Tiga calon manajer koperasi meninggal saat latihan militer. Di balik duka, muncul pertanyaan besar tentang batas militerisme dalam ruang sipil.
Tabooo.id – Program yang seharusnya melahirkan penggerak ekonomi desa kini justru memunculkan duka. Dalam waktu kurang dari dua pekan, tiga calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meninggal saat menjalani latihan dasar kemiliteran. Tragedi itu memantik pertanyaan yang semakin keras: mengapa negara membentuk calon pengelola koperasi melalui pelatihan bergaya militer?
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengonfirmasi satu lagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal ketika mengikuti latihan dasar kemiliteran. Kematian terbaru ini menambah jumlah korban menjadi tiga orang sejak pelatihan dimulai pada pertengahan Juni 2026.
Korban terakhir bernama Novia Rahmadhani Sihotang. Ia mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan (Satdik) Pusat Bahasa (Pusbahasa) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara (Kodiklatau), Jakarta.
Novia mulai mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026. Tim kesehatan satuan segera memeriksanya. Ketika kondisinya terus memburuk, petugas membawa Novia ke Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa untuk menjalani perawatan intensif. Namun, seluruh upaya medis tidak mampu menyelamatkan nyawanya. Novia meninggal pada 23 Juni 2026.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo membenarkan peristiwa tersebut.
“Kementerian Pertahanan telah menerima laporan mengenai meninggalnya salah satu peserta Program SPPI KNMP Tahun 2026 atas nama Novia Rahmadhani Sihotang yang mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta,” ujar Rico, Kamis (25/6/2026).
Rico menjelaskan, hasil pemeriksaan medis menunjukkan Novia mengidap tuberkulosis. Menurutnya, penyakit tersebut menjadi penyebab utama gangguan kesehatan yang dialami korban.
Tiga Korban, Tiga Penyebab Berbeda
Kematian Novia memperpanjang daftar peserta yang kehilangan nyawa selama mengikuti latihan dasar kemiliteran.
Sebelumnya, Anisa Muyassaroh, peserta pelatihan di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, mengalami heat stroke pada 18 Juni 2026. Tim medis sempat memberikan pertolongan, tetapi kondisi Anisa terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia.
Korban lainnya, Yonanda Muhammad Taufiq, mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Pusat Latihan dan Tempur Kodiklatad Baturaja. Ia mengalami penurunan kondisi kesehatan sejak 17 Juni 2026 sebelum akhirnya meninggal akibat cardiac arrest atau henti jantung.
Tiga peserta meninggal di tiga lokasi pendidikan berbeda dengan penyebab medis yang juga berbeda. Fakta itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pemeriksaan kesehatan, pengawasan medis selama latihan, hingga beban fisik yang harus dijalani peserta.
Ironisnya, Kemenhan menyatakan seluruh peserta telah melewati pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran.
Manajer Koperasi atau Peserta Pendidikan Militer?
Kemenhan mulai melatih sekitar 30.000 calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejak 17 Juni 2026. Mereka menjalani pendidikan sekitar satu setengah bulan di puluhan lokasi pelatihan milik Kementerian Pertahanan.
Kurikulum pelatihan memadukan materi kedisiplinan, bela negara, wawasan kebangsaan, dan kemampuan manajerial yang disusun bersama Kementerian Koperasi.
Namun, kematian tiga peserta membuat publik mempertanyakan arah kebijakan tersebut.
Calon manajer koperasi nantinya akan mengelola keuangan desa, membangun usaha masyarakat, menyusun strategi bisnis, dan memperkuat ekonomi lokal. Karena itu, banyak pihak mempertanyakan relevansi latihan fisik bergaya militer sebagai fondasi untuk menjalankan pekerjaan sipil tersebut.
Pertanyaan itu kini semakin menguat. Apakah kemampuan mengelola koperasi memang harus dibentuk melalui pola latihan militer?
Amnesty: Hentikan Pendekatan Militeristik
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Namun, ia juga melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah.
Usman menilai tragedi ini menunjukkan bahaya meningkatnya pendekatan militeristik dalam ruang sipil. Menurutnya, pemerintah sejak awal keliru ketika mewajibkan calon pengelola koperasi mengikuti latihan dasar kemiliteran.
“Ada banyak kejanggalan. Keluarga korban dan publik memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian dan mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab,” kata Usman.
Ia menegaskan, calon pengelola koperasi membutuhkan pendidikan manajemen usaha, kepemimpinan partisipatif, komunikasi masyarakat, dan tata kelola bisnis. Pemerintah, menurutnya, tidak perlu mengganti kebutuhan tersebut dengan latihan fisik yang menekankan pola komando.
“Ini harus dihentikan. Yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha dan komunikasi yang dialogis, bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik dan komunikasi monologis,” tegas Usman.
Bayang-Bayang Militerisme di Ruang Sipil
Usman juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa ketika militer masuk terlalu jauh ke ruang sipil. Pengalaman tersebut, menurutnya, meninggalkan berbagai persoalan demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Karena itu, ia menilai pemerintah tidak boleh mengulang pendekatan serupa dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Usman, koperasi berdiri di atas prinsip demokrasi. Pendiri koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, menempatkan rapat anggota sebagai pemegang keputusan tertinggi, bukan sistem komando yang hierarkis seperti organisasi militer.
Atas dasar itu, Amnesty mendesak pemerintah segera menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola koperasi sekaligus membentuk investigasi independen untuk mengusut kematian ketiga peserta.
Evaluasi Tak Cukup, Publik Menunggu Jawaban
Kementerian Pertahanan menyatakan akan memperkuat pengawasan kesehatan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan. Langkah itu penting, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan publik.
Tiga warga sipil kehilangan nyawa dalam satu program negara hanya dalam hitungan hari. Fakta tersebut tidak lagi sekadar berbicara tentang gangguan kesehatan masing-masing korban. Peristiwa ini juga menguji desain kebijakan, sistem keselamatan peserta, dan relevansi pendekatan militer dalam urusan sipil.
Program ini lahir dengan tujuan memperkuat ekonomi desa. Namun, sebelum para peserta sempat mengelola koperasi, tiga di antaranya justru kehilangan kesempatan untuk kembali kepada keluarga.
Negara kini menghadapi pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar evaluasi pelatihan. Publik menunggu jawaban yang transparan apakah tragedi ini hanya dianggap rangkaian insiden medis, atau menjadi momentum untuk mengoreksi kebijakan yang sejak awal menuai perdebatan. @dimas
