Tabooo.id: Nasional – Pemerintah menetapkan arah baru penyelenggaraan ibadah haji 2026. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pelaksanaan haji tahun depan harus berpihak kepada kelompok rentan, terutama perempuan dan lansia. Pesan ini ia sampaikan saat membuka Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 Hijriah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Di hadapan para calon petugas haji, Dahnil mengajak semua pihak meneladani pesan Rasulullah SAW dalam Haji Wada, haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, pesan tersebut bukan sekadar catatan sejarah, melainkan fondasi moral yang relevan dengan tantangan penyelenggaraan haji hari ini.
“Kalau kita membaca sejarah, salah satu pesan utama dalam Haji Wada adalah kepedulian. Rasulullah SAW menegaskan agar kita menjaga dan memuliakan perempuan-perempuan kita,” ujar Dahnil, Sabtu (24/1/2026).
Nilai Kemanusiaan sebagai Arah Kebijakan
Dahnil menilai Haji Wada sarat dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai-nilai inilah yang kini menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan haji Indonesia 2026. Pemerintah ingin memastikan ibadah haji tidak hanya sah secara ritual, tetapi juga manusiawi dalam pelaksanaannya.
Ia menegaskan bahwa pesan Nabi tersebut telah menjadi landasan penting bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam merancang layanan yang lebih adil dan inklusif. Dalam konteks modern, keberpihakan itu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang sensitif terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial jemaah.
Mayoritas Jemaah adalah Perempuan dan Lansia
Data jemaah haji Indonesia menunjukkan fakta yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 55 persen jemaah haji merupakan perempuan. Sementara itu, sekitar 25 persen jemaah masuk kategori lansia, dan sebagian besar dari kelompok lansia tersebut juga perempuan.
Kondisi ini, menurut Dahnil, menuntut perubahan pendekatan dalam pelayanan. Negara tidak bisa lagi mengelola haji dengan pola seragam yang mengabaikan perbedaan kebutuhan jemaah.
Karena itu, selain program Haji Ramah Lansia, Kemenhaj juga mendorong tema Haji Ramah Perempuan sebagai bentuk afirmasi nyata dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Perintah Presiden dan Arah Politik Pelayanan Haji
Dahnil menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar penyelenggaraan haji tidak semata-mata administratif, tetapi juga berpihak kepada kelompok rentan.
“Tahun ini, atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri menegaskan bahwa haji harus menjadi haji yang afirmatif, berpihak kepada perempuan dan lansia,” tegasnya.
Arahan tersebut menandai arah politik pelayanan haji yang lebih sensitif dan protektif. Pemerintah ingin menghadirkan negara secara nyata di tengah jutaan jemaah yang menjalankan ibadah dengan keterbatasan fisik dan usia.
Perempuan dalam Barisan Terdepan Petugas Haji
Keberpihakan itu tidak berhenti pada konsep. Pemerintah menerjemahkannya dalam komposisi petugas haji 2026. Dahnil mengungkapkan bahwa 33 persen petugas haji tahun depan adalah perempuan, jumlah tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.
Angka ini, kata Dahnil, bukan sekadar simbol. Kehadiran petugas perempuan sangat penting untuk memastikan jemaah perempuan dan lansia mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan bermartabat.
“Ini adalah yang tertinggi dalam sejarah. Kehadiran petugas perempuan menjadi kunci dalam memastikan pelayanan yang lebih manusiawi,” pungkasnya.
Pada akhirnya, haji 2026 tidak hanya berbicara tentang kuota dan logistik, tetapi tentang pilihan moral negara. Apakah ibadah ini hanya sekadar urusan ritual massal, atau benar-benar menjadi ruang di mana negara hadir untuk melindungi mereka yang paling lemah terutama perempuan dan lansia, yang selama ini justru menjadi mayoritas jemaah. @dimas
