Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka kembali perdebatan lama tentang hubungan politik dan birokrasi daerah. Dalam rapat bersama Komisi II DPR dan para gubernur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (08/06/2026), Tito menyoroti praktik perekrutan tenaga titipan honorer di daerah yang diduga berasal dari tim sukses kepala daerah.
Tabooo.id: Menurut Tito, banyak tenaga titipan honorer di daerah secara administrasi tidak memiliki kompetensi yang memadai. Mereka masuk ke lingkungan pemerintahan bukan karena kebutuhan organisasi, melainkan karena kedekatan politik.
“Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10,” kata Tito.
Pernyataan itu langsung menyentuh persoalan yang lebih besar dari sekadar urusan pegawai. Tito melihat sebagian kepala daerah menjadikan birokrasi sebagai ruang akomodasi politik setelah kontestasi pilkada berakhir.
Tumpukan Honorer dari Satu Periode ke Periode Berikutnya
Tito menjelaskan, banyak kepala daerah mewariskan tenaga honorer kepada penerusnya. Setiap pergantian kepemimpinan menambah jumlah honorer baru tanpa perhitungan kebutuhan yang jelas.
Akibatnya, jumlah honorer terus membengkak dari tahun ke tahun. Ketika status mereka tidak kunjung jelas, mereka menuntut pemerintah memberikan kepastian karier melalui jalur ASN atau PPPK.
“Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu,” ujar Tito.
Merit System Berhadapan dengan Kepentingan Politik
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, dalam berbagai forum reformasi birokrasi sepanjang 2024-2025, menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan kompetensi sebagai dasar utama rekrutmen aparatur. Menurutnya, birokrasi profesional hanya bisa tumbuh ketika pemerintah menjalankan sistem merit secara konsisten.
Senada dengan itu, Ketua Komisi ASN periode 2019-2024, Prof. Agus Pramusinto, berulang kali mengingatkan bahwa intervensi politik dapat melemahkan profesionalisme birokrasi. Ia menilai kepala daerah harus memisahkan kepentingan politik dari kebutuhan organisasi pemerintahan.
Para akademisi tersebut melihat pola yang sama: ketika pejabat mengutamakan loyalitas politik daripada kompetensi, kualitas pelayanan publik ikut menurun.
APBD Menanggung Konsekuensinya
Tito menilai penambahan honorer tanpa perencanaan yang matang hanya memperbesar beban belanja pegawai daerah. Semakin banyak pegawai yang masuk, semakin besar pula anggaran yang harus pemerintah daerah keluarkan.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih sempit untuk membiayai pembangunan. Pemerintah akhirnya harus membagi anggaran antara pelayanan publik dan kebutuhan birokrasi yang terus membesar.
Karena itu, Tito meminta seluruh kepala daerah menghentikan perekrutan tenaga honorer baru.
“Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” tegasnya.
Meski demikian, Tito tetap membuka ruang bagi tenaga yang memiliki keahlian khusus, terutama guru dan tenaga kesehatan. Menurutnya, kedua sektor tersebut masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk melayani masyarakat.
Bukan Sekadar Soal Pegawai
Persoalan ini tidak berhenti pada jumlah honorer.
Masalah yang sebenarnya terletak pada cara sebagian elite politik memandang birokrasi. Mereka kerap menggunakan jabatan dan posisi administratif sebagai alat distribusi loyalitas setelah pemilu berakhir.
Ketika kepala daerah menukar posisi birokrasi dengan dukungan politik, kualitas pelayanan publik ikut menanggung risikonya.
Ini bukan sekadar cerita tentang pegawai yang datang pukul delapan dan pulang pukul sepuluh. Ini soal bagaimana politik membentuk birokrasi.
Jika pemerintah membiarkan pola itu terus berulang, birokrasi akan kehilangan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat. Namun jika pemerintah berani menegakkan sistem merit dan menghentikan rekrutmen berbasis kedekatan, birokrasi bisa kembali bekerja untuk publik, bukan untuk membayar utang politik. @teguh
