PHK massal menimpa 178 buruh PT Namnam Fashion Industries di Cimahi. Krisis industri garmen Jawa Barat kian menguat di tengah serbuan produk impor dan turunnya pesanan.
Tabooo.id – Tangis itu pecah di lantai pabrik. Bukan karena mesin jahit yang macet atau target produksi yang gagal tercapai, melainkan karena satu kalimat yang mengakhiri rutinitas bertahun-tahun hubungan kerja diputus.
Para buruh PT Namnam Fashion Industries di Kota Cimahi saling berpelukan. Sebagian menangis, sebagian lagi hanya terdiam menatap kosong. Video momen itu viral di media sosial pada 31 Juli 2026. Namun, yang sebenarnya sedang viral bukan sekadar air mata 178 pekerja. Yang muncul ke permukaan adalah babak baru dari krisis industri padat karya di Jawa Barat.
Ini bukan sekadar PHK. Ini sinyal bahwa fondasi industri tekstil nasional sedang kehilangan daya tahannya.
Sebanyak 178 pekerja PT Namnam Fashion Industries kehilangan pekerjaan sejak awal Agustus 2026. Data tersebut telah diterima Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Menurut informasi yang beredar, perusahaan mengalami penurunan pesanan secara signifikan sejak 2019 hingga akhirnya mengambil langkah efisiensi melalui PHK massal.
Namun, penurunan pesanan hanyalah gejala. Penyakitnya jauh lebih kompleks.
Industri yang Semakin Sulit Bernapas
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui industri garmen memang menjadi sektor yang paling rentan menghadapi badai PHK. Menurutnya, margin keuntungan industri terus menyusut sehingga banyak pemilik usaha memilih memindahkan investasi ke wilayah dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah.
Karena itu, Dedi menawarkan solusi agar para pekerja beralih ke sektor lain yang sedang berkembang, seperti industri sepatu di Indramayu, Garut, dan Majalengka.
“Solusinya adalah para pekerja ini pindah ke sektor industri lain,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Pernyataan itu terdengar realistis. Namun bagi buruh yang baru kehilangan pekerjaan, berpindah kota berarti memulai hidup dari nol. Tidak semua memiliki tabungan, kendaraan, atau keluarga yang siap ditinggalkan.
Masalahnya bukan sekadar mencari pekerjaan baru. Masalahnya adalah siapa yang menanggung biaya perubahan itu.
Produk Impor dan Industri yang Kehilangan Napas
Ketua KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, melihat persoalan dari sisi yang berbeda.
Menurutnya, gelombang PHK di sektor tekstil dipicu oleh kombinasi berbagai faktor. Salah satunya adalah membanjirnya produk murah dari luar negeri setelah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, yang dinilai melonggarkan arus masuk barang impor.
Produk tekstil murah dari luar negeri membuat pabrik domestik kehilangan daya saing. Akibatnya, pesanan berkurang, kapasitas produksi turun, lalu efisiensi dilakukan dengan cara yang paling menyakitkan: mengurangi tenaga kerja.
Dadan juga menyoroti tekanan lain, mulai dari persaingan global hingga kualitas sumber daya manusia yang masih menjadi pekerjaan rumah industri nasional.
Akibatnya, kawasan industri seperti Bandung Raya, Bogor, Purwakarta, hingga Karawang menjadi episentrum gelombang PHK yang terus meluas.
Angka yang Terus Bertambah
Kasus di Cimahi bukan peristiwa yang berdiri sendiri.
Data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sepanjang 2025 sebanyak 18.815 pekerja di Jawa Barat terkena PHK. Memasuki Januari hingga Juni 2026, jumlah itu bertambah lagi menjadi 6.727 pekerja.
Artinya, dalam satu setengah tahun terakhir, lebih dari 25 ribu pekerja kehilangan mata pencaharian di provinsi yang selama ini menjadi jantung industri manufaktur nasional.
Angka tersebut bukan sekadar statistik.
Di baliknya ada cicilan rumah yang berhenti dibayar. Ada anak yang terancam putus sekolah. Ada keluarga yang kehilangan jaminan kesehatan. Bahkan ada risiko meningkatnya konflik rumah tangga.
Ketika PHK Menjadi Persoalan Sosial
Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, mengingatkan bahwa dampak PHK jauh melampaui urusan perusahaan.
Menurutnya, kehilangan pekerjaan dapat memicu meningkatnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, hingga perceraian. Sebagian besar pekerja yang terkena PHK akhirnya beralih ke sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan perlindungan sosial yang jauh lebih lemah.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor perdagangan dan industri agar gelombang PHK tidak terus berulang.
Ini Bukan Sekadar PHK, Ini Alarm Industri
Kasus PT Namnam Fashion Industries memperlihatkan satu pola yang semakin jelas.
Ketika biaya produksi meningkat, pasar domestik dibanjiri produk impor murah, dan investasi berpindah ke wilayah dengan ongkos tenaga kerja lebih rendah, buruh menjadi pihak pertama yang menanggung risikonya.
Pertanyaannya bukan lagi mengapa satu pabrik tutup.
Pertanyaannya, berapa banyak pabrik lain yang sedang berjalan menuju nasib serupa?
Selama kebijakan perdagangan, daya saing industri, dan perlindungan pekerja belum bergerak dalam satu arah, gelombang PHK kemungkinan hanya akan berganti lokasi.
Hari ini Cimahi. Besok bisa kota industri lain.
Karena bagi ribuan buruh, kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan penghasilan. Itu berarti kehilangan kepastian hidup di tengah ekonomi yang belum benar-benar pulih. @dimas
