Jakarta sedang menekan pedal gas untuk kendaraan listrik. Pemerintah mempertahankan pajak nol persen. Tapi pertanyaannya: ini benar soal lingkungan atau strategi besar yang sedang berjalan?
Tabooo.id: Deep – Pemerintah pusat membuka babak baru pada 01/04/2026. Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 dan memberi kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak kendaraan listrik. Artinya jelas kendaraan listrik tidak lagi sepenuhnya bebas beban.
Namun, hanya tiga minggu kemudian, arah itu berubah. Kemendagri mengirim Surat Edaran pada 22/04/2026 dan meminta seluruh gubernur memberikan keringanan, bahkan pembebasan penuh pajak.
Pemerintah DKI Jakarta langsung menyesuaikan langkah.
“Pemerintah DKI Jakarta selalu mereferensi keputusan pemerintah pusat,” kata Gubernur Pramono Anung Wibowo, Selasa (05/05/2026).
Sebelumnya, Pemprov sempat menyusun skema insentif berbasis harga kendaraan. Mereka merancang potongan bertingkat, mulai dari 75 persen hingga 25 persen.
Namun, perubahan kebijakan pusat menghentikan skema itu. DKI akhirnya menetapkan satu keputusan pajak tetap nol persen.
Tarik-Menarik yang Tidak Terlihat
Perubahan cepat ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan tarik-menarik kepentingan yang nyata.
Pemerintah daerah membutuhkan pemasukan. Sebaliknya, pemerintah pusat ingin mempercepat adopsi kendaraan listrik.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Dr. Raka Mahendra, melihat konflik ini sebagai hal yang wajar.
“Negara sedang memainkan dua fungsi sekaligus menarik pajak dan membangun pasar baru,” ujarnya.
Sosiolog perkotaan, Siti Nur Aisyah, menyoroti sisi kekuasaan dalam kebijakan ini.
“Kita tidak sedang bicara kendaraan saja. Kita sedang bicara siapa yang akan menguasai mobilitas masa depan,” katanya.
Ekosistem Sedang Dibangun
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan subsidi besar.
Mereka menargetkan:
- 100 ribu mobil listrik
- 100 ribu motor listrik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan arah kebijakan tersebut.
“Kita ingin mendorong konsumsi sekaligus menekan penggunaan bahan bakar,” katanya.
Pemerintah bahkan menyiapkan subsidi Rp5 juta untuk motor listrik.
Akademisi energi ITB, Prof. Dedi Kurniawan, membaca langkah ini sebagai strategi industrial.
“Negara tidak menunggu pasar terbentuk. Negara menciptakan demand agar industri bisa hidup,” jelasnya.
Bukan Sekadar Pajak Ini Cara Negara Menciptakan Pasar
Ini bukan sekadar pajak nol persen. Ini adalah mesin percepatan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dari nol.
Negara tidak hanya mendorong konsumsi tapi sedang membentuk arah industri masa depan.
Siapa yang Diuntungkan?
Jawabannya tidak netral. Kelompok yang paling cepat merasakan manfaat adalah:
- Konsumen kelas menengah atas
- Produsen kendaraan listrik
- Investor sektor energi dan transportasi
Sementara itu, masyarakat kelas bawah belum merasakan dampak langsung.
Budayawan ekonomi Agus Santoso menyebut kondisi ini sebagai ketimpangan hijau.
“Kebijakan hijau sering terlihat inklusif, tapi manfaat awalnya dinikmati kelompok tertentu,” ujarnya.
Dampaknya Buat Kamu: Pilihan atau Arah yang Sudah Ditentukan?
Buat kamu, kebijakan ini terlihat sederhana harga kendaraan listrik jadi lebih ringan.
Namun, dampaknya jauh lebih besar:
- Arah harga energi bisa berubah
- Industri otomotif lama bisa tergeser
- Pilihan mobilitas kamu bisa semakin terbatas
Kamu mungkin merasa memilih. Padahal, sistem sedang mengarahkan pilihan itu.
Di Balik Kebijakan Hijau, Ada Mesin Ekonomi yang Bekerja
Kebijakan ini bermain di dua sisi sekaligus. Negara mendorong agenda lingkungan, tapi juga mempercepat agenda ekonomi.
Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal kesiapan. Siapa yang siap masuk ekosistem baru akan melaju cepat. Sedangkan yang tertinggal akan semakin jauh di belakang.
Arah Sudah Ditentukan Kamu Mengikuti atau Menentukan?
Kalau kebijakan ini terus berjalan, kendaraan listrik tidak lagi jadi alternatif. Ia akan menjadi standar baru.
Pertanyaannya sekarang kamu sedang memilih atau sedang diarahkan?
Kalau arah sudah ditentukan sejak awal, apakah ini benar pilihan atau hanya ilusi pilihan?. @teguh
