Nelayan kecil semakin sulit memperoleh solar bersubsidi, sementara kapal perikanan berukuran besar menikmati BBM dengan harga khusus. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan tentang keberpihakan negara kepada masyarakat pesisir.
Tabooo.id – Di banyak pelabuhan pesisir, nelayan kecil kini menghadapi persoalan yang semakin berat. Mereka bukan hanya harus menantang cuaca dan hasil tangkapan yang tidak menentu, tetapi juga berebut mendapatkan solar bersubsidi yang semakin sulit dijangkau. Ironisnya, pada saat yang sama pemerintah justru meluncurkan skema bahan bakar dengan harga khusus bagi kapal perikanan berukuran lebih besar.
Kebijakan itu memunculkan pertanyaan mendasar. Siapa yang sebenarnya paling membutuhkan perlindungan negara ketika biaya melaut terus meningkat?
Nelayan Kecil Makin Sulit Mendapat Solar
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menjalankan program penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dengan harga khusus bagi kapal perikanan berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Pemerintah menetapkan harga solar sebesar Rp10.000 per liter untuk mendukung produktivitas armada perikanan skala menengah.
Di atas kertas, kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya saing sektor perikanan nasional. Namun, di lapangan, banyak nelayan kecil justru masih kesulitan membeli solar bersubsidi yang menjadi penopang utama aktivitas mereka sehari-hari.
Kelompok nelayan tradisional mengandalkan kapal berukuran kecil dengan kemampuan modal yang terbatas. Kenaikan biaya operasional langsung memangkas pendapatan mereka karena sebagian besar pengeluaran melaut terserap untuk membeli bahan bakar.
Biaya Melaut Terus Membengkak
Ketika pasokan solar bersubsidi berkurang atau distribusinya tersendat, nelayan kecil tidak memiliki banyak pilihan. Sebagian terpaksa membeli solar nonsubsidi dengan harga lebih tinggi, sementara yang lain memilih mengurangi frekuensi melaut agar kerugian tidak semakin besar.
Situasi tersebut memukul ekonomi keluarga nelayan. Semakin sedikit hari melaut, semakin kecil pula hasil tangkapan yang mereka bawa pulang. Akibatnya, pendapatan rumah tangga pesisir ikut menurun.
Sebaliknya, kapal-kapal berukuran lebih besar kini memperoleh akses terhadap BBM dengan harga khusus melalui skema pemerintah. Program ini memang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional armada yang memasok kebutuhan ikan dalam jumlah besar. Namun, perbedaan perlakuan itu memunculkan kesan bahwa perlindungan negara belum menyentuh kelompok yang paling rentan.
Kebijakan Belum Menyentuh Akar Persoalan
Persoalan utama sebenarnya bukan hanya terletak pada besaran subsidi, melainkan pada ketepatan sasaran. Pemerintah perlu memastikan nelayan kecil memperoleh akses yang mudah, cepat, dan berkelanjutan terhadap energi yang mereka butuhkan untuk bekerja.
Distribusi yang tidak merata juga memperlebar kesenjangan di sektor perikanan. Kapal besar dapat meningkatkan produktivitas karena memperoleh kepastian pasokan, sedangkan nelayan kecil masih harus menghabiskan waktu mencari solar sebelum berangkat melaut.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan energi di sektor perikanan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan di tingkat akar rumput. Selama akses terhadap BBM bersubsidi masih sulit dijangkau nelayan kecil, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir akan sulit tercapai.
Negara memang perlu menjaga produktivitas industri perikanan. Namun, pemerintah juga harus memastikan kebijakan itu tidak meninggalkan mereka yang setiap hari mengarungi laut dengan kapal sederhana. Sebab, keberlanjutan sektor perikanan nasional tidak hanya bergantung pada kapal-kapal besar, tetapi juga pada jutaan nelayan kecil yang selama ini menjadi fondasi ekonomi pesisir Indonesia. @dimas
