Tabooo.id: Edge – Bayangkan situasi ini hujan deras mengguyur Sumatra, sungai meluap, rumah hancur, dan jalan putus. Warga panik. Namun, Twitter malah lebih dulu update dibanding BPBD. Negara? Malah diam. Bukan karena hilang sinyal, melainkan karena pejabat sibuk rapat koordinasi. Serius, rapat di tengah bencana itu seperti menonton orang debat menu sarapan saat rumahmu ambruk.
Di Aceh, Sumut, dan Sumbar akhir November 2025, bencana datang tanpa aba-aba alam memang tidak pakai Google Calendar. Namun yang lebih tragis adalah komunikasi pemerintah tersendat, saling bertabrakan, dan sering membingungkan warga mereka tidak tahu harus lari ke mana, siapa yang membantu, atau apakah bantuan itu nyata atau hoaks. Kekosongan informasi ini tidak hanya memicu kepanikan, tetapi juga membuka ruang spekulasi absurd. Mulai dari “Waduh, jangan-jangan pemerintah sibuk selfie” hingga “Mungkin BNPB lagi Zoom pakai Wi-Fi tetangga.”
Fragmentasi yang Membingungkan
Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, BNPB, BPBD, TNI-Polri, dan relawan semuanya hadir di lapangan. Namun mereka berbicara dengan bahasa berbeda. Narasi pusat di Aceh terdengar menenangkan, tetapi warga lokal masih setengah basah di genangan lumpur. Selain itu, koordinasi lintas daerah di Sumut dan Sumbar sering tersendat karena ego sektoral dan jalur komando yang berliku-liku.
Masalahnya bukan karena lembaga tidak hadir mereka hadir melainkan karena satu suara yang jelas dan dipercaya publik belum muncul. Ketika semua bicara, nyatanya tidak ada yang terdengar jelas.
Salah Siapa?
Jika menyalahkan pemerintah daerah, itu terlalu mudah. Banyak kepala daerah dan BPBD bekerja dengan sumber daya terbatas, baik anggaran maupun personel, bahkan jaringan komunikasi kadang ikut terganggu. Namun pemerintah pusat pun tidak bebas dari tanggung jawab. Sistem komunikasi kebencanaan nasional seharusnya memangkas birokrasi saat status darurat diumumkan. Jika mereka masih menunggu surat resmi atau konferensi pers seremonial, maka mereka sama saja menyuruh warga menunggu tsunami sambil ngopi.
Dalam kondisi darurat, komunikasi harus responsif, bukan hierarkis. Kehadiran negara diukur dari seberapa cepat dan jelas ia menyampaikan informasi dan lebih penting lagi, mendengar warga. Bukan dari jumlah pejabat yang turun ke lokasi atau baliho bantuan yang memenuhi setiap sudut kota.
Bahasa yang Menyelamatkan Nyawa
Komunikasi kebencanaan bukan ajang lomba jargon teknokratis. Sebaliknya, informasi harus lugas, empatik, dan operasional. Warga membutuhkan petunjuk konkret seperti “ke mana harus mengungsi” daripada “kami sedang melakukan mitigasi berbasis paradigma holistic multi-level”. Yang satu menyelamatkan nyawa, yang lain justru membingungkan.
Kegagalan Sistemik
Jadi, salah siapa? Jawaban paling jujur kegagalan sistemik, bukan kesalahan individu. Sistem komunikasi kebencanaan belum menempatkan informasi sebagai instrumen penyelamat nyawa. Tanpa pembenahan serius seperti satu komando komunikasi, pelatihan juru bicara, dan integrasi teknologi informasi peristiwa serupa akan terus terulang. Akibatnya, setiap keterlambatan komunikasi akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat.
Dalam bencana, diam adalah dosa. Ketika warganya paling membutuhkan suara yang menenangkan dan dapat dipercaya, negara seolah mute. Ironis, namun itulah kenyataan. @dimas
