Kalau bangunan sekolah belum roboh, barangkali belum ada alasan untuk menggelar rapat darurat. Retakan masih dianggap biasa, atap bocor masih bisa ditoleransi, dan laporan hanya menjadi arsip. Namun, begitu dinding ambruk dan fotonya viral, birokrasi mendadak bergerak seolah-olah baru menemukan masalah yang sebenarnya sudah lama terlihat.
Tabooo.id – Ada pola yang tampaknya sudah menjadi prosedur tidak tertulis dalam birokrasi Indonesia. Bangunan mulai retak? Catat. Atap bocor? Laporkan. Plafon melengkung? Pantau. Namun, ketika bangunan akhirnya roboh, kamera berdatangan, tagar mulai ramai, dan perhatian publik memuncak. Saat itulah rapat koordinasi mendadak muncul di agenda.
Entah sejak kapan algoritma media sosial berubah menjadi sistem peringatan dini paling efektif di negeri ini.
Padahal, pemerintah memiliki kementerian, dinas pendidikan, inspektorat, hingga Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang rutin memotret kondisi ribuan sekolah. Selain itu, setiap daerah juga mengirim laporan berkala mengenai kondisi bangunan. Artinya, semua informasi sebenarnya sudah tersedia jauh sebelum sebuah dinding runtuh atau seorang murid harus belajar di bawah langit terbuka.
Sayangnya, data sering berakhir sebagai angka di layar komputer. Sebaliknya, sebuah foto viral justru mampu menggerakkan birokrasi lebih cepat daripada laporan resmi.
Menunggu Drama, Bukan Mencegah Bencana
Mengapa sebuah bangunan harus roboh lebih dulu agar masuk daftar prioritas?
Bukankah tugas pemerintah adalah mencegah kerusakan sebelum berubah menjadi bencana?
Ironisnya, banyak orang justru memuji kecepatan respons setelah tragedi terjadi. Padahal, ukuran keberhasilan tata kelola bukan terletak pada cepatnya memperbaiki kerusakan, melainkan pada kemampuannya mencegah kerusakan sejak awal.
Rapat Selalu Siap, Asal Setelah Viral
Birokrasi Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan rapat.
Ada rapat koordinasi.
Ada rapat evaluasi.
Kemudian ada rapat sinkronisasi.
Bahkan, tidak jarang muncul rapat percepatan, lengkap dengan rapat lanjutan untuk mengevaluasi hasil percepatan tersebut.
Masalahnya bukan jumlah rapat. Masalahnya, rapat terlalu sering mengikuti irama media sosial. Bangunan roboh, rapat dimulai. Jalan putus, rapat digelar. Banjir datang, rapat berlangsung. Data bocor, rapat kembali berlangsung.
Seolah-olah bencana telah berubah menjadi surat undangan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan. Padahal, sekolah tidak membutuhkan notulen rapat. Sekolah membutuhkan atap yang tidak bocor.
Data Sudah Lengkap, Keberanian Masih Kurang
Sulit mengatakan pemerintah tidak mengetahui kondisi sekolah.
Dapodik menyimpan data.
Pemerintah daerah menerima laporan.
Pemerintah pusat menjalankan program revitalisasi.
Komisi X DPR pun berkali-kali mengingatkan pentingnya pemeliharaan sebelum kerusakan membesar.
Dengan kata lain, masalahnya bukan kekurangan informasi. Sebaliknya, terlalu banyak pihak memilih menunggu pihak lain bergerak lebih dulu. Pemerintah daerah menunggu bantuan pusat. Di sisi lain, pemerintah pusat meminta daerah menjalankan kewenangannya. Sementara itu, anggaran menunggu usulan, usulan menunggu verifikasi, dan verifikasi menunggu persetujuan administrasi.
Proses itu terus berjalan.
Sayangnya, murid tidak bisa menunda kegiatan belajar hanya karena birokrasi masih sibuk memproses dokumen.
Sekolah Bukan Konten
Ada ironi yang semakin sulit diabaikan.
Di era media sosial, sebuah sekolah rusak sering lebih cepat dikenal publik daripada terdeteksi sebagai prioritas kebijakan. Video berdurasi tiga puluh detik mampu menggerakkan perhatian nasional. Sebaliknya, laporan teknis setebal puluhan halaman sering hanya menjadi arsip.
Tentu, media sosial bukan pihak yang patut disalahkan.
Masalah sebenarnya muncul ketika birokrasi ikut bekerja dengan logika yang sama. Jika perhatian negara bergantung pada tingkat viralitas sebuah tragedi, maka algoritma perlahan menggantikan fungsi perencanaan. Akibatnya, pembangunan tidak lagi mengikuti peta kebutuhan, melainkan mengikuti arus perhatian publik.
Yang Perlu Direvitalisasi Bukan Hanya Bangunan
Pemerintah telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk memperbaiki puluhan ribu sekolah. Langkah itu penting dan harus terus berlanjut. Namun, revitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan tembok baru.
Pemerintah juga perlu memperbaiki cara kerja birokrasi. Pemeliharaan harus menjadi prioritas, bukan pilihan terakhir. Pencegahan harus lebih cepat daripada konferensi pers. Pengawasan harus lebih aktif daripada menunggu keluhan masyarakat menjadi viral.
Sebab, setiap sekolah yang roboh sebenarnya menyampaikan pesan sederhana. Bangunan itu tidak ambruk dalam satu malam. Retakan muncul sedikit demi sedikit. Atap mulai bocor lebih dulu. Dinding perlahan melemah. Namun, banyak orang baru menyadari bahayanya ketika semuanya sudah terlambat.
Begitu pula dengan birokrasi. Kepekaan tidak hilang secara tiba-tiba. Ia memudar sedikit demi sedikit ketika perhatian lebih mudah tertuju pada sorotan publik daripada laporan yang sudah lama tersedia.
Pada akhirnya, anak-anak datang ke sekolah untuk mengejar cita-cita, bukan untuk menjadi latar foto yang mengingatkan negara bahwa masih ada ruang kelas yang hampir runtuh. Kalau sebuah bangunan harus roboh lebih dulu agar pemerintah bergerak, mungkin yang paling membutuhkan revitalisasi bukan hanya sekolah. Melainkan budaya birokrasi yang terlalu sering menunggu krisis sebelum mulai bekerja. @anisa
