Tabooo.id: Talk – Mari jujur sebentar. Di ruang-ruang rapat kebijakan publik, kata seperti data, statistik, dan desil terdengar rapi, netral, bahkan elegan. Namun di luar gedung ber-AC itu, istilah yang sama bisa berubah jadi sumber kecemasan. Terutama ketika 96,8 juta warga menggantungkan hidup pada BPJS Kesehatan, dan 13,5 juta di antaranya mendadak berstatus nonaktif meski hanya “sementara” akibat Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masalahnya bukan sekadar angka. Ini tentang ribuan pasien cuci darah yang menghitung hari, bukan kalender administrasi. Ini tentang pasien kanker yang menunggu antrean kemoterapi sambil bertanya, “Kartu saya masih aktif, kan?” Detak jantung mereka tak bisa berhenti hanya karena sistem sedang diselaraskan.
Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya reposisi keadilan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong penataan ulang agar subsidi benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Secara konsep, niatnya masuk akal. Tanpa pembersihan data, ketidakadilan justru langgeng mereka yang sudah mampu tetap menikmati subsidi, sementara puluhan juta warga rentan berdiri di luar pagar perlindungan.
Namun di sinilah letak ketegangannya. Data memang perlu ditertibkan, tapi nyawa tak bisa menunggu.
Hak Hidup Tidak Boleh Tersandung Administrasi
Data bukan sekadar tabel. Ia adalah representasi hidup warga negara. Ketika satu nama tercoret dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI), ada risiko transisi yang bisa berubah menjadi jurang berbahaya terutama bagi pasien dengan penyakit katastropik seperti kanker, gagal ginjal, jantung, atau stroke.
Pemerintah tampaknya menyadari betul risiko itu. Keputusan untuk melakukan reaktivasi otomatis bagi sekitar 106 ribu peserta PBI dengan penyakit katastropik menjadi penanda penting. Prinsip kuno salus populi suprema lex esto keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi akhirnya tidak berhenti sebagai jargon.
Untuk pasien gagal ginjal, satu hari tanpa dialisis bukan sekadar keterlambatan administratif. Itu ancaman eksistensial. Maka, kebijakan reaktivasi otomatis bukan hadiah, melainkan kewajiban negara. Negara hadir bukan untuk memenangi debat data, tapi untuk memastikan pengobatan tidak terputus meski sistem sedang dibenahi.
WHO melalui Direktur Jenderalnya, Tedros Adhanom, pernah menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, bukan hak istimewa. Jika keluarga jatuh miskin karena biaya berobat, maka sistem kesehatan gagal menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, memprioritaskan pasien katastropik tanpa hambatan birokrasi adalah bentuk perlindungan sosial yang paling mendasar.
Negara yang Mau Turun ke Gang Sempit
Ada satu langkah yang patut diapresiasi: pemangkasan jalur birokrasi. Selama ini, urusan reaktivasi sering memaksa warga datang ke dinas sosial kabupaten atau kota. Untuk orang sehat saja melelahkan, apalagi bagi mereka yang sedang sakit.
Kini, akses itu dibuka hingga tingkat desa dan kelurahan. Negara tidak lagi menunggu di balik meja kantor pusat, tetapi mendekat ke pintu rumah warga. Inilah pelayanan publik yang memanusiakan manusia bukan sekadar efisien di atas kertas.
Amartya Sen, ekonom peraih Nobel, menyebut kemiskinan sebagai keterbatasan capability untuk hidup sehat dan bermartabat. Ketika negara memangkas jarak birokrasi, ia sedang melakukan redistribusi keadilan secara nyata, bukan simbolik.
Rumah Sakit Bukan Kantor Akuntansi
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengingatkan keras: rumah sakit dilarang menolak pasien gawat darurat dengan alasan apa pun. Undang-Undang Kesehatan sudah jelas, sanksi hukum mengintai. Namun lebih dari itu, ada sanksi moral.
Rumah sakit adalah institusi penyembuhan, bukan loket verifikasi data. Membiarkan pasien terlunta karena status PBI nonaktif adalah kegagalan etik. Petugas PIPP dan BPJS Satu bukan pajangan prosedural; mereka adalah garda depan agar administrasi selalu berjalan di belakang keselamatan nyawa.
Gotong Royong yang Mulai Terlihat
Menariknya, sebagian peserta yang dinonaktifkan beralih ke segmen Mandiri. Ini sinyal sosial yang jarang dibahas: ada warga yang berhasil naik kelas ekonomi dan siap berdiri di atas kaki sendiri. Inilah roh sejati JKN yang mampu membantu yang lemah, yang sudah kuat mengambil tanggung jawab.
Namun, gotong royong nasional ini menuntut konsistensi. Negara harus tegas pada aturan, tapi lembut pada manusia. Menuju sistem yang lebih presisi di mana bantuan jatuh ke Desil 1 hingga Desil 4 rumah sakit dan birokrasi tidak boleh kehilangan empati.
Karena pada akhirnya, jaminan kesehatan bukan tentang kartu di dompet atau angka di layar komputer. Ia tentang ketenangan batin rakyat yang tahu: saat sakit datang, negaranya tidak berpaling.
Lalu, menurut kamu, di mana garis seimbang antara ketertiban data dan keberpihakan pada nyawa? Kamu di kubu mana? @dimas
