Tabooo.id: Talk – Jujur saja, setiap kali negara bicara regulasi teknologi, ada dua reaksi spontan. Sebagian warga merasa lega karena akhirnya ada perlindungan. Sebagian lain langsung curiga karena takut inovasi diperlambat. Maka wajar jika rencana pemerintah menyusun Peta Jalan AI dan Etika AI dalam bentuk Peraturan Presiden memicu perdebatan sejak awal.
Di satu sisi, AI sudah terlalu dalam masuk ke hidup kita. Namun di sisi lain, terlalu banyak aturan juga berpotensi membuat teknologi jalan tertatih. Di antara dua kekhawatiran itulah diskusi ini berdiri.
AI Sudah Bekerja, Bahkan Saat Kita Diam
Sekarang, AI tidak lagi tinggal di laboratorium atau presentasi futuristik. Algoritma sudah menentukan konten yang kita lihat, iklan yang kita terima, bahkan skor kelayakan finansial seseorang. Dalam konteks ini, banyak orang memakai AI tanpa benar-benar menyadarinya.
Karena itu, persoalan tanggung jawab muncul. Ketika AI keliru, masyarakat sering menanggung dampaknya sendirian. Sementara itu, pengembang dan pengguna teknologi bergerak di wilayah abu-abu hukum.
Menurut Ismail Fahmi dari Drone Emprit, dampak AI menyentuh langsung hak warga dan stabilitas sosial. Bias algoritma, manipulasi opini, hingga kebocoran data bukan lagi isu teoritis. Sebaliknya, semua itu sudah menjadi bagian dari realitas digital harian.
Regulasi Bukan Tembok, Tapi Peta Jalan
Di titik inilah pemerintah masuk sebagai penentu arah. Melalui Kemkomdigi, negara ingin menyatukan kebijakan AI agar tidak berjalan sendiri-sendiri antar lembaga. Langkah ini bertujuan menciptakan kepastian, bukan sekadar kontrol.
Namun demikian, kekhawatiran pelaku industri juga masuk akal. Terlalu banyak kewajiban administratif bisa menjadi beban, terutama bagi startup lokal yang sumber dayanya terbatas. Oleh karena itu, Ismail Fahmi menekankan pendekatan berbasis risiko.
Artinya, AI berisiko rendah seharusnya tetap berkembang bebas. Sebaliknya, AI dengan dampak besar pada publik memang perlu pengawasan ketat. Dengan skema ini, regulasi tidak berubah menjadi rem tangan, melainkan rambu lalu lintas.
Jika AI Salah, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pertanyaan berikutnya jauh lebih rumit. Dalam sistem hukum saat ini, hanya manusia dan lembaga yang bisa dimintai pertanggungjawaban. AI tidak masuk dalam kategori tersebut, meski mampu mengambil keputusan yang berdampak luas.
Dr. Mohammad Ridwan Effendi dari ITB menegaskan pentingnya kejelasan tanggung jawab hukum. Tanpa aturan tegas, konflik bisa berujung pada saling lempar kesalahan. Akibatnya, korban justru tidak mendapat keadilan.
Karena itu, regulasi seharusnya memperjelas posisi setiap pihak. Dengan begitu, inovasi tetap berjalan, tetapi risiko sosial tidak dibiarkan mengambang.
Kedaulatan Digital Tak Bisa Setengah-Setengah
Selain soal hukum, ada persoalan lain yang tak kalah sensitif ketergantungan teknologi. Onno W. Purbo mengingatkan bahaya jika negara terlalu bergantung pada satu vendor, satu cloud, atau satu sistem AI dari luar negeri.
Menurutnya, regulasi harus mendorong interoperabilitas dan standar terbuka. Negara juga perlu memastikan sistem AI bisa diaudit, bukan menjadi kotak hitam yang tak tersentuh.
Lebih jauh, Onno menekankan pentingnya data nasional. Data Indonesia, katanya, harus melatih AI Indonesia. Tanpa prinsip ini, kedaulatan digital hanya menjadi slogan kosong.
Jalan Tengah Itu Ada, Tapi Harus Disengaja
Menariknya, para pakar sepakat bahwa regulasi AI ideal bukan yang mematikan kreativitas. Sebaliknya, regulasi seharusnya membangun ekosistem. Gagasan laboratorium uji AI nasional menjadi contoh konkret pendekatan tersebut.
Lewat ruang uji ini, startup, kampus, dan komunitas bisa bereksperimen tanpa langsung dibebani seluruh aturan kepatuhan. Negara belajar dari praktik nyata, sementara inovasi tetap tumbuh.
Akhirnya, semua kembali pada detail kebijakan. Niat baik tidak otomatis melahirkan regulasi yang baik. Desain yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci.
Jadi, Kita di Kubu Mana?
AI tanpa aturan bisa liar. Namun AI dengan aturan berlebihan juga bisa lumpuh. Di antara dua ekstrem itu, pemerintah sedang menarik garis yang akan menentukan masa depan digital Indonesia.
Pertanyaannya sekarang bergeser ke publik. Apakah kita ingin menjadi pengguna pasif teknologi, atau warga yang ikut menentukan bagaimana teknologi bekerja dalam hidup kita?
Karena satu hal sudah pasti AI tidak akan menunggu kita siap. Yang bisa kita lakukan hanyalah memastikan ia tumbuh sebagai alat publik yang adil, bukan mesin dingin yang tak bertanggung jawab.
Lalu, kamu di kubu mana? @dimas
