Tabooo.id: Deep – Di sebuah ruang rapat yang tertutup rapat, kata “dinamis” meluncur pelan dari mulut para elite. Kata itu terdengar netral, hampir akademis. Namun bagi sebagian publik, bunyinya justru bergetar karena ia menutupi ingatan lama yang belum benar-benar padam.
Satu dekade lalu, Partai Demokrat pernah berdiri di sisi berbeda. Pada 2014, gelombang penolakan menggulung rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pendiri sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat memilih langkah tegas. Ia menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan mengembalikan hak memilih ke tangan rakyat.
Kini, sejarah itu kembali mengetuk pintu. Namun kali ini, Demokrat menyambutnya dengan sikap yang berubah.
Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap wacana pilkada melalui DPRD. Lingkar kekuasaan menyambut langkah itu dengan tepuk tangan. Di ruang publik, sebaliknya, keraguan tumbuh perlahan. Publik tidak hanya mempertanyakan perubahan sikap, tetapi juga menyoal pijakan nilai yang melatarinya.
Demokrasi yang Tak Pernah Netral
Wacana pilkada lewat DPRD bukan sekadar isu teknis. Ia menyentuh jantung demokrasi: siapa yang memilih dan sejauh mana rakyat terlibat. Bagi sebagian partai, skema ini menjanjikan efisiensi. Negara dapat menekan biaya politik. Elite berharap konflik berkurang.
Namun bagi masyarakat yang tumbuh bersama pilkada langsung, gagasan ini terasa seperti langkah mundur. Demokrasi seolah menyempit ke ruang elite. Suara rakyat berpindah dari bilik suara ke meja perwakilan.
Di tengah tarik-menarik itulah Demokrat berdiri. Partai ini tidak sendirian, tetapi juga tidak sepenuhnya bebas menentukan arah.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, melihat posisi Demokrat sebagai posisi yang sarat dilema sejak awal. Menurutnya, Demokrat sengaja menahan sikap ketika partai lain lebih dulu bersuara. Mereka menghitung risiko. Mereka membaca peta kekuasaan.
Beban sejarah, kata Iwan, terlalu berat untuk diabaikan begitu saja.
Bayang-Bayang SBY dan Luka Konsistensi
Nama SBY tak pernah benar-benar pergi dari Demokrat. Ia bukan sekadar tokoh pendiri, melainkan fondasi moral partai. Keputusan politiknya pada 2014 masih hidup dalam ingatan publik sebagai simbol keberpihakan pada demokrasi langsung.
Karena itu, perubahan sikap Demokrat hari ini membawa risiko besar: cap inkonsistensi. Publik bisa melihat Demokrat sebagai partai yang gagal menjaga garis perjuangan pendirinya. Situasi ini kian sensitif karena SBY masih memegang posisi tertinggi dalam struktur partai.
Meski begitu, politik jarang memberi ruang bagi nostalgia.
Antara Bertahan dan Tersingkir
Di balik bahasa normatif tentang evaluasi demokrasi, tersimpan perhitungan politik yang lebih dingin. Demokrat membaca arah angin kekuasaan dengan cermat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk poros politik yang kuat. Koalisi Merah Putih mengalir sebagai arus besar.
Melawan arus itu berarti berenang sendirian.
Jika Demokrat memilih sikap berbeda, risiko langsung muncul. Akses kekuasaan bisa menyempit. Posisi tawar partai melemah. Masa depan elektoral ikut terancam.
Nama Agus Harimurti Yudhoyono berada di titik paling rawan. Sebagai ketua umum, AHY tidak hanya memimpin partai, tetapi juga memikul ambisi generasi berikutnya. Peluang politik 2029 sangat bergantung pada keputusan hari ini.
Dalam konteks ini, dukungan Demokrat terhadap pilkada melalui DPRD tampak lebih sebagai strategi bertahan ketimbang keyakinan ideologis.
Bahasa Aman dalam Politik yang Licin
Menariknya, Demokrat tidak menempatkan diri sebagai inisiator. Partai ini memilih bahasa aman. Mereka menyebut diri “ikut Presiden”, bukan penggagas utama.
Pilihan diksi itu jelas bukan kebetulan.
Iwan menilai langkah tersebut sebagai upaya menyisakan jalan mundur. Jika gelombang penolakan publik membesar seperti pada 2014 Demokrat masih bisa berlindung di balik keputusan presiden. Dengan cara itu, partai menyelamatkan wajah sekaligus menegosiasikan ulang posisinya.
Pada akhirnya, politik sering menjadi seni bertahan tanpa terlihat gentar.
Dalih Evaluasi dan Luka Pilkada Langsung
Dari dalam partai, Wakil Ketua Umum Demokrat Dede Yusuf menyampaikan pembelaan. Ia menolak anggapan bahwa Demokrat berbalik arah secara mendadak. Menurutnya, politik selalu bergerak mengikuti zaman.
Selama satu dekade pilkada langsung berjalan, Demokrat mencatat banyak persoalan. Biaya politik membengkak. Politik uang merajalela. Banyak kepala daerah terseret kasus hukum. Demokrasi prosedural, kata Dede, tidak selalu menghadirkan kesejahteraan.
Pilkada 2024 mempertegas luka itu. Pemungutan suara ulang terjadi di berbagai daerah. Pelanggaran terungkap. Kepercayaan publik terkikis.
Karena itu, Demokrat mengajak publik meninjau ulang makna demokrasi. Apakah demokrasi harus selalu langsung? Ataukah perwakilan juga bisa menjalankannya?
Dede menegaskan, pemilihan lewat DPRD tetap demokratis. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat. Mekanismenya sah dan konstitusional. Selain itu, negara dapat menghemat anggaran.
Namun di titik ini, pertanyaan lama kembali mengemuka: cukupkah demokrasi diwakili?
Refleksi Tabooo
Di balik argumen teknokratis, tersimpan kegelisahan yang jarang diucapkan. Pilkada langsung memang mahal. Ia bising. Ia melelahkan. Namun justru di sanalah denyut demokrasi terasa.
Ketika elite lebih nyaman menyerahkan pilihan ke ruang DPRD, pertanyaan kritis muncul: apakah sistem sedang menyelamatkan demokrasi, atau justru melindungi dirinya sendiri dari rakyat?
Demokrat kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi ada warisan moral. Di sisi lain ada kebutuhan bertahan dalam realitas kekuasaan.
Pilihan itu mungkin rasional. Namun rasionalitas tidak selalu sejalan dengan kejujuran demokrasi.
Sejarah akan mencatat keputusan ini. Bukan sebagai hitam-putih, melainkan sebagai momen ketika sebuah partai memilih jalan paling aman di tengah risiko paling besar.
Dan publik akan terus bertanya, bahkan setelah rapat usai dan pernyataan resmi dirilis:
Jika suara rakyat dianggap terlalu berisik untuk didengar, demokrasi macam apa yang sebenarnya sedang kita jaga? @dimas
