Sabtu malam seharusnya menjadi momen lega bagi ribuan keluarga di Jawa Barat. Namun ketika hasil Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) diumumkan, tidak semua orang membawa kabar baik ke rumah. Sekitar 77 ribu calon siswa SMA dan SMK tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Tabooo.id – Angka 77 ribu calon siswa SMA dan SMK itu bukan sekadar statistik pendidikan. Di baliknya ada ribuan keluarga yang kembali menghitung kemampuan ekonomi, mengubah rencana masa depan, dan mencari jalan agar anak mereka tetap bisa bersekolah.
Ketika Harapan Bertemu Keterbatasan Sistem
Banyak orang tua memilih sekolah negeri karena alasan sederhana biaya lebih terjangkau dan aksesnya relatif lebih merata.
Seorang buruh telah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan sekolah anak. Orang tua tunggal berharap sekolah negeri dapat mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Di sisi lain, banyak siswa merasa gagal meski mereka sebenarnya berhadapan dengan keterbatasan daya tampung, bukan keterbatasan kemampuan. Apalagi angka 77 ribu calon siswa buaknlah angka yang kecil.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha menenangkan situasi. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, memastikan pemerintah akan menyalurkan siswa yang belum tertampung ke sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan,” kata Purwanto dalam konferensi pers virtual, Sabtu (13/06/2026).
Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan biaya pendidikan melalui skema subsidi DSP dan SPP sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah.
Solusi tersebut memang memberi jalan keluar jangka pendek. Namun pertanyaan yang lebih besar langsung muncul. Mengapa puluhan ribu siswa harus mencari alternatif setiap tahun?
Ini Bukan Sekadar Hasil Seleksi
Banyak pihak melihat persoalan ini sebagai konsekuensi normal dari proses seleksi. Padahal akar masalahnya jauh lebih dalam.
Persoalannya bukan hanya tentang siapa yang lolos dan siapa yang tersingkir. Akar persoalan terletak pada kapasitas pendidikan yang tersedia.
Ketika jumlah lulusan SMP terus bertambah, pemerintah harus memastikan pertumbuhan daya tampung sekolah bergerak dalam kecepatan yang sama.
Jika tidak, seleksi pendidikan berubah menjadi kompetisi memperebutkan kursi yang jumlahnya memang tidak cukup.
Kondisi tersebut membuat 77 ribu calon siswa ini tersingkir bukan karena kurang layak, tetapi karena sistem belum menyediakan ruang yang memadai.
Krisis yang Datang Perlahan
Jumlah penduduk usia sekolah terus meningkat setiap tahun. Pada saat yang sama, urbanisasi juga terus bergerak menuju kota-kota besar dan wilayah penyangga.
Bandung Raya, Bogor, Bekasi, dan Depok mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam satu dekade terakhir.
Sayangnya, pembangunan sekolah baru tidak selalu mengikuti laju pertumbuhan tersebut. Akibatnya, setiap musim penerimaan siswa baru menghadirkan cerita yang sama.
Kursi sekolah menjadi rebutan, Orang tua cemas, sekitar 77 ribu calon siswa tertekan dan Pemerintah mencari solusi darurat inilah Pola yang terus berulang.
Inilah lapisan persoalan yang sering luput dari perhatian publik. Ini bukan sekadar masalah penerimaan siswa.
Ini adalah tanda bahwa kapasitas pendidikan belum berkembang secepat kebutuhan masyarakat.
Akademisi: Evaluasi Sistem Harus Dimulai Sekarang
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, menilai pemerintah perlu membaca fenomena ini sebagai persoalan perencanaan jangka panjang.
“Kalau setiap tahun jumlah siswa yang tidak tertampung mencapai puluhan ribu, maka persoalannya bukan lagi teknis penerimaan. Ini soal kapasitas sistem pendidikan yang harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya kepada Tabooo.id, Minggu (14/06/2026).
