Spekulasi perombakan kabinet atau Reshuffle kembali mencuat. Namun, Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto belum mengambil langkah itu. Sebaliknya, Presiden memilih terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja para menterinya.
Taboo.id: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum berencana merombak (reshuffle) Kabinet Merah Putih. Ia menyampaikan kepastian itu kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/07/2026), setelah isu pergantian menteri ramai menjadi perbincangan publik dalam beberapa pekan terakhir.
“Belum ada reshuffle. Belum, belum, belum,” tegas Prasetyo.
Pernyataan tersebut langsung menjawab berbagai spekulasi yang berkembang. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat tetap melihat jalannya pemerintahan secara utuh tanpa terpengaruh isu politik yang belum memiliki dasar resmi.
Presiden Pilih Mengawasi, Bukan Merombak
Prasetyo menegaskan Presiden tetap mengawasi seluruh kementerian. Selain itu, Presiden juga terus mengevaluasi kinerja setiap menteri agar seluruh program prioritas berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, Presiden memberi mandat kepada setiap kementerian untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan publik. Karena itu, pemerintah rutin memantau pelaksanaan program di lapangan.
“Monitoring, pengawasan, evaluasi itu dalam konteks memastikan program-program di setiap kementerian dijalankan dengan benar, dijalankan dengan cepat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dalam semangat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, ia menegaskan evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.
“Tidak selalu makna dari evaluasi itu adalah selalu berujung terjadinya pergantian atau reshuffle,” katanya.
Karena itu, masyarakat tidak perlu langsung mengaitkan setiap evaluasi kabinet dengan pergantian pejabat.
Pengamat: Evaluasi Menjadi Hak Konstitusional Presiden
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, pada 15/07/2026, mengatakan Presiden memang memiliki kewenangan penuh untuk menilai para pembantunya.
“Evaluasi merupakan instrumen kepemimpinan. Presiden berhak mengukur efektivitas para menterinya. Namun evaluasi tidak selalu berakhir dengan reshuffle.”
Ujang menilai kepastian dari Istana dapat meredam spekulasi politik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, pada 18/07/2026, menilai publik justru membutuhkan kepastian bahwa program pemerintah tetap berjalan.
“Masyarakat tidak hanya menunggu pergantian pejabat. Masyarakat ingin melihat pelayanan publik semakin baik dan program pemerintah benar-benar berjalan.”
Sosiolog Universitas Indonesia Prof. Dr. Imam B. Prasodjo juga pernah menegaskan dalam kajian tata kelola pemerintahan bahwa evaluasi yang berlangsung secara konsisten menunjukkan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas birokrasi.
“Pemerintah yang sehat terus mengukur hasil kerja aparatnya. Evaluasi menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.”
Presiden Segera Putuskan Nama Jampidsus
Selain menjelaskan isu reshuffle, Prasetyo mengungkapkan Presiden Prabowo segera menentukan pejabat baru yang akan memimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
“Insya Allah satu dua hari ini sudah akan ada keputusan dan bapak presiden akan menandatangani Keppres pengangkatan pejabat baru,” kata Prasetyo.
Febrie Adriansyah sebelumnya mengundurkan diri sehingga posisi Jampidsus menjadi kosong. Setelah itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kuntadi untuk mengisi jabatan tersebut.
Kini Tim Penilai Akhir (TPA) membahas usulan itu sebelum Presiden menentukan keputusan final.
“Kami mohon waktu untuk membahasnya sesuai mekanisme di Tim Penilai Akhir,” ujar Prasetyo.
Jaksa Agung juga mengajukan Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung definitif. Selain itu, ia mengusulkan Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset.
Namun, Prasetyo belum mengumumkan keputusan akhir Presiden terhadap seluruh nama tersebut.
“Memang ada beberapa nama yang diusulkan. Namun kami mohon menunggu sampai Presiden menandatangani Keppres. Setelah itu kami akan menyampaikan keputusan tersebut kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Jaga Stabilitas
Kepastian dari Istana meredam spekulasi politik yang terus bermunculan selama beberapa pekan terakhir. Pemerintah juga mengirim pesan bahwa stabilitas pemerintahan tetap menjadi prioritas di tengah berbagai dinamika nasional.
Di sisi lain, Presiden tetap memberi tekanan kepada seluruh menteri agar meningkatkan kinerja masing-masing. Evaluasi terus berlangsung, sementara target pembangunan tetap berjalan sesuai agenda pemerintah.
Bagi masyarakat, kondisi tersebut memberikan kepastian bahwa pelayanan publik dan program pemerintah tetap berjalan tanpa gangguan akibat isu pergantian kabinet. Pada saat yang sama, masyarakat juga melihat Presiden terus mengawasi para pembantunya agar setiap kementerian bekerja lebih efektif dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Reshuffle memang belum masuk agenda Presiden. Namun, evaluasi tidak pernah berhenti. Pemerintah memilih mengukur hasil kerja para menteri lebih dahulu sebelum mengambil keputusan politik apa pun. Langkah itu menunjukkan bahwa stabilitas kabinet tetap berjalan seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja pemerintahan. @teguh
