Di balik seruan “Indonesia Bangkrut”, mahasiswa menyoroti biaya hidup, APBN, dan krisis kepercayaan terhadap arah negara.
Tabooo.id – Di tengah deretan gedung pencakar langit dan laporan pertumbuhan ekonomi yang terus dipublikasikan pemerintah, ratusan mahasiswa turun ke jalan membawa tuduhan yang terdengar keras: Indonesia sedang menuju bangkrut.
Bagi sebagian orang, seruan itu mungkin terdengar berlebihan. Namun, mahasiswa yang tergabung dalam aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” melihatnya sebagai bentuk peringatan. Mereka menilai arah kebijakan ekonomi saat ini semakin menjauh dari kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa tidak sedang membandingkan Indonesia dengan negara yang benar-benar kolaps secara ekonomi. Sebaliknya, mereka menyoroti persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya hidup semakin berat, dan banyak warga merasa manfaat pembangunan belum sepenuhnya mereka rasakan.
Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Terasa
Pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi bergerak positif, inflasi relatif terkendali, dan berbagai proyek pembangunan terus berjalan.
Namun, banyak warga menilai kondisi ekonomi dari pengalaman sehari-hari, bukan dari angka statistik.
Mereka melihat harga beras di pasar, mereka menghitung biaya transportasi yang terus meningkat, mereka juga merasakan sulitnya mencari pekerjaan dengan penghasilan yang mampu mengejar kenaikan kebutuhan hidup.
Karena itu, muncul jarak antara narasi resmi dan pengalaman masyarakat.
Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, banyak keluarga berusaha menjaga daya beli agar tidak terus menurun.
Akibatnya, pertanyaan yang terus muncul menjadi semakin sederhana sekaligus mendasar: jika ekonomi tumbuh, mengapa kehidupan terasa semakin berat?
APBN dan Perebutan Prioritas
Selain mengkritik kondisi ekonomi, mahasiswa juga menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut mereka, persoalan utama tidak terletak pada besarnya anggaran negara. Fokus kritik mereka justru mengarah pada prioritas penggunaan anggaran tersebut.
Mahasiswa menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, dan berbagai proyek strategis lainnya. Mereka mempertanyakan apakah prioritas tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Sementara itu, banyak kelompok masyarakat masih menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang belum sepenuhnya teratasi.
Karena itu, mahasiswa mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup warga.
Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan sederhana: setiap rupiah dalam APBN mencerminkan pilihan politik.
Ketika pemerintah memprioritaskan satu program, pemerintah juga menunda atau mengurangi prioritas pada program lain. Oleh sebab itu, perdebatan tentang APBN bukan sekadar persoalan angka. Perdebatan itu menyangkut siapa yang menerima manfaat terbesar dari uang publik.
Ketika Kritik Ekonomi Berubah Menjadi Krisis Kepercayaan
Menariknya, mahasiswa tidak berhenti pada kritik ekonomi.
Mereka juga meminta pemerintah mengakui kesalahan jika memang terjadi kekeliruan dalam pengelolaan kebijakan publik. Selain itu, mereka menuntut transparansi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya negara.
Tuntutan tersebut menunjukkan satu hal penting. Mahasiswa tidak hanya mempermasalahkan persoalan fiskal, tetapi juga mempertanyakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ketika biaya hidup meningkat sementara pemerintah terus menyampaikan optimisme, sebagian masyarakat mulai merasakan jarak antara apa yang mereka alami dan apa yang mereka dengar.
Lama-kelamaan, jarak itu melahirkan kecurigaan.
Apakah pemerintah benar-benar memahami persoalan yang dihadapi masyarakat?
Apakah anggaran negara sudah menjawab kebutuhan yang paling mendesak?
Lebih jauh lagi, siapa sebenarnya yang paling menikmati hasil pembangunan selama ini?
Ini Bukan Sekadar Soal Bangkrut
Istilah “Menuju Indonesia Bangkrut” memang terdengar provokatif. Meski demikian, slogan tersebut menyimpan kegelisahan yang lebih dalam.
Mahasiswa tidak sedang menghitung kapan kas negara habis. Mereka justru mengingatkan publik tentang risiko yang berbeda, yaitu menurunnya kepercayaan terhadap cara negara mengelola kebijakan dan anggaran.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak krisis besar tidak muncul secara tiba-tiba. Sering kali, krisis kepercayaan datang lebih dulu sebelum persoalan ekonomi membesar.
Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, setiap kenaikan harga terasa lebih menyakitkan. Selain itu, proyek-proyek besar lebih mudah memicu kecurigaan. Bahkan, janji politik yang sebenarnya baik pun sering kali sulit mendapatkan kepercayaan publik.
Alarm dari Jalanan
Pada akhirnya, aksi mahasiswa tidak hanya berbicara tentang APBN, harga beras, atau program pemerintah.
Aksi tersebut juga menjadi sinyal bahwa sebagian generasi muda mulai mempertanyakan arah kebijakan negara.
Mungkin Indonesia belum bangkrut. Namun, keresahan yang muncul di jalanan menunjukkan bahwa banyak warga menginginkan jawaban yang lebih meyakinkan.
Karena itu, pertanyaan yang diajukan mahasiswa layak mendapat perhatian: jika ekonomi disebut baik-baik saja, mengapa semakin banyak orang merasa hidup mereka tidak demikian?
Selama pertanyaan itu terus bergema, pemerintah menghadapi tantangan yang lebih besar daripada sekadar menjaga angka pertumbuhan.
Pemerintah juga harus menjaga kepercayaan publik. Sebab tanpa kepercayaan, angka-angka ekonomi yang terlihat baik bisa kehilangan maknanya di mata masyarakat. @dimas
