Ketika negara mulai menilai program studi dari seberapa cepat lulusannya diserap industri, universitas sedang memasuki persimpangan berbahaya. Kampus bisa berubah dari ruang pencarian ilmu menjadi mesin produksi tenaga kerja yang patuh pada pasar.
Tabooo.id: Deep – Ada kalimat yang tampak masuk akal, tetapi menyimpan bahaya: program studi harus relevan dengan industri.
Sekilas, siapa yang bisa membantah? Kampus memang tidak boleh hidup di menara gading. Lulusan butuh pekerjaan. Negara butuh tenaga ahli. Industri butuh sumber daya manusia.
Namun, masalah muncul ketika negara menyempitkan makna “relevan” menjadi satu ukuran: seberapa cepat lulusan masuk pasar kerja.
Di titik itu, universitas kehilangan jiwanya. Kampus bukan lagi ruang pencarian ilmu, kritik, dan pembentukan akal sehat. Ia berubah menjadi jalur produksi manusia siap pakai.
Tabu banget? Ya, karena ini bukan sekadar soal prodi tutup. Ini soal cara negara memandang pendidikan tinggi.
Alarm dari Rencana Penutupan Prodi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana menutup sejumlah program studi yang mereka anggap kurang relevan dengan kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi masa depan.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan rencana itu dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Badung, Bali, Kamis, 23 April 2026.
Badri menyebut pemerintah akan mengeksekusi rencana tersebut dalam waktu dekat. Ia juga meminta perguruan tinggi rela menyeleksi program studi yang perlu mereka pilih, pilah, bahkan tutup.
Secara administratif, gagasan ini tampak rasional. Pemerintah melihat jumlah lulusan terus bertambah. Sementara itu, dunia kerja tidak selalu mampu menyerap mereka.
Akibatnya, sebagian program studi menghasilkan terlalu banyak lulusan untuk sektor yang sempit. Kampus pun harus menyesuaikan diri.
Tapi pertanyaannya: kampus harus menyesuaikan diri kepada siapa? Kepada masa depan pendidikan, atau kepada kebutuhan industri hari ini?
Kampus Perlu Berubah, Bukan Kehilangan Jiwa
Evaluasi program studi jelas perlu. Kampus tidak bisa membiarkan prodi stagnan terus berjalan.
Program studi tanpa mutu akademik harus berbenah. Prodi yang hanya lahir karena tren pasar juga layak menerima koreksi keras.
Namun, pemerintah tidak boleh menjadikan penutupan sebagai jalan pintas untuk masalah yang lebih kompleks.
Sebab, persoalan pendidikan tinggi tidak hanya menyangkut jumlah lulusan. Ada masalah kurikulum, kualitas dosen, riset yang lemah, relasi kampus dengan masyarakat, hingga desain pekerjaan yang tidak berkembang.
Kalau masalahnya serumit itu, menutup prodi bisa menjadi solusi yang terlalu malas.
Ibarat tubuh sakit karena pola hidup buruk, lalu dokter justru memotong salah satu organ pentingnya.
Pelikan dan Gagasan Lama yang Masih Menyala
Dalam The Idea of the University: A Reexamination, Jaroslav Pelikan mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh menilai universitas hanya dari manfaat praktis jangka pendek.
Pelikan tidak menolak kegunaan ilmu. Ia juga tidak mengajak kampus menjauh dari masyarakat. Justru sebaliknya, ia melihat universitas memikul tanggung jawab sosial yang besar.
Namun, Pelikan menegaskan satu hal penting: pengetahuan memiliki nilai pada dirinya sendiri.
Ilmu tidak hanya penting karena hari ini bisa menghasilkan pekerjaan. Ilmu juga penting karena membentuk cara manusia berpikir, menilai, dan memahami dunia.
Dari sini, gagasan universitas menjadi lebih luas daripada sekadar tempat mencetak karyawan.
Universitas menyimpan ingatan masyarakat. Kampus menguji kebenaran. Para akademisi melatih nalar. Mahasiswa belajar menyiapkan masa depan yang belum terlihat.
Kalau semua ilmu tunduk pada kebutuhan industri hari ini, yang hilang bukan hanya beberapa program studi. Yang hilang adalah imajinasi tentang masa depan.
Kacamata Industri Tidak Cukup untuk Melihat Kampus
Pemerintah ingin memperkuat program studi di sektor energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Arah itu masuk akal. Indonesia memang membutuhkan tenaga ahli untuk sektor strategis.
Namun, delapan sektor itu tidak bisa berdiri hanya dengan keahlian teknis.
Energi membutuhkan etika lingkungan, hukum tata kelola, dan keadilan ekologis. Pangan membutuhkan sosiologi pedesaan, ekonomi politik, dan antropologi konsumsi.
Kesehatan membutuhkan bioetika, komunikasi publik, hukum kesehatan, dan kebijakan sosial. Digitalisasi juga tidak cukup dengan programmer.
Dunia digital butuh ahli hukum, filsuf teknologi, psikolog perilaku, dan peneliti budaya digital.
Tanpa ilmu sosial dan humaniora, industrialisasi bisa melaju cepat, tetapi kehilangan arah manusiawinya.
Teknologi bisa makin canggih. Namun, masyarakat bisa makin bingung membedakan kemajuan dan kerusakan.
