Layar interaktif kini masuk ke ruang kelas hingga pelosok Nusa Tenggara Timur dengan hadirnya bantuan Smart TV di sekolah melalui program Pemerintah. Di SD Negeri Mboeng, Manggarai Timur, perangkat itu hadir bersama persoalan yang jauh lebih mendasar.
Tabooo.id – Sekolah tersebut masih menggunakan dinding bambu dan lantai tanah. Listrik juga menjadi masalah. Kontras itu memicu pertanyaan publik. Apa gunanya teknologi canggih dengan adanya Smart TV di sekolah jika sekolah masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar?.
Pertanyaan tersebut tidak otomatis berarti pemerintah salah. Justru kasus ini membuka ruang untuk menguji bagaimana negara menjalankan dua agenda sekaligus: membangun fondasi pendidikan dan mendorong transformasi digital.
Yang Datang Lebih Dulu Bukan Selalu yang Paling Mendesak
Konten kreator Alwi Johan mengunggah kondisi SD Negeri Mboeng pada 06/09/2026.
Video itu memperlihatkan kondisi sekolah yang masih sederhana. Sekolah tersebut berdiri sejak 2008 dan belum mendapat renovasi, menurut laporan media lokal. Perhatian publik kemudian membesar.
Pada 07/09/2026, video tersebut dilaporkan telah mendapat lebih dari 265 ribu tanda suka dan lebih dari 9.000 komentar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memberikan penjelasan di Jakarta Pusat pada Jumat, 11/09/2026.
Mu’ti mengatakan pemerintah menjalankan digitalisasi dan pembangunan infrastruktur secara bersamaan.
“Program itu kan memang berjalan beriringan, tapi tidak sama, ya.”
Menurut Mu’ti, pemerintah menargetkan digitalisasi ke seluruh sekolah. Target tersebut mencakup sekolah yang sudah memiliki listrik maupun sekolah yang belum memiliki listrik.
Pada saat yang sama, pemerintah berupaya menyediakan jaringan listrik bagi sekolah yang belum teraliri listrik. Mu’ti juga mengakui proses tersebut membutuhkan waktu.
Di sinilah persoalan mulai terlihat. Negara menjalankan dua pekerjaan besar. Satu agenda memasukkan teknologi ke sekolah dan agenda lainnya membangun infrastruktur dasar.
Keduanya memang bisa berjalan bersamaan. Namun, sekolah tetap menghadapi kenyataan yang sama setiap hari. Ruang kelas membutuhkan listrik sebelum layar bisa menyala.
Smart TV di Sekolah Bisa Menunggu, Atap Bocor Tidak
Pemerintah sebenarnya sudah mengetahui persoalan tersebut. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyampaikan peringatan pada 02/09/2026.
“Jangan sampai Papan Interaktif Digital sudah sampai di sekolah, tetapi belum dapat dimanfaatkan karena listrik belum tersedia atau dayanya tidak mencukupi.”
Pernyataan tersebut penting karena pemerintah menyebut kebutuhan Papan Interaktif Digital mencapai sekitar 713 ribu unit pada 2026.
Pada saat bersamaan, sekitar 227.365 sekolah masih membutuhkan dukungan kelistrikan. Data pemerintah membagi persoalan tersebut menjadi dua kelompok.
Sebanyak 201.203 sekolah membutuhkan penambahan daya. Sementara itu, 26.162 sekolah membutuhkan sambungan listrik baru.
Lebih jauh, pemerintah mencatat 9.544 sekolah belum terjangkau jaringan kabel PLN. Angka tersebut mengubah cara kita melihat kasus Mboeng.
Ini bukan lagi cerita tentang satu sekolah yang menerima Smart TV tapi ini cerita tentang kesenjangan kesiapan.
Perangkat digital membutuhkan listrik, Jaringan listrik membutuhkan infrastruktur, Pembelajaran digital membutuhkan guru yang siap.
Semua unsur itu membutuhkan ruang belajar yang aman. Tanpa rangkaian tersebut, perangkat hanya menjadi benda mahal di dalam kelas.
Digitalisasi Jangan Berhenti di Layar
Pakar pendidikan Ina Liem menyampaikan kritik terhadap cara Indonesia memahami digitalisasi pada 02/05/2026.
