Satu tanda tangan mampu menggeser miliaran rupiah dalam APBN. Namun, satu pidato tidak pernah bisa mengenyangkan perut rakyat karena lapar nggak bisa disuruh antri.
Tabooo.id – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian demi mempercepat pengentasan kemiskinan. Pernyataan itu langsung memantik satu pertanyaan yang sulit dihindari apakah negara akhirnya berani memangkas pemborosan, atau sekadar memindahkan angka dari satu pos anggaran ke pos lainnya?. Mengingat jika urusannya perut lapar nggak bisa disuruh antri
Prioritas Negara Sedang Berubah
Saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jumat, 17/07/2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menghemat belanja negara untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Prabowo.
Sesudah menyampaikan pernyataan itu, Presiden langsung mengajak prajurit TNI dan personel Polri mendukung kebijakan tersebut.
“Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI, bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas?” Jawaban yang terdengar hampir bersamaan sangat singkat “Siap.”
Respons itu menunjukkan kesiapan aparat mengikuti arah kebijakan pemerintah. Namun, masyarakat justru menunggu jawaban yang lebih besar.
Apakah efisiensi benar-benar akan mengurangi pemborosan, atau hanya mengganti nama pos anggaran?
DPR Mengingatkan Agar Negara Tetap Seimbang
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Sabtu, 18/07/2026, menyebut pernyataan Presiden sebagai penegasan bahwa pengelolaan APBN harus selalu berpihak kepada kepentingan nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.”
Dave juga mengingatkan bahwa sektor pertahanan memiliki karakter yang berbeda dibandingkan sektor lain karena langsung menyangkut keamanan jangka panjang Indonesia.
“Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional.”
Karena itu, Komisi I DPR berkomitmen mengawal pembahasan anggaran agar pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara pertahanan dan pembangunan sosial.
Publik Menunggu Pemborosan yang Benar-Benar Hilang
Masyarakat tidak pernah menolak efisiensi Sebaliknya, publik justru berharap pemerintah memangkas pengeluaran yang selama ini menguras uang negara tanpa manfaat nyata.
Perjalanan dinas yang berlebihan, rapat tanpa hasil, proyek mercusuar, hingga belanja seremonial sering kali menjadi contoh pemborosan yang terus memancing kritik.
Sayangnya, pengalaman selama bertahun-tahun membuat banyak orang bersikap hati-hati.
Mereka berkali-kali melihat pemerintah mengganti istilah, mengubah nama program, bahkan merombak struktur anggaran.
Ironisnya, kebocoran tetap muncul dalam berbagai bentuk. Karena itulah masyarakat kini mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana.
Siapa sebenarnya yang kehilangan kenyamanan ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi?
Lapar Tidak Pernah Menunggu Siklus APBN
Ekonom Bhima Yudhistira dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam berbagai kajian fiskal sepanjang 2025–2026 menegaskan bahwa kualitas belanja negara jauh lebih penting daripada besarnya anggaran.
Menurut Bhima, pemerintah harus memangkas belanja yang tidak produktif agar ruang fiskal menghasilkan manfaat sosial yang nyata.
Pandangan serupa pernah disampaikan ekonom Faisal Basri semasa hidupnya. Dalam berbagai forum ekonomi sebelum wafat pada 2024, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menghabiskan APBN tanpa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sementara itu, sosiolog Musni Umar dalam sejumlah diskusi publik menilai stabilitas nasional lahir bukan hanya dari kekuatan keamanan, tetapi juga dari keadilan sosial dan menurunnya kesenjangan ekonomi.
Pesannya sederhana Negara memang menjaga perbatasan Tetapi negara juga harus menjaga dapur rakyat karena rasa lapar nggak bisa disuruh antri.
Senjata Penting, Perut Kenyang Juga Penting
Tidak ada yang meragukan pentingnya pertahanan negara. Indonesia membutuhkan prajurit yang profesional.
Di sisi lain, kepolisian memerlukan dukungan agar mampu menjaga keamanan masyarakat.
Modernisasi alat utama sistem persenjataan juga tetap menjadi kebutuhan karena ancaman terus berkembang.
Namun ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dari luar negeri kenyataan yang terjadi Korupsi menggerogoti keuangan negara.
Kemiskinan mempersempit kesempatan hidup jutaan keluarga. Kelaparan merampas masa depan anak-anak.
Semua persoalan itu sama-sama melemahkan kekuatan Indonesia. Karena itu, pemerintah tidak boleh memilih salah satunya Pertahanan harus kuat dan Rakyat juga harus sejahtera.
Masalahnya Bukan Anggarannya, Tapi Cara Negara Menentukan Prioritas
Perdebatan ini sebenarnya bukan soal besar atau kecilnya anggaran pertahanan.
Persoalan utamanya terletak pada keberanian pemerintah menghapus pemborosan yang selama ini menguras uang rakyat.
Kalau pemerintah hanya menggeser angka tanpa memperbaiki tata kelola, masyarakat tidak akan merasakan perubahan.
Sebaliknya, apabila negara benar-benar menutup kebocoran anggaran, hasilnya akan langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Pada Akhirnya, Yang Merasakan Bukan APBN, Tapi Kamu
Jika pemerintah menjalankan efisiensi secara konsisten:
- Pemerintah bisa memperbesar anggaran sosial yang benar-benar menyentuh masyarakat.
- Program pengentasan kemiskinan berpeluang berjalan lebih efektif.
- Belanja negara menjadi lebih produktif.
- Pajak masyarakat menghasilkan manfaat yang lebih nyata.
Sebaliknya, bila pemerintah hanya mengganti nama program tanpa menghilangkan pemborosan:
- Kemiskinan tetap menghantui jutaan keluarga.
- Para pelaku pemborosan tetap menikmati fasilitas negara.
- Kekuatan pertahanan ikut kehilangan ruang pengembangan.
- Rakyat kembali menerima janji tanpa perubahan nyata.
Tabel anggaran memang berubah Namun kenyataan di lapangan belum tentu ikut berubah. Pada akhirnya, masyarakat tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Yang Dipangkas Anggarannya, atau Cara Lama Mengelola Negara?
Efisiensi bukan sekadar soal memangkas angka. Efisiensi menguji keberanian negara mengakhiri budaya boros yang selama ini dianggap lumrah.
Kalau pemerintah berhasil menutup kebocoran anggaran, publik pasti melihat hasilnya.
Sebaliknya, apabila pemerintah hanya menggeser pos belanja, masyarakat juga akan segera menyadarinya.
Sebab rakyat mungkin tidak membaca seluruh dokumen APBN. Namun mereka membaca harga beras setiap pagi.
Mereka menghitung tagihan listrik setiap bulan dan Mereka juga merasakan biaya sekolah setiap semester ditambah realitanya mereka membuka dompetnya setiap hari.
Kalau Rakyat Masih Lapar, Siapa Sebenarnya yang Sedang Kita Menangkan?
Sejarah menunjukkan banyak bangsa runtuh bukan karena kekurangan senjata. Sebaliknya, sebuah negara kehilangan kekuatannya ketika rakyat kehilangan harapan. Ironisnya, banyak pemimpin baru menyadari kenyataan itu setelah semuanya terlambat.
Yang Mengancam Negeri Tidak Selalu Membawa Senjata
Musuh negara memang banyak. Sebagian membawa senjata. Sebagian lagi bernama lapar. Negara boleh menghitung peluru, tetapi jangan biarkan rakyat terus menghitung sisa uang untuk membeli beras. @teguh