Ilmu yang Tidak Langsung Laku Bisa Menyelamatkan Masa Depan
Masalah terbesar dari logika pasar terletak pada rentang waktunya yang pendek.
Industri biasanya bertanya: lulusan ini bisa kami pakai sekarang atau tidak?
Universitas harus bertanya lebih jauh: pengetahuan apa yang manusia butuhkan sepuluh, dua puluh, bahkan lima puluh tahun lagi?
Ilmu yang hari ini tampak tidak praktis bisa menjadi fondasi perubahan besar di masa depan.
Filsafat mungkin tidak langsung membuka pabrik. Namun, filsafat membantu manusia memahami etika kecerdasan buatan, hak digital, dan batas moral teknologi.
Sejarah mungkin tidak terlihat “industri banget”. Akan tetapi, sejarah mengajarkan masyarakat membaca pola kekuasaan, konflik, dan kegagalan kebijakan.
Sastra mungkin tidak terdengar seperti kebutuhan ekonomi. Meski begitu, sastra melatih empati, bahasa, imajinasi, dan kemampuan memahami manusia.
Lucunya, semua kemampuan itu justru makin penting di zaman yang makin mekanis.
Universitas Bukan Balai Latihan Kerja
Jaroslav Pelikan melihat universitas menjalankan beberapa tugas sekaligus.
Universitas memajukan pengetahuan melalui riset. Kampus memperluas pengetahuan melalui pengajaran. Dunia akademik menjaga warisan ilmu. Para sarjana menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat.
Dengan tugas sebesar itu, universitas tidak bisa berubah menjadi balai latihan kerja.
Balai latihan kerja menyiapkan keterampilan teknis. Universitas menyiapkan manusia berpikir.
Keduanya penting. Namun, negara tidak boleh mencampuradukkan keduanya.
Kalau pemerintah hanya menuntut universitas menghasilkan lulusan siap kerja, pendidikan tinggi akan kehilangan esensinya.
Kampus seharusnya membentuk warga yang mampu memahami masalah, bukan hanya menjalankan instruksi.
Negara tidak hanya membutuhkan pekerja. Negara juga membutuhkan guru, peneliti, pemikir, seniman, hakim, ahli kebijakan, dan warga yang tidak mudah tertipu jargon pembangunan.
Reformasi, Bukan Sapu Bersih
Karena itu, pemerintah harus menjalankan rencana penutupan program studi dengan sangat hati-hati.
Negara tidak cukup hanya melakukan audit pasar. Pemerintah juga perlu menjalankan audit akademik yang jujur.
Kementerian harus membedakan prodi yang benar-benar mati secara akademik dengan prodi yang masih penting, tetapi membutuhkan reformasi.
Kampus juga tidak boleh berlindung di balik romantisme akademik. Mereka harus berani memperbarui diri.
Perguruan tinggi perlu membuka kurikulum lintas disiplin. Dosen perlu memperkuat riset. Pengelola kampus perlu memperbaiki pengajaran. Universitas juga harus membangun hubungan yang lebih nyata dengan masyarakat.
Namun, pembaruan itu tidak boleh merusak otonomi akademik.
Reformasi pendidikan tinggi harus lahir dari kesadaran intelektual, bukan sekadar tekanan administratif.
Dampaknya Buat Kamu
Isu ini mungkin terasa jauh. Seolah hanya rektor, kementerian, dosen, dan mahasiswa yang perlu memikirkannya.
Padahal, dampaknya bisa sampai ke hidup kamu.
Kalau universitas hanya mengejar jurusan yang “laku”, anak muda akan memilih pendidikan berdasarkan selera pasar, bukan panggilan intelektual.
Jika ilmu sosial dan humaniora terus dianggap beban, ruang publik akan makin miskin nalar kritis.
Ketika kampus hanya mencetak tenaga kerja, masyarakat mungkin punya banyak orang terampil, tetapi sedikit orang bijak.
Lalu, saat pendidikan tinggi hanya mengikuti industri hari ini, kita bisa gagal menyiapkan manusia untuk krisis esok.
Ini Bukan Sekadar Prodi Tutup
Rencana pemerintah bisa menjadi momentum penting. Syaratnya, negara tidak menjalankannya dengan logika sapu bersih.
Program studi yang buruk memang harus menerima evaluasi. Kampus abal-abal harus menghadapi penertiban. Kurikulum yang mati harus bangun.
Namun, negara juga harus berhenti memandang universitas hanya dari pintu lowongan kerja.
Sebab, universitas yang baik tidak hanya menjawab kebutuhan industri. Ia juga mengajukan pertanyaan yang belum berani industri tanyakan.
Kampus tidak hanya mencetak tenaga kerja. Kampus membentuk manusia.
Dan manusia tidak boleh hidup sebagai komponen mesin ekonomi.
Universitas memang harus relevan. Tapi relevansi terbesar universitas bukan sekadar seberapa cepat lulusannya masuk industri.
Relevansi yang lebih dalam terletak pada kemampuannya menjaga akal, arah, dan nurani masyarakat.
Karena pada akhirnya, tugas universitas bukan cuma menjawab lowongan kerja.
Tugas universitas adalah memastikan peradaban tidak kehilangan cara berpikir. @jery