“Kita masih sering menyamakan digitalisasi dengan perangkat, laptop, smart TV, platform.”
Menurut Ina, digitalisasi seharusnya mencakup tata kelola, penggunaan data, pelacakan anggaran, dan transparansi.
Ia juga mengingatkan ketimpangan kesiapan antarsekolah. Sekolah dengan internet dan guru yang siap bisa bergerak lebih cepat.
Sebaliknya, sekolah tanpa infrastruktur memadai akan kesulitan mengejar perubahan. Pandangan tersebut relevan dengan kondisi Mboeng.
Teknologi memang dapat memperkaya pembelajaran. Namun, teknologi tidak bisa memperbaiki atap yang bocor.
Layar interaktif juga tidak bisa menggantikan ruang kelas yang aman. Negara bisa mengirim perangkat dalam satu truk. Kesiapan sistem tidak bisa dikirim dalam satu kardus.
Karena itu, ukuran keberhasilan digitalisasi tidak cukup memakai jumlah perangkat. Publik perlu mengetahui berapa sekolah yang benar-benar memakai perangkat tersebut.
Data lain juga penting: berapa guru yang sudah mengikuti pelatihan? Lalu, berapa sekolah memiliki listrik yang memadai? dan bagaimana pemerintah menghitung perangkat yang akhirnya menganggur?
Pertanyaan berikutnya menyentuh hasil. Apakah teknologi benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran? Jawaban atas pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah layar yang tiba.
Guru Tetap Menjadi Titik Kritis
Pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang Edi Subkhan juga mengingatkan persoalan kompetensi guru pada 10/05/2026.
“Yang lebih penting adalah kualitas gurunya.”
Menurut Edi, pemerintah perlu memberi perhatian serius pada kualitas guru. Ia juga mengingatkan pengalaman program televisi pendidikan pada masa lalu.
Perangkat teknologi tidak otomatis menghasilkan pembelajaran berkualitas. Guru tetap menentukan bagaimana teknologi masuk ke proses belajar.
Artinya, digitalisasi membutuhkan tiga lapisan. Perangkat harus tersedia, Infrastruktur harus siap dan manusia harus mampu menggunakannya.
Jika satu lapisan tertinggal, hasil akhirnya ikut tersendat. Karena itu, kasus Mboeng tidak perlu mendorong publik memilih antara teknologi atau bangunan sekolah.
Keduanya sama-sama penting. Yang perlu diuji adalah urutan, kesiapan, dan koordinasi programnya.
Rp1 Triliun Bukan Akhir Cerita
Abdul Mu’ti memberikan jawaban lain pada 11/09/2026. Ia menyebut lebih dari 1.400 sekolah di NTT masuk agenda pembangunan atau revitalisasi pada 2026. Pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk agenda tersebut.
“Dan di NTT sendiri ada lebih dari 1.400 sekolah yang tahun ini akan kita bangun dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun.” jelas Mu’ti
Mu’ti juga menyampaikan target perbaikan sekolah secara bertahap hingga akhir 2028.
“Mudah-mudahan secara bertahap sesuai dengan janji dan juga arahan Bapak Presiden semua sekolah akan bisa diperbaiki dalam rentang waktu sampai akhir tahun 2028.”
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mengabaikan persoalan sekolah rusak. Namun, angka besar tetap membutuhkan pertanyaan yang lebih konkret.
Berapa sekolah yang selesai tahun ini?, Mana yang mendapat prioritas pertama?, Seberapa berat tingkat kerusakannya? dan kapan siswa bisa menikmati ruang kelas yang layak?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, pertanyaan itu menjadi bagian dari kontrol publik terhadap implementasi kebijakan.
Sebab anggaran hanya menunjukkan input, Bangunan yang selesai menunjukkan output. Sementara peningkatan kualitas pendidikan menunjukkan outcome. Tiga hal tersebut tidak selalu berjalan otomatis.
Jangan Mengukur Modernitas dari Barang yang Terlihat
Pembangunan publik sering mengukur kemajuan melalui sesuatu yang mudah terlihat. Gedung baru menjadi bukti yang mudah difoto.
Layar digital juga mudah masuk dalam laporan capaian. Perangkat baru dapat dihitung dalam satuan unit.
