BGN menghentikan MBG selama libur sekolah demi menghemat Rp3 triliun. Anak tenang, tetapi pengusaha dan mitra SPPG menilai kebijakan itu merugikan.
Tabooo.id: Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. BGN menyebut langkah itu mampu menghemat anggaran lebih dari Rp3 triliun. Namun, keputusan tersebut memicu penolakan dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) yang menilai ribuan mitra kini menghadapi ketidakpastian usaha.
BGN Pilih Efisiensi Anggaran
BGN menetapkan kebijakan itu melalui Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada masa libur sekolah.
Melalui aturan tersebut, BGN menghentikan penyaluran insentif harian sebesar Rp6 juta kepada SPPG yang tidak beroperasi.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan kebijakan itu menjadi bagian dari penyesuaian operasional selama sekolah tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar.
“SE ini menegaskan bahwa ketika SPPG tidak mendistribusikan MBG, kami juga tidak memberikan insentif,” ujar Agustina saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan masa libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Selama periode tersebut, BGN memperkirakan efisiensi anggaran insentif mencapai Rp3.004.560.000.000.
“Kami bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3,004 triliun. Nilainya cukup besar,” kata Agustina.
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang tetap menyalurkan MBG melalui sistem bundling saat Ramadan maupun libur sekolah, kepemimpinan baru BGN memilih menghentikan distribusi sepenuhnya. BGN ingin memanfaatkan masa libur untuk menata kembali tata kelola, menyusun standar operasional, serta meningkatkan efisiensi sumber daya.
Gapembi Nilai Mitra Menanggung Beban
Keputusan itu langsung memicu keberatan dari Gapembi.
Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, menilai penghentian MBG tidak hanya memengaruhi perusahaan penyedia makanan. Kebijakan tersebut juga berdampak pada relawan, petani, peternak, hingga pemasok bahan pangan yang selama ini memasok kebutuhan SPPG.
Menurut Alven, ribuan relawan kehilangan kesempatan bekerja selama sekolah libur. Pada saat yang sama, para pemasok berpotensi menghadapi penumpukan hasil panen dan produksi peternakan karena permintaan turun secara mendadak.
“Relawan tidak bisa bekerja dan tidak menerima honor. Supplier juga merugi karena hasil tani dan hasil ternak berpotensi menumpuk,” ujarnya.
Alven mengibaratkan hubungan antara pemerintah dan mitra seperti penyewa rumah yang tiba-tiba meminta bebas membayar sewa tanpa lebih dulu meminta persetujuan pemilik rumah.
“BGN tidak pernah meminta persetujuan kepada kami. Tiba-tiba mereka mengeluarkan surat edaran yang menghentikan pembayaran insentif. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi banyak pihak,” katanya.
Karena itu, Gapembi secara resmi menolak kebijakan tersebut. Organisasi itu bahkan membuka peluang membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
BGN Tetap Bertahan
BGN memastikan tidak akan mengubah keputusan tersebut.
Agustina menegaskan setiap kebijakan publik selalu menghadirkan pihak yang setuju maupun yang menolak.
“Sebuah kebijakan tidak mungkin menyenangkan semua pihak,” katanya.
Menurut dia, pemerintah harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yakni efisiensi anggaran sekaligus perbaikan tata kelola program MBG.
Ia juga menilai penghentian pembayaran insentif merupakan langkah yang adil karena SPPG tidak memberikan layanan selama sekolah libur.
“Kalau tidak beroperasi, ya tidak ada pembayaran. Prinsipnya sederhana, no service, no pay,” ujarnya.
Agustina menduga sebagian penolakan muncul karena sejumlah pihak memiliki kepentingan langsung sebagai pengelola SPPG sehingga ikut merasakan dampak finansial dari kebijakan tersebut.
Meski menghadapi protes, BGN menegaskan tetap menjalankan surat edaran sesuai rencana.
Dilema Efisiensi dan Kepastian Usaha
Polemik MBG memperlihatkan tantangan baru dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah memang ingin menghemat anggaran negara. Namun, pada saat yang sama, program MBG telah melahirkan rantai ekonomi yang melibatkan pengusaha katering, petani, peternak, distributor, hingga ribuan relawan.
Penghentian program selama sekitar tiga pekan memang membuka ruang efisiensi anggaran. Namun, keputusan itu juga memunculkan pertanyaan baru mengenai kepastian usaha bagi para mitra yang selama ini mendukung pelaksanaan MBG.
Perdebatan ini akhirnya melampaui soal makan bergizi. Publik kini menyoroti bagaimana pemerintah mengelola program nasional tanpa mengorbankan ekosistem ekonomi yang telah terbentuk.
Di titik itulah polemik MBG menjadi lebih dari sekadar persoalan anggaran. Perdebatan ini menguji kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, kepastian usaha, dan keberlanjutan program yang menyentuh jutaan masyarakat. @dimas
