Tabooo.id: Edge – Bayangkan korupsi di Indonesia dibuat seperti serial streaming. Setiap beberapa minggu muncul episode baru. Plotnya hampir sama: pejabat, proyek, uang tunai, lalu plot twist di akhir operasi tangkap tangan.
Bedanya cuma lokasi dan nama pemain.
Tahun 2026 bahkan belum genap tiga bulan. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah merilis sembilan “episode” OTT. Publik pun kembali menyaksikan drama yang terasa familier uang ditemukan, pejabat diperiksa, lalu status hukum menunggu pengumuman.
Episode terbaru datang dari Cilacap.
Malam yang Berujung OTT
Penyidik KPK menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (13/3/2026). Tim penyidik juga mengamankan sejumlah uang tunai yang diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik masih menghitung jumlah uang tersebut. Karena proses penghitungan masih berjalan, KPK belum mengumumkan nilai pastinya kepada publik.
“Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya berupa uang tunai,” jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Seluruh uang yang diamankan menggunakan mata uang rupiah. Namun penyidik masih memverifikasi jumlahnya sebelum merilis angka resmi.
“Untuk jumlahnya nanti kami akan update kembali. Prosesnya masih berjalan,” tambahnya.
Sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang ditangkap, termasuk kepala daerah yang kini menjalani pemeriksaan.
Dalam hitungan satu hari, nasib politik seseorang bisa berubah drastis.
Tahun Baru, Kasus Lama
Penangkapan Bupati Cilacap menambah daftar panjang operasi tangkap tangan sepanjang 2026. Hingga pertengahan Maret, KPK sudah melakukan sembilan OTT.
Awal tahun langsung dibuka dengan kasus suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada 9-10 Januari 2026. Dalam operasi itu, penyidik menangkap delapan orang yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pemeriksaan pajak.
Beberapa hari kemudian, KPK menahan Wali Kota Madiun Maidi dalam kasus dugaan pemerasan yang berkaitan dengan proyek pemerintah serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Pada hari yang sama, penyidik juga menangkap Bupati Pati Sudewo. Kasusnya berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Februari datang tanpa jeda.
KPK mengungkap dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin pada 4 Februari 2026. Di hari yang sama, penyidik juga membongkar kasus impor barang tiruan yang melibatkan pejabat Bea Cukai.
Sehari kemudian, operasi tangkap tangan kembali terjadi dalam perkara sengketa lahan di lingkungan Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat pengadilan dan pihak swasta.
Memasuki Maret, rangkaian OTT belum juga berhenti.
Pada 3 Maret 2026, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing serta proyek lainnya.
Seminggu kemudian, penyidik kembali menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam kasus suap proyek di lingkungan pemerintah daerah.
Kini, Cilacap menjadi titik terbaru dalam rangkaian panjang tersebut.
Cerita yang Terlalu Familiar
Melihat pola yang berulang, publik sering merasa seperti menonton ulang episode lama dengan judul baru.
Proyek pemerintah muncul.
Transaksi diam-diam terjadi.
Uang berpindah tangan.
KPK datang dengan OTT.
Alurnya terasa seperti template.
Nama daerah berganti. Jabatan berbeda. Nilai uang berubah. Namun pola ceritanya tetap sama.
Awalnya setiap penangkapan terasa mengejutkan. Tetapi semakin sering kasus muncul, sebagian publik mulai bereaksi dengan cara yang berbeda.
Notifikasi berita muncul di ponsel.
“Oh, OTT lagi.”
Scroll.
Lanjut minum kopi.
Padahal setiap kasus korupsi selalu menyangkut anggaran publik, proyek pembangunan, dan uang yang seharusnya kembali kepada masyarakat.
Serial yang Belum Punya Ending
Tahun 2026 masih panjang. Kalender masih menyimpan banyak tanggal kosong. Sementara itu, KPK terus bekerja membongkar praktik korupsi di berbagai daerah.
Publik tentu berharap jumlah OTT tidak terus bertambah seperti episode serial tanpa akhir.
Sebab jika ritmenya tetap seperti sekarang, kita mungkin tidak lagi menghitung OTT sebagai peristiwa luar biasa.
Kita akan menghitungnya seperti episode.
Dan sayangnya, serial ini belum menunjukkan tanda-tanda akan tamat. @dimas