Menurut Cecep, pemerintah daerah harus menggunakan data kependudukan dan tren pertumbuhan siswa untuk menyusun proyeksi kebutuhan sekolah hingga satu dekade ke depan. Tanpa langkah tersebut, masalah yang sama akan terus muncul setiap tahun bahkan angka 77 ribu calon siswa buakn mustahil ditahun berikutnya akan bertambah.
Sosiolog: Pendidikan Bisa Menjadi Arena Ketimpangan Baru
Sosiolog pendidikan Universitas Padjadjaran, Dr. Yusar Anwar, melihat persoalan ini dari sudut yang berbeda.
Menurutnya, keterbatasan sekolah negeri berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.
“Ketika sekolah negeri terbatas sementara sekolah swasta menjadi pilihan utama, kelompok ekonomi bawah akan menghadapi tekanan tambahan. Walaupun ada subsidi, biaya tidak langsung tetap ada,” katanya.
Biaya transportasi, seragam, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendukung belajar sering kali luput dari perhatian.
Bagi keluarga kelas menengah atas, biaya tambahan mungkin tidak menjadi masalah besar.
Namun bagi keluarga berpenghasilan rendah, setiap pengeluaran baru dapat mengubah prioritas hidup mereka.
Budayawan: Pendidikan Adalah Soal Kepercayaan Publik
Budayawan Jawa Barat, Asep Kambali, menilai pendidikan tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan administrasi.
“Sekolah adalah ruang pembentukan karakter. Ketika akses pendidikan terasa semakin sulit, masyarakat akan melihat negara semakin jauh dari fungsi dasarnya,” ujarnya.
Menurut Asep, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan lahir dari rasa keadilan. Ketika banyak keluarga merasa peluang pendidikan semakin sempit, kepercayaan itu ikut tergerus.
Pemerintah Menawarkan Solusi, Tetapi Apakah Cukup?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan tiga langkah utama, yaitu:
Pertama, memperluas kerja sama dengan sekolah swasta.
Kedua, memberikan dukungan biaya pendidikan bagi siswa prioritas.
Ketiga, memperluas layanan SMA Terbuka.
Purwanto juga meminta maaf atas gangguan akses sistem saat pengumuman hasil PCMB.
“Tidak ada satu pun hak calon murid yang dirugikan secara administratif akibat proses penyempurnaan sistem ini,” tegasnya.
Langkah tersebut penting karena Namun pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan solusi reaktif setiap kali musim penerimaan siswa tiba.
Jalan Keluar yang Perlu Dipikirkan
Pemerintah daerah perlu melakukan audit kebutuhan sekolah berdasarkan pertumbuhan penduduk setiap wilayah.
Selain itu, pembangunan SMA dan SMK baru harus menjadi agenda prioritas di daerah dengan kepadatan tinggi.
Pemprov juga perlu memperkuat skema subsidi permanen bagi siswa yang masuk sekolah swasta agar akses pendidikan tetap setara.
Integrasi data kependudukan dan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memprediksi kebutuhan kursi sekolah lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Perencanaan semacam ini jauh lebih murah dibanding terus menerus mengelola krisis setiap tahun.
Ini Bukan Sekadar 77 Ribu Siswa
Sebagian orang mungkin melihat angka 77 ribu sebagai hasil seleksi biasa. Kita semua harus melihat sesuatu yang lebih besar.
Angka itu menunjukkan adanya jarak antara pertumbuhan jumlah pelajar dan kesiapan sistem pendidikan.
Jawa Barat mungkin masih bisa menyalurkan 77 ribu siswa ke berbagai jalur pendidikan. Namun pertanyaan yang belum terjawab tetap sama: mengapa setiap tahun pemerintah selalu sibuk mencari kursi tambahan, bukan membangun kursi yang cukup sejak awal?
Ini bukan sekadar kisah puluhan ribu siswa yang tidak masuk sekolah negeri.
Ini alarm bahwa perencanaan pendidikan mungkin sedang tertinggal dari laju pertumbuhan generasi yang harus dilayaninya.
Jika pola ini terus berulang, angka 77 ribu bukanlah puncak masalah tapi Bisa jadi, itu baru permulaan. @teguh
