarakat luas mudah terabaikan. Indonesia memiliki keragaman budaya dan sosial yang sangat besar. Setiap daerah memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda.
Program studi bahasa daerah, kajian budaya lokal, atau sejarah regional mungkin tidak menghasilkan keuntungan ekonomi besar. Namun bidang-bidang tersebut menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pengetahuan lokal.
Jika seluruh kebijakan pendidikan tinggi mengikuti logika pasar nasional atau global, kekayaan budaya lokal Indonesia berisiko tersingkir.
Kolaborasi antardisiplin
Perdebatan ini sebenarnya tidak harus berakhir pada pilihan antara mempertahankan atau menutup program studi. Pendidikan tinggi memang perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kampus harus memperbarui kurikulum, memperbaiki metode pembelajaran, dan mendorong kemampuan lintas disiplin.
Namun solusi tidak cukup melalui pemangkasan program studi. Pendidikan tinggi membutuhkan transformasi.
Pemerintah dapat mendorong kolaborasi antardisiplin ilmu. Program sejarah dapat bekerja sama dengan industri digital melalui arsip digital dan sejarah publik. Sastra dapat berkembang bersama industri kreatif dan media. Filsafat dapat terlibat dalam kajian etika teknologi dan kecerdasan buatan. Antropologi dapat membantu merancang kebijakan pembangunan berbasis masyarakat lokal.
Pendekatan seperti ini membangun relevansi tanpa menghapus bidang ilmu tertentu. Universitas tetap menjaga keberagaman pengetahuan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Kampus dan masa depan bangsa
Universitas seharusnya tidak hanya mengikuti kebutuhan pasar saat ini. Kampus harus mampu melihat lebih jauh daripada perubahan ekonomi jangka pendek.
Jika perguruan tinggi berubah menjadi mesin produksi tenaga kerja, pendidikan tinggi akan kehilangan jiwanya. Padahal bangsa yang besar membutuhkan lebih dari sekadar teknokrat dan insinyur. Ia juga memerlukan pemikir, seniman, penulis, dan ilmuwan sosial yang membantu masyarakat memahami perubahan zaman.
Kontroversi penutupan program studi pada akhirnya memperlihatkan pertarungan dua cara pandang tentang pendidikan. Cara pandang pertama melihat kampus sebagai alat produksi ekonomi yang harus tunduk pada kebutuhan industri. Cara pandang kedua memandang universitas sebagai institusi publik yang menjaga keberagaman pengetahuan sekaligus membangun peradaban masyarakat.
Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, pilihan kedua justru menjadi semakin penting. @dimas