Namun, kualitas guru tidak selalu terlihat, Kualitas pembelajaran bahkan lebih sulit dipotret dan tata kelola anggaran juga membutuhkan indikator yang lebih dalam.
Ina Liem mengingatkan pada 02/05/2026 bahwa kualitas pendidikan juga bergantung pada cara pemerintah mengelola sumber daya.
“Di daerah dengan tata kelola baik, anggaran yang sama bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang jauh lebih baik. Sebaliknya, jika terjadi kebocoran atau salah prioritas, sekolah tetap tertinggal meskipun dananya ada.”
Pernyataan itu membawa persoalan Mboeng keluar dari perdebatan Smart TV versus sekolah rusak. Kini persoalannya menyentuh prioritas anggaran dan desain implementasi.
Negara boleh membangun masa depan digital. Namun, pembangunan tersebut harus berjalan bersama penyediaan fondasi pendidikan.
Sekolah membutuhkan ruang belajar yang aman, Guru membutuhkan dukungan, Siswa membutuhkan fasilitas dasar dan teknologi kemudian memperkuat seluruh ekosistem tersebut.
Teknologi Bukan Musuh, Urutanlah yang Harus Diuji
Menyalahkan digitalisasi hanya karena satu sekolah belum memiliki listrik akan membuat persoalan menjadi terlalu sederhana.
Menganggap distribusi perangkat sebagai bukti bahwa pendidikan sudah modern juga sama sederhananya.
Persoalannya berada di antara dua pandangan tersebut. Teknologi memang perlu. Infrastruktur dasar juga wajib. Keduanya harus bertemu pada titik kesiapan yang sama.
Sekolah membutuhkan listrik, Guru membutuhkan pelatihan, Siswa membutuhkan ruang belajar yang aman, Perangkat membutuhkan pemeliharaan.
Pemerintah membutuhkan sistem evaluasi dan endingnya publik membutuhkan transparansi. Tanpa seluruh unsur tersebut, digitalisasi hanya mengubah benda di dalam kelas.
Kualitas pendidikan belum tentu ikut berubah. Di sinilah kasus SD Negeri Mboeng menjadi penting. Sekolah tersebut tidak harus menjadi simbol kegagalan digitalisasi.
Sebaliknya, kasus itu bisa menjadi alarm bagi pemerintah. Alarm bahwa kecepatan distribusi teknologi harus mengikuti kesiapan ekosistem.
Ketika Layar Menyala, Apa yang Berubah?
Pada akhirnya, siswa tidak membutuhkan statistik distribusi perangkat. Mereka membutuhkan ruang belajar yang aman.
Guru perlu memiliki kemampuan mengajar sekaligus memanfaatkan teknologi. Siswa juga membutuhkan listrik agar perangkat tersebut benar-benar bekerja.
Akses pengetahuan yang setara menjadi tujuan akhirnya. Smart TV dapat membantu proses tersebut namun, layar tetap menjadi alat.
Tujuan pendidikan tetap sama anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, publik perlu menggeser pertanyaan.
Bukan lagi sekadar, “Berapa banyak perangkat yang pemerintah kirim?” Pertanyaan yang lebih penting adalah “Berapa banyak anak yang benar-benar mendapatkan manfaat?”
Bukan Soal Smart TV, Ini Soal Prioritas Negara
Digitalisasi pendidikan bukan lomba mengirim layar paling cepat. Transformasi pendidikan membutuhkan fondasi.
Listrik menjadi fondasi, Ruang kelas dan guru menjadi fondasi, Konten pembelajaran menjadi fondasi, Tata kelola menjadi fondasi dan Teknologi kemudian bekerja di atas seluruh fondasi tersebut.
Kasus SD Negeri Mboeng memberikan satu pelajaran sederhana. Teknologi tidak salah karena datang lebih dulu. Negara hanya perlu memastikan fondasi tidak tertinggal terlalu jauh.
Jika listrik menyusul, perangkat akhirnya bisa bekerja. Ketika guru mendapat dukungan, teknologi bisa menjadi alat belajar.
Setelah sekolah mendapat revitalisasi, ruang kelas bisa kembali layak. Namun, program yang berjalan sendiri-sendiri dapat menghasilkan layar baru di ruang lama.
Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar yaitu, Kita sedang membangun sekolah digital, atau sekadar memindahkan teknologi ke sekolah yang belum siap?. @teguh
