Di tengah gencarnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai simbol keberpihakan pada rakyat. Namun publik justru menyoroti hal lain: angka anggaran yang terus naik dan daftar belanja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak fokus pada makanan.
Tabooo.id: Nasional – Program yang seharusnya memastikan anak-anak Indonesia mendapat makanan bergizi kini memicu pertanyaan baru. Apakah negara benar-benar mengejar pemenuhan gizi, atau justru membuka ruang baru bagi pola belanja yang makin jauh dari piring rakyat? Jika kondisi ini terus berjalan, siapa yang bisa memastikan MBG tidak berubah menjadi sekadar slogan mahal di atas kertas anggaran?
Anggaran Naik Tajam, Pengawasan Tidak Mengikuti
KPK mencatat lonjakan besar anggaran MBG. Pada 2025, anggaran mencapai Rp 71 triliun. Pada 2026, angka itu naik menjadi Rp 171 triliun.
Kenaikan ini terjadi cepat. Namun, KPK menilai sistem pengawasan tidak ikut menguat. Kondisi ini memunculkan risiko serius seperti konflik kepentingan, lemahnya kontrol, dan potensi korupsi.
KPK menilai masalah tidak hanya ada pada angka, tetapi juga pada tata kelola yang belum siap menghadapi skala anggaran sebesar ini.
Belanja yang Tidak Selalu Berhubungan dengan Gizi
Publik kemudian menyoroti pola belanja BGN yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan utama program.
BGN mengalokasikan dana untuk 21.801 motor listrik dengan harga sekitar Rp 42 juta per unit. Motor ini digunakan untuk operasional Kepala SPPG.
Selain itu, BGN juga mengeluarkan Rp 6,9 miliar untuk kaus kaki lapangan dengan harga Rp 100.000 per pasang. Publik juga menemukan anggaran event organizer sebesar Rp 113 miliar.
Di sisi lain, pengadaan teknologi informasi mencapai Rp 1,2 triliun. BGN juga mengalokasikan Rp 5,7 miliar untuk sewa Zoom pada 2026. Jika dirata-rata, biaya ini mencapai Rp 633 juta per bulan.
Publik menilai angka ini jauh lebih tinggi dibanding harga layanan Zoom di pasar.
BGN: Semua Untuk Koordinasi Skala Nasional
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebutuhan digital dan operasional muncul karena skala program yang besar.
Ia menyebut MBG melibatkan banyak level, dari pusat hingga daerah. Karena itu, BGN membutuhkan sistem komunikasi yang cepat dan seragam.
“Kami butuh koordinasi yang efektif agar program berjalan serentak,” kata Dadan.
Ia menegaskan bahwa sistem digital membantu distribusi informasi dan pelaksanaan program di lapangan.
KPK: Masalah Ada di Sistem, Bukan Sekadar Operasional
KPK melihat masalah lebih dalam dari sekadar alasan teknis. Lembaga ini menilai mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) masih lemah.
SOP yang tidak jelas membuka ruang bagi penunjukan vendor yang tidak transparan. Kondisi ini meningkatkan risiko konflik kepentingan.
KPK juga menilai pengawasan internal belum cukup kuat untuk mengontrol penggunaan anggaran yang sangat besar.
Dampak di Lapangan Mulai Terlihat
KPK menemukan masalah di lapangan. Beberapa daerah melaporkan kasus keracunan makanan.
Kondisi ini menunjukkan kelemahan pada standar dapur dan koordinasi teknis. Masalah ini muncul di tengah besarnya anggaran pusat yang justru banyak terserap ke sektor non-pangan.
Publik Mulai Mempertanyakan Arah Program
Di tengah dorongan efisiensi pemerintah, publik mulai mempertanyakan arah MBG. Banyak pos anggaran penunjang dinilai lebih besar dibanding anggaran inti makanan.
Pertanyaan pun muncul apakah fokus program masih pada gizi, atau sudah bergeser ke proyek pengadaan?
Risiko Kebijakan Populis yang Tidak Terjaga
Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menilai kondisi ini sebagai sinyal risiko kebijakan populis.
Ia menilai masalah muncul sejak tahap perencanaan. Ketika pengadaan tidak sesuai fungsi utama lembaga, potensi penyimpangan semakin besar.
Rekomendasi KPK: Perkuat Aturan dan Pengawasan
KPK meminta pemerintah memperkuat aturan melalui Peraturan Presiden khusus. Aturan ini harus memperjelas kewenangan dan memperketat pengawasan.
KPK juga mendorong sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan terintegrasi.
Tanpa perbaikan ini, program MBG berisiko kehilangan arah. Program bisa bergeser dari pemenuhan gizi menjadi proyek belanja berskala besar.
Ketika Tujuan Mulai Kabur di Tengah Anggaran Besar
MBG kini berada di titik penting. Pemerintah membawa misi besar untuk memperbaiki gizi nasional.
Namun, publik melihat jarak yang semakin lebar antara tujuan dan realisasi anggaran.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa tetap sederhana jika tujuan utama adalah memberi makan rakyat, mengapa sebagian besar uangnya justru tidak berakhir di piring mereka? @dimas
